Matindas Rumambi Desak Percepatan Penanganan Banjir Aceh, Soroti Lemahnya Mitigasi Bencana
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat penanganan darurat banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Ia menyoroti lemahnya mitigasi bencana yang membuat peristiwa serupa terus berulang.
Desakan Percepatan Penanganan Darurat Banjir Aceh
Matindas J. Rumambi, legislator yang duduk di Komisi VIII DPR RI, meminta pemerintah tidak berlama-lama dalam mengambil langkah darurat. Menurutnya, koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus berjalan sejak jam-jam pertama pascabanjir.
Baca juga: Hujan Lebat Guyur Bangko hingga Tengah Malam, Genangan Banjir Bagansiapiapi Masih Tinggi
“Penanganan darurat tidak boleh menunggu laporan lengkap. Evakuasi, logistik, dan layanan kesehatan harus bergerak bersamaan,” kata Matindas dalam keterangan yang dikutip dari Ruangpolitik.com.
Pernyataan itu muncul setelah banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Aceh. Meski demikian, artikel sumber tidak merinci jumlah pengungsi, lokasi persis, maupun kerugian material. Yang ditekankan Matindas adalah soal kecepatan respons dan kualitas mitigasi.
Komisi VIII DPR RI memang memiliki mitra kerja yang mencakup BNPB. Melalui komisi ini, pengawasan terhadap anggaran kebencanaan dan kinerja lembaga penanggulangan bencana dilakukan. Karena itu, desakan Matindas bukan sekadar pernyataan politik, melainkan bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
Kronologi Banjir yang Berulang di Aceh
Aceh termasuk provinsi yang kerap dilanda banjir, terutama pada musim hujan. Curah hujan tinggi, kondisi daerah aliran sungai (DAS), dan tata ruang yang kurang terkendali menjadi faktor yang sering disebut dalam berbagai diskusi kebencanaan.
Baca juga: Longsor Simalungun Tutup Jalan Provinsi, Warga dan Polsek Bergerak Cepat
Dalam pernyataannya, Matindas tidak merinci tanggal kejadian atau wilayah terdampak. Namun ia menegaskan bahwa banjir kali ini bukan peristiwa pertama. Pola berulang inilah yang menjadi sorotan utama.
“Kalau setiap tahun kejadiannya sama, berarti ada yang salah dalam mitigasi,” ujarnya.
Pemerintah sendiri memiliki kerangka penanganan bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi itu membagi penanganan ke dalam tiga tahap: prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Mitigasi berada di tahap prabencana, sementara evakuasi dan logistik masuk tahap tanggap darurat.
Dalam praktiknya, tahap prabencana sering kali kurang mendapat perhatian dibanding tahap tanggap darurat yang lebih terlihat di publik. Padahal, anggaran mitigasi seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan penataan ruang justru menjadi kunci pengurangan risiko.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Matindas Rumambi
Matindas J. Rumambi adalah anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi VIII. Komisi ini membidangi agama, sosial, dan penanggulangan bencana. Dalam kapasitas itu, ia sering menyoroti isu kebencanaan dan perlindungan sosial.
Dalam pernyataannya, ia menyoroti tiga hal utama:
- Percepatan penanganan darurat, termasuk evakuasi dan distribusi bantuan.
- Lemahnya mitigasi bencana yang membuat banjir berulang.
- Perlunya evaluasi kebijakan tata ruang dan pengelolaan DAS di Aceh.
“Mitigasi bukan proyek sesaat. Butuh perencanaan jangka panjang dan konsistensi anggaran,” kata Matindas.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan pascabencana, tetapi juga pada pencegahan. Menurutnya, anggaran kebencanaan di daerah sering terserap untuk kebutuhan darurat, sementara program prabencana justru terabaikan.
Selain Matindas, pihak lain yang disebut dalam artikel sumber adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BNPB dan pemerintah Provinsi Aceh menjadi institusi yang secara langsung bertanggung jawab atas penanganan banjir.
Latar Belakang: Mengapa Mitigasi di Aceh Lemah
Persoalan mitigasi bencana di Aceh bukan hal baru. Sejumlah faktor struktural membuat upaya pengurangan risiko berjalan lambat.
Pertama, keterbatasan anggaran daerah. Banyak kabupaten/kota di Aceh memiliki ruang fiskal terbatas, sehingga prioritas belanja lebih banyak dialihkan ke infrastruktur dasar dan layanan publik.
Kedua, koordinasi lintas sektor. Pengelolaan DAS, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur berada di kewenangan yang berbeda. Sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kementerian di pusat sering tidak berjalan mulus.
Ketiga, lemahnya penegakan aturan tata ruang. Pembangunan di kawasan resapan air dan bantaran sungai masih terjadi di berbagai daerah. Ini memperparah risiko banjir.
Keempat, perubahan iklim. Pola hujan yang tidak menentu membuat kapasitas drainase dan sungai yang ada semakin tidak memadai.
Data BNPB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan banjir menjadi bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia. Namun artikel sumber tidak menyertakan angka spesifik untuk Aceh.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Desakan Matindas berimplikasi pada dua hal. Pertama, percepatan respons darurat. Kedua, dorongan evaluasi kebijakan mitigasi.
Di tingkat DPR, pernyataan ini bisa menjadi dasar rapat kerja dengan BNPB dan mitra terkait. Komisi VIII memiliki kewenangan untuk memanggil lembaga negara dan menanyakan realisasi anggaran kebencanaan.
Di tingkat daerah, pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota didorong untuk meninjau kembali rencana tata ruang dan program mitigasi. Termasuk di dalamnya normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan penghijauan daerah resapan.
“Kami akan terus mengawal agar penanganan tidak berhenti pada seremoni,” ujar Matindas.
Namun, tanpa data rinci dalam artikel sumber, sulit memastikan sejauh mana komitmen pemerintah daerah merespons desakan ini. Yang jelas, isu banjir Aceh kembali masuk ke agenda politik nasional.
Analisis Redaksi
Pernyataan Matindas Rumambi menyentuh titik yang jarang dibahas serius: mitigasi. Selama ini, perhatian publik lebih banyak tersedot pada momen tanggap darurat—evakuasi, dapur umum, dan kunjungan pejabat. Padahal, pengurangan risiko justru terjadi jauh sebelum banjir datang.
Kritik terhadap lemahnya mitigasi bukan tanpa dasar. Anggaran prabencana sering menjadi pos yang pertama dipangkas ketika daerah menghadapi tekanan fiskal. Sementara itu, proyek infrastruktur pengendali banjir kerap terkendala pembebasan lahan dan koordinasi lintas sektor.
Desakan dari Komisi VIII seharusnya tidak berhenti pada pernyataan. DPR memiliki alat pengawasan: rapat kerja, panitia kerja, dan fungsi anggaran. Jika isu ini hanya muncul saat banjir melanda, maka pola berulang yang dikritik Matindas akan terus terjadi.
Yang juga penting adalah transparansi data. Tanpa data kerusakan dan kerugian yang akurat, evaluasi mitigasi akan berjalan tanpa dasar. Pemerintah daerah perlu membuka informasi tentang realisasi program prabencana, bukan hanya laporan saat tanggap darurat.
Bagi warga Aceh, pertanyaannya sederhana: apakah banjir berikutnya akan datang dengan persiapan yang lebih baik? Jawabannya bergantung pada seberapa serius mitigasi dijadikan prioritas, bukan sekadar retorika politik.
Sumber: bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0