Banjir Meluas di Aceh: Kiai Maman Desak Evakuasi Cepat dan Bantuan Merata

Nov 17, 2026 - 09:50
 0  1
Banjir Meluas di Aceh: Kiai Maman Desak Evakuasi Cepat dan Bantuan Merata

Banjir meluas di sejumlah wilayah Aceh memicu desakan anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, agar pemerintah mempercepat evakuasi dan memastikan bantuan menjangkau seluruh warga terdampak. Di Aceh Tamiang saja, 18.158 jiwa terdampak dan 5.088 orang mengungsi.

Ad
Ad

Desakan itu disampaikan Kiai Maman—sapaan akrabnya—di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menekankan keselamatan warga sebagai prioritas utama, disusul pemenuhan kebutuhan dasar agar korban tidak semakin terbebani.

Baca juga: Sungai Cikalintu Kembali Meluap, 35 KK Terdampak Banjir di Coblong Bandung

"Kami meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Aceh. Langkah cepat ini penting untuk meminimalkan risiko dan menyelamatkan masyarakat. Selain itu, kebutuhan dasar para korban juga harus dipenuhi," ujar Kiai Maman, seperti dikutip dari laporan Fraksi PKB.

Kronologi dan Sebaran Banjir di Aceh

Berdasarkan laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berdampak terhadap 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga. Sebanyak 5.088 warga mengungsi.

Banjir juga merendam sekitar 885 rumah, berdampak pada 158 hektare lahan persawahan, serta menyebabkan enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun tidak dapat dilalui. Angka-angka itu memberi gambaran betapa luas dampak bencana di satu kabupaten saja.

Selain Aceh Tamiang, banjir melanda Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan sejumlah wilayah lainnya. Sementara itu, banjir dan tanah longsor di Aceh Tengah dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa.

Baca juga: Curah Hujan Tinggi, Pemdes Talagasari Cianjur Imbau Warga Rawan Longsor Waspada

Data BNPB tersebut bersifat sementara. Artinya, jumlah pengungsi dan kerusakan masih mungkin bertambah seiring proses pendataan di lapangan yang terus berjalan.

Kiai Maman Minta Koordinasi BNPB hingga Pemerintah Daerah Diperkuat

Kiai Maman meminta BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar bantuan segera menjangkau seluruh korban. Termasuk warga yang masih bertahan di rumah maupun berada di wilayah terisolasi akibat akses jalan terputus.

"Kasihan masyarakat yang menjadi korban. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal dan harus menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan terlambat datang. Negara harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan pertolongan," tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.

Ia menekankan, pemerintah harus segera menyalurkan makanan siap saji, air bersih, pakaian, selimut, serta perlengkapan khusus bagi bayi dan perempuan. Ketersediaan tempat pengungsian yang layak, fasilitas sanitasi, dan pelayanan kesehatan juga harus dipastikan.

Menurutnya, kelompok rentan perlu perhatian khusus. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas berada pada posisi paling berisiko saat bencana terjadi.

Dampak yang Mengintai jika Penanganan Terlambat

Kiai Maman menilai keterlambatan penanganan berisiko memperbesar dampak bencana. Mulai dari munculnya penyakit, kerusakan tempat tinggal dan lahan pertanian, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Risiko penyakit muncul karena sanitasi di lokasi pengungsian kerap terbatas. Sementara kerusakan lahan pertanian berdampak langsung pada sumber penghidupan warga di pedesaan.

Karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan langkah pemulihan sejak masa tanggap darurat. Pemulihan tidak cukup direncanakan setelah air surut, tetapi harus disiapkan sejak evakuasi berjalan.

Ia juga mendorong penguatan mitigasi bencana melalui sistem peringatan dini, pemantauan debit sungai, kesiapan personel, dan ketersediaan logistik. Penanganan harus berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Desakan Agar Bantuan Tidak Terlambat ke Wilayah Terisolasi

Akses jalan yang terputus di Kecamatan Tenggulun menjadi persoalan tersendiri. Enam ruas jalan tidak dapat dilalui, sehingga distribusi bantuan berisiko tersendat.

Kiai Maman menegaskan, warga di wilayah terisolasi tidak boleh luput dari perhatian. Koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi kunci agar bantuan tidak menumpuk di titik tertentu sementara korban di lokasi lain menunggu.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bantuan sampai ke warga yang memilih bertahan di rumah. Kelompok ini kerap tidak terdata dalam pos pengungsian, padahal kebutuhannya sama mendesak.

"Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawasi penanganan bencana ini. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengunjung, hingga pemulihan pascabencana. Kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu saudara-saudara kita di Aceh," pungkasnya.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan DPR

Komisi VIII DPR RI menyatakan akan mengawasi penanganan bencana ini. Pengawasan mencakup proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga pemulihan pascabencana.

Pemerintah daerah diharapkan segera memperbarui data korban dan kerusakan. Data yang akurat menjadi dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Masyarakat juga diajak bergotong royong membantu korban. Namun, bantuan publik sebaiknya dikoordinasikan dengan posko resmi agar tidak tumpang tindih.

Untuk informasi kebencanaan terkini, masyarakat dapat merujuk pada kanal resmi BNPB. Pembaruan data resmi menjadi acuan utama dalam situasi darurat.

Analisis Redaksi

Desakan Kiai Maman menyentuh titik yang sering terlewat dalam penanganan bencana: kecepatan dan jangkauan. Data BNPB menunjukkan skala dampak yang tidak kecil di Aceh Tamiang—18.158 jiwa terdampak dan 5.088 mengungsi. Angka itu belum termasuk wilayah lain seperti Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.

Persoalannya bukan sekadar ketersediaan bantuan, tetapi distribusinya. Enam ruas jalan di Kecamatan Tenggulun yang tidak dapat dilalui menjadi ujian nyata bagi koordinasi BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah. Jika akses darat terputus, jalur alternatif dan logistik udara atau perairan perlu disiapkan lebih awal, bukan setelah keluhan muncul.

Permintaan agar pemulihan disiapkan sejak masa tanggap darurat juga masuk akal. Kerusakan 158 hektare lahan persawahan dan 885 rumah di Aceh Tamiang menandakan bahwa dampak ekonomi akan terasa setelah air surut. Negara perlu memastikan evakuasi cepat, kebutuhan dasar terpenuhi, dan pemulihan berjalan tanpa jeda agar penderitaan korban tidak berlarut.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad