Supaad Dorong Pekerja Tarakan Utara Pahami Hak Jaminan Sosial
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Supaad Hadianto menyoroti pemahaman pekerja soal hak perlindungan ketenagakerjaan dalam reses bersama para ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara, Senin (16/11/2026). Jaminan sosial disebut sebagai bekal yang sering luput diketahui pekerja.
Dalam kegiatan itu, Supaad menyampaikan materi langsung kepada para ketua RT. Mereka dianggap sebagai simpul terdekat yang bisa meneruskan informasi ke warga, termasuk pekerja di lingkungan masing-masing.
Baca juga: Pemkab Muara Enim Verifikasi Data Penerima Perlinsos, 4.755 KPM BPNT Dinyatakan Tak Layak
Pemahaman soal hak perlindungan ketenagakerjaan menjadi salah satu bahasan utama. Menurut pemberitaan Headlinews.id, Supaad menekankan bahwa pekerja perlu tahu apa saja hak yang melekat pada mereka.
Reses di Tarakan Utara dan Peran Ketua RT
Reses adalah masa di mana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi warga. Bagi Supaad, forum bersama ketua RT punya nilai strategis karena struktur paling bawah ini bersentuhan langsung dengan persoalan sehari-hari warga.
Kecamatan Tarakan Utara sendiri merupakan salah satu wilayah di Kota Tarakan yang dihuni banyak pekerja. Aktivitas ekonomi di kawasan ini beragam, mulai dari sektor jasa, perdagangan, hingga pekerja informal yang tersebar di permukiman.
Dalam pertemuan itu, Supaad menyampaikan materi tentang hak jaminan sosial. Ia menilai banyak pekerja belum sepenuhnya memahami mekanisme perlindungan yang seharusnya mereka terima.
Baca juga: Industri Genteng Majalengka Bangkit, DPRD Jabar Soroti Jaminan Sosial Pekerja
Para ketua RT yang hadir diminta menjadi perpanjangan tangan informasi. Jika warga di lingkungannya bekerja, mereka bisa mengingatkan soal pentingnya perlindungan ketenagakerjaan.
Kegiatan reses ini juga menjadi ajang menyerap keluhan warga. Supaad menerima masukan dari para ketua RT soal berbagai persoalan di lingkungan masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan dunia kerja.
Hak Jaminan Sosial yang Sering Diabaikan Pekerja
Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak yang melekat pada pekerja, baik formal maupun informal. Namun di lapangan, banyak pekerja yang baru menyadarinya ketika sudah terjadi masalah, misalnya kecelakaan kerja atau kehilangan pekerjaan.
Ada sejumlah hak dasar yang seharusnya diketahui setiap pekerja. Supaad menekankan pentingnya pemahaman ini agar pekerja tidak dirugikan.
- Jaminan kecelakaan kerja, untuk menanggung biaya pengobatan dan santunan saat terjadi musibah di tempat kerja.
- Jaminan kematian, yang diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia.
- Jaminan hari tua, berupa tabungan yang dipersiapkan untuk masa pensiun.
- Jaminan pensiun, yang menjamin penghasilan setelah pekerja berhenti bekerja.
- Jaminan kehilangan pekerjaan, bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Daftar itu merupakan bagian dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola lembaga penyelenggara. Informasi resmi soal manfaat dan prosedurnya bisa dilihat di situs BPJS Ketenagakerjaan.
Yang menjadi persoalan, tidak semua pekerja mengetahui hak-hak tersebut. Pekerja informal, misalnya, kerap merasa tidak perlu mendaftar karena menganggap risikonya kecil.
Padahal, kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja, termasuk pada pekerja lepas atau pekerja harian. Tanpa perlindungan, biaya pengobatan harus ditanggung sendiri.
Mengapa Informasi soal Perlindungan Kerja Sulit Sampai
Ada beberapa sebab mengapa pemahaman soal jaminan sosial masih rendah di kalangan pekerja. Salah satunya adalah saluran informasi yang belum merata.
Pekerja di kawasan permukiman padat sering kali tidak mendapat sosialisasi langsung. Mereka mengandalkan informasi dari mulut ke mulut, yang kadang tidak lengkap.
Selain itu, banyak pekerja lebih fokus pada besaran upah ketimbang hak perlindungan. Persoalan ini muncul ketika pekerjaan bersifat harian dan hubungan kerja tidak selalu formal.
Peran pemerintah daerah menjadi kunci. Sosialisasi tidak cukup dilakukan sekali, tetapi perlu berulang dan menyentuh langsung ke lingkungan warga.
Di sinilah posisi ketua RT menjadi penting. Mereka bisa menjadi penghubung antara program pemerintah dan warga yang membutuhkan informasi.
Forum reses seperti yang dilakukan Supaad menjadi salah satu jalur untuk mempercepat penyebaran informasi itu. Materi yang disampaikan ke ketua RT diharapkan diteruskan ke tingkat bawah.
Dorongan agar Pekerja Melek Hak
Supaad mendorong agar pekerja di Tarakan Utara tidak lagi abai terhadap hak jaminan sosial. Menurutnya, kesadaran ini harus dibangun sejak awal, bukan setelah masalah muncul.
Ia menilai pekerja perlu memahami prosedur pendaftaran dan cara mengakses layanan. Tanpa pemahaman itu, hak yang seharusnya diterima bisa terlewat.
Dorongan ini sejalan dengan tugas DPRD dalam mengawasi dan mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja. Anggota dewan diharapkan menjembatani aspirasi warga dengan program pemerintah.
Para ketua RT yang hadir mendapat penjelasan langsung dari Supaad. Mereka diharapkan bisa menyampaikan kembali materi tersebut ke warga di lingkungannya.
Selain soal jaminan sosial, reses ini juga menampung aspirasi lain dari warga Tarakan Utara. Masukan itu akan dibawa Supaad sebagai bahan pembahasan di DPRD Kaltara.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Warga
Setelah reses, tantangan berikutnya adalah memastikan informasi benar-benar sampai ke pekerja. Sosialisasi tidak boleh berhenti di forum pertemuan.
Supaad diharapkan menindaklanjuti masukan dari ketua RT, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Persoalan ini menyangkut banyak warga di Tarakan Utara.
Ke depan, kerja sama antara pemerintah daerah, penyelenggara jaminan sosial, dan perangkat kecamatan perlu diperkuat. Tujuannya agar pekerja mendapat informasi yang jelas dan mudah dipahami.
Bagi pekerja, langkah paling awal adalah mengetahui status kepesertaan dan hak yang melekat. Informasi itu bisa menjadi pegangan ketika menghadapi risiko di tempat kerja.
Reses Supaad di Tarakan Utara menjadi pengingat bahwa perlindungan kerja bukan urusan pekerja saja. Pemerintah daerah dan perangkat wilayah punya tanggung jawab menyampaikan informasi itu.
Analisis Redaksi
Langkah Supaad membawa materi jaminan sosial ke forum ketua RT masuk akal. Struktur paling bawah adalah saluran paling dekat ke warga, terutama pekerja informal yang jarang tersentuh sosialisasi resmi.
Namun, ceramah sekali dalam masa reses tidak cukup. Persoalan jaminan sosial menyangkut kesadaran jangka panjang, dan itu butuh pengulangan serta pendampingan. Ketua RT juga perlu dibekali materi tertulis yang mudah diteruskan ke warga.
Yang lebih mendasar, pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja harus jalan beriringan dengan edukasi. Tanpa penegakan aturan, pekerja bisa tahu haknya tetapi tetap kesulitan mengaksesnya. Di titik itu, peran DPRD Kaltara diuji, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0