BisKita Bogor Dievaluasi Usai Dua Kecelakaan Beruntun, Satu Korban Tewas
Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi menyeluruh operasional transportasi publik BisKita setelah dua kecelakaan beruntun dalam beberapa hari, salah satunya menewaskan Nyi Ayu Rachma Desmarani di Jalan KS Tubun.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyatakan evaluasi itu mencakup kelayakan armada, kedisiplinan pengemudi, hingga pengawasan terhadap operasional BisKita. Pernyataan disampaikan di Kota Bogor, Senin, setelah ia mendampingi keluarga korban.
Baca juga: Operasi Zebra Seligi 2026 di Kepri Dimulai, Kapolda Tekankan Edukasi
"Saya dan Kadishub tadi menyampaikan bahwa evaluasi ke depan harus lebih terukur dan maksimal. Ini bukan kali pertama terjadi, pengemudi BisKita ugal-ugalan atau menimbulkan korban," kata Jenal.
Kronologi dua kecelakaan BisKita dalam waktu berdekatan
Kecelakaan pertama terjadi di kawasan Sukasari pada Jumat (13/11). Insiden itu mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di Rumah Sakit PMI Bogor.
Beberapa hari kemudian, kecelakaan kedua terjadi di Jalan KS Tubun, Kota Bogor. Seorang perempuan bernama Nyi Ayu Rachma Desmarani meninggal dunia dalam insiden tersebut.
Jenazah korban sempat dibawa ke RSUD Ciawi untuk menjalani proses autopsi dan visum. Jenal mendampingi keluarga sejak proses di rumah sakit hingga penyelenggaraan jenazah.
Baca juga: Kecelakaan Biskita Transpakuan di KS Tubun Bogor, Pejalan Kaki Tewas
"Fokus pertama saya membersamai keluarga tadi di RSUD Ciawi, dan sekarang sampai disalatkan. Setelah ini, kita akan bergeser ke pemakaman," ujarnya.
Dua kejadian dalam rentang waktu berdekatan itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurut Jenal, standar keselamatan transportasi publik harus dinaikkan agar kejadian serupa tidak terulang.
Rangkaian insiden ini juga menjadi sorotan publik Kota Bogor yang sehari-hari bergantung pada BisKita sebagai moda transportasi massal. Informasi seputar perkembangan penanganan dapat dipantau melalui pemberitaan ANTARA Megapolitan.
Pihak yang terlibat dan pernyataan pemerintah daerah
Evaluasi dipimpin langsung oleh Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan. Jenal menyebut Kadishub turut menyampaikan arahan agar evaluasi ke depan lebih terukur dan maksimal.
Meski operasional BisKita dikelola pihak swasta, Jenal menegaskan pemerintah daerah tetap bertanggung jawab memastikan pelayanan transportasi berjalan aman bagi masyarakat.
"Saya mewakili pemerintah, yang mana memang BisKita ini dikelola swasta. Namun, pemerintah melakukan pembiayaan belanja sarana transportasi. Sehingga, mau tidak mau, pengawasan harus diperketat dan dimaksimalkan," ujarnya.
Pemerintah daerah juga memastikan para korban kecelakaan mendapatkan santunan, baik dari Pemkot Bogor maupun Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku.
Jenal menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Nyi Ayu Rachma Desmarani. "Saya atas nama pribadi sekaligus Pemkot Bogor mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Kepada almarhumah Nyi Ayu Rachma Desmarani, kita doakan semoga beliau husnul khatimah dan diampuni dosa-dosanya," ujar Jenal.
Selain itu, ia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kecelakaan di Jalan KS Tubun kepada Polresta Bogor Kota untuk memastikan penyebab kejadian.
Barang bukti yang dikantongi kepolisian
Menurut Jenal, kepolisian telah mengantongi sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Bukti itu termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi.
Selain CCTV, penyidik juga memperoleh rekaman kamera dasbor yang terpasang pada armada BisKita. Rekaman itu diharapkan membantu mengungkap penyebab pasti kecelakaan.
Ada beberapa aspek yang menjadi fokus evaluasi Pemkot Bogor:
- Kelayakan armada BisKita yang beroperasi di seluruh koridor.
- Kedisiplinan dan perilaku pengemudi di jalan.
- Pengawasan terhadap operasional harian armada.
- Standar keselamatan transportasi publik secara keseluruhan.
Jenal tidak merinci berapa armada atau pengemudi yang akan diperiksa. Ia hanya menegaskan evaluasi harus berjalan lebih terukur dibanding sebelumnya.
Sejumlah pemberitaan terkait kebijakan transportasi publik di Kota Bogor, termasuk rencana revitalisasi terminal dan pembukaan koridor baru, dapat ditelusuri melalui ANTARA.
Latar belakang: BisKita dan beban pengawasan pemerintah
BisKita merupakan layanan transportasi publik yang menjadi tulang punggung mobilitas warga Kota Bogor. Layanan ini dikelola oleh operator swasta, tetapi pemerintah daerah ikut membiayai sarana transportasinya.
Skema itu membuat tanggung jawab pengawasan berada di tangan pemerintah. Pembiayaan belanja sarana transportasi dari anggaran daerah menjadi dasar pemerintah untuk memperketat pengawasan.
Persoalan kedisiplinan pengemudi bukan hal baru. Jenal sendiri menyebut insiden kali ini bukan yang pertama, dengan pengemudi yang dinilai ugal-ugalan atau menimbulkan korban.
Dua kecelakaan dalam waktu berdekatan memperlihatkan bahwa pengawasan yang ada belum cukup efektif. Evaluasi menyeluruh menjadi langkah awal sebelum kebijakan lebih tegas diambil.
Dampak bagi penumpang dan langkah selanjutnya
Bagi penumpang, hasil evaluasi akan menentukan kualitas layanan BisKita ke depan. Pemeriksaan kelayakan armada dan kedisiplinan pengemudi menyangkut keselamatan harian ribuan pengguna.
Pemkot Bogor memastikan korban kecelakaan mendapat santunan dari pemerintah daerah dan Jasa Raharja. Pendampingan keluarga korban juga dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota.
Langkah berikutnya bergantung pada hasil penyelidikan Polresta Bogor Kota. Penyebab kecelakaan di Jalan KS Tubun akan menjadi dasar penilaian terhadap operator dan pengemudi.
Pemkot Bogor belum mengumumkan sanksi atau tenggat evaluasi. Yang jelas, operasional BisKita tetap berjalan sementara pengawasan diperketat.
Analisis Redaksi
Dua kecelakaan dalam hitungan hari adalah sinyal bahwa persoalan BisKita bukan sekadar musibah tunggal. Pola pengemudi ugal-ugalan yang disebut sendiri oleh Wakil Wali Kota menunjukkan masalah struktural pada rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan harian operator.
Skema pengelolaan oleh swasta dengan pembiayaan dari pemerintah daerah menciptakan zona abu-abu. Operator mengejar efisiensi, sementara pemerintah memegang tanggung jawab keselamatan tanpa kendali penuh atas operasional lapangan. Di titik itu, pengawasan yang setengah hati berujung pada nyawa penumpang.
Evaluasi yang hanya berhenti pada rapat dan imbauan tidak akan mengubah apa pun. Publik berhak menuntut hasil konkret: audit armada yang transparan, evaluasi kinerja pengemudi dengan sanksi jelas, dan mekanisme pelaporan insiden yang terbuka. Tanpa itu, kalimat "bukan kali pertama" akan terus terulang di kecelakaan berikutnya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0