Biaya Naturalisasi WNI Naik Jadi Rp75 Juta, Termahal di ASEAN
Biaya naturalisasi warga negara asing menjadi WNI resmi naik dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta mulai 2026. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tarif naturalisasi termahal di ASEAN.
Kenaikan tersebut terungkap dalam laporan CNBC Indonesia. Sebelumnya, tarif untuk mengurus permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan Rp50 juta per permohonan. Kini angkanya melompat Rp25 juta, atau naik 50 persen dari tarif lama.
Baca juga: Arab Saudi Gelar Festival Elang Terbesar Dunia 2026, Hadiah Rp175 Miliar
Kenaikan ini menjadikan Indonesia pembanding termahal di kawasan. Negara-negara tetangga menerapkan biaya yang jauh lebih ringan untuk proses serupa, sehingga selisihnya cukup mencolok bagi warga asing yang ingin berpindah kewarganegaraan.
Rincian Kenaikan Tarif Naturalisasi 2026
Angka Rp75 juta berlaku sebagai biaya permohonan naturalisasi, bukan termasuk biaya administrasi lain yang mungkin menyertainya. Perubahan ini masuk dalam penyesuaian tarif layanan negara di bidang keimigrasian dan kewarganegaraan yang mulai diberlakukan pada 2026.
Sebagai perbandingan, tarif lama Rp50 juta sudah berjalan sejak beberapa tahun sebelumnya. Lonjakan 50 persen dalam satu kali penyesuaian terbilang besar untuk layanan yang menyangkut status hukum seseorang.
Berikut poin utama perubahan yang perlu diketahui:
Baca juga: Kalender 2027: Pemerintah Tetapkan 26 Hari Libur, 18 Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama
- Tarif lama: Rp50 juta per permohonan naturalisasi.
- Tarif baru: Rp75 juta per permohonan, berlaku mulai 2026.
- Selisih kenaikan: Rp25 juta atau 50 persen.
- Posisi Indonesia: termahal di ASEAN untuk biaya naturalisasi.
Perlu dipahami bahwa biaya ini hanya satu komponen. Pemohon masih harus memenuhi syarat administratif lain, termasuk dokumen kependudukan, surat keterangan dari negara asal, serta persyaratan tinggal dan bahasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengapa Indonesia Kini Termahal di ASEAN
Indonesia memang memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN, dan minat warga asing untuk menjadi WNI tidak pernah sepi. Namun besaran tarif menjadi pertimbangan tersendiri, terutama bagi mereka yang membandingkan opsi antarnegara di kawasan.
Di banyak negara ASEAN, biaya naturalisasi berada jauh di bawah angka Rp75 juta. Selisih ini membuat Indonesia kurang kompetitif bila dilihat murni dari sisi biaya. Padahal, negara-negara tetangga juga bersaing menarik talenta, investor, dan diaspora yang ingin menetap permanen.
Kebijakan tarif layanan negara biasanya disusun dengan mempertimbangkan penerimaan negara sekaligus nilai strategis layanan. Untuk naturalisasi, pertimbangannya bukan sekadar pendapatan, tetapi juga seleksi terhadap pemohon yang benar-benar berkomitmen.
Di sisi lain, kenaikan tarif berisiko menimbulkan persepsi bahwa kewarganegaraan Indonesia semakin mahal diakses. Persepsi itu bisa memengaruhi keputusan warga asing berdarah Indonesia, termasuk keturunan diaspora, yang ingin kembali menjadi WNI.
Dampak bagi Pemohon dan Diaspora
Bagi pemohon perorangan, tambahan Rp25 juta bukan angka kecil. Biaya itu belum termasuk pengurusan dokumen, penerjemahan, legalisasi, dan biaya perjalanan bila pemohon berada di luar negeri.
Kelompok yang paling terdampak adalah mantan WNI dan keturunan Indonesia yang telah lama tinggal di luar negeri. Mereka biasanya memulai proses karena alasan keluarga, bukan semata kepentingan bisnis.
Untuk pemohon melalui jalur investasi atau kepentingan ekonomi, kenaikan ini relatif kecil dibanding nilai investasi yang mereka bawa. Namun untuk pemohon dengan alasan keluarga, tarif baru bisa memperpanjang waktu pengambilan keputusan.
Pemerintah belum merinci apakah ada kategori yang mendapat keringanan. Informasi resmi soal pengecualian atau pengurangan tarif biasanya diatur dalam peraturan tersendiri dan perlu dicek langsung ke kanal resmi Ditjen Imigrasi.
Proses Naturalisasi dan Syarat yang Harus Dilalui
Naturalisasi di Indonesia diatur dalam undang-undang kewarganegaraan. Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis, melengkapi dokumen, dan memenuhi sejumlah syarat usia, tempat tinggal, serta kemampuan berbahasa Indonesia.
Selain itu, pemohon wajib menyerahkan bukti penghasilan tetap, tidak memiliki catatan pidana berat, dan bersedia setia kepada negara. Prosesnya berjenjang, mulai dari pengajuan di instansi berwenang hingga penetapan status kewarganegaraan.
Tahapan yang panjang itu menjelaskan mengapa biaya bukan satu-satunya hambatan. Waktu tunggu, kelengkapan dokumen, dan verifikasi latar belakang sering menjadi tantangan utama pemohon.
Karena itu, kenaikan tarif sebaiknya dibarengi perbaikan layanan. Pemohon yang membayar lebih mahal wajar mengharapkan proses yang lebih cepat, transparan, dan pasti.
Langkah Selanjutnya dan Hal yang Perlu Dipantau
Publik menunggu rincian resmi mengenai dasar hukum dan tanggal berlaku tarif baru. Tanpa keterangan itu, calon pemohon sulit menghitung anggaran dan menentukan waktu pengajuan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah permohonan yang sudah masuk sebelum 2026 tetap dikenai tarif lama. Ketegasan soal masa transisi akan menghindari sengketa di kemudian hari.
Yang tak kalah penting, evaluasi berkala perlu dilakukan. Bila tarif termahal di ASEAN membuat minat pemohon menurun tajam, dampaknya akan terlihat pada penerimaan negara dari sektor ini.
Untuk sementara, angka Rp75 juta sudah menjadi acuan baru. Warga asing yang berencana menjadi WNI pada 2026 perlu menyiapkan dana lebih besar, dan memastikan seluruh dokumen sudah lengkap sebelum mengajukan permohonan.
Analisis Redaksi
Kenaikan tarif naturalisasi menjadi Rp75 juta bukan sekadar penyesuaian angka. Ada pesan yang dikirim negara: menjadi WNI adalah hak istimewa yang layak dibayar mahal. Persoalannya, pesan itu datang tanpa penjelasan memadai soal apa yang didapat pemohon sebagai imbalannya.
Indonesia boleh saja mematok tarif tertinggi di ASEAN. Tetapi posisi termahal seharusnya sejalan dengan kualitas layanan terbaik. Bila prosesnya masih berbelit dan waktu tunggunya panjang, tarif Rp75 juta hanya akan terlihat sebagai beban, bukan investasi.
Ada pula risiko yang jarang dibahas. Naturalisasi bukan hanya soal pendapatan negara, melainkan soal ikatan sosial. Keturunan Indonesia di luar negeri yang ingin pulang bisa terhalang oleh harga yang naik mendadak. Negara semestinya membedakan pemohon berdasar kepentingan ekonomi dan pemohon berdasar ikatan keluarga, lalu memberi perlakuan yang adil untuk masing-masing.
Jika pemerintah ingin mempertahankan tarif ini, buktikan lewat layanan yang cepat dan transparan. Tanpa itu, kenaikan biaya hanya akan tercatat sebagai rekor termahal di kawasan, tanpa manfaat yang sepadan bagi negara maupun pemohon.
Sumber: imigrasi.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0