Korupsi Kebun Binatang Surabaya: Kejari Terima Tersangka CA dan Barang Bukti
Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024 pada Senin (16/11/2026). Tersangka berinisial CA, mantan Direktur Utama PD KBS, diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 10 miliar.
Pelimpahan tahap II itu berlangsung di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Seksi Pidsus Kejari Surabaya menerima berkas, tersangka, dan barang bukti dari penyidik Pidsus Kejati Jatim setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Baca juga: Ejekan PSK MiChat Probolinggo Berujung Pembunuhan: Agung Ditangkap 10 Jam Usai Kejadian
Kronologi Pelimpahan Tahap II di Kejati Jatim
Proses pelimpahan berlangsung pada Senin (16/11/2026). Penyidik Pidsus Kejati Jatim menyerahkan tersangka CA beserta seluruh berkas perkara kepada JPU Kejari Surabaya. Penyerahan itu menandai peralihan kewenangan penanganan perkara dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan.
Dalam proses tersebut, jaksa turut menerima sejumlah barang bukti. Rinciannya, delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit telepon seluler, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.
Barang bukti dokumen dan perangkat elektronik itu disebut menjadi kunci untuk membuktikan aliran dana yang diduga dikeluarkan dari kas perusahaan. Sementara aset tanah dan bangunan diduga terkait dengan hasil perbuatan tersangka.
Setelah pelimpahan selesai, JPU melanjutkan penahanan CA selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur. Penahanan itu dilakukan sembari menunggu pelimpahan perkara ke pengadilan untuk menjalani persidangan.
Baca juga: Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Sanksi PTDH Mengintai
Berkas yang dinyatakan lengkap berarti penyidik dan jaksa sepakat bahwa unsur formil maupun materiil perkara sudah terpenuhi. Dengan begitu, perkara tinggal menunggu proses pelimpahan ke pengadilan dan penjadwalan sidang.
Siapa Tersangka CA dan Peran Saksi S di PD KBS
CA menjabat sebagai Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya pada periode 2016-2024. Periode jabatan itu sama dengan rentang waktu perkara yang disidik, yakni pengelolaan keuangan PD KBS 2016-2024.
Berdasarkan hasil penyidikan, CA diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, sekitar Rp 10 miliar.
Modus yang diduga dilakukan tersangka yakni memerintahkan saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan. Tersangka juga diduga memerintahkan pembuatan dokumen administrasi seolah-olah pengeluaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan.
Sejumlah kebutuhan yang dicantumkan dalam dokumen itu antara lain pembelian pakan satwa, perbaikan kandang hewan, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang operasional Kebun Binatang Surabaya. Namun berdasarkan hasil penyidikan, uang yang dikeluarkan diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Pola tersebut menunjukkan dugaan pemalsuan administrasi keuangan yang dibungkus sebagai belanja operasional. Pakan satwa dan perbaikan kandang adalah pos pengeluaran rutin di KBS, sehingga dokumen semacam itu mudah dianggap wajar dalam pemeriksaan awal.
Pasal yang Menjerat CA dan Ancaman Hukumannya
Dalam perkara ini, CA disangkakan dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dakwaan kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dakwaan alternatif berarti jaksa menyiapkan lebih dari satu rumusan pasal untuk dibuktikan di persidangan. Majelis hakim nantinya memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta persidangan.
Pasal 3 UU Tipikor mengatur perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan. Sementara Pasal 18 mengatur pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Rincian ancaman pidana dan tuntutan resmi belum disampaikan dalam pelimpahan tahap II ini. Yang dipastikan, JPU kini memegang kendali penuntutan dan menyiapkan surat dakwaan untuk dibacakan di pengadilan.
Dampak Korupsi bagi Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya
Kerugian yang disebut mencapai Rp 10 miliar berasal dari kas PD KBS, badan usaha milik Pemerintah Kota Surabaya. Artinya, uang yang seharusnya berputar untuk operasional taman satwa justru diduga mengalir ke kepentingan pribadi.
KBS merupakan salah satu ruang publik paling dikenal di Surabaya. Anggaran untuk pakan satwa, perbaikan kandang, serta sarana dan prasarana adalah pos yang langsung berdampak pada kesejahteraan hewan dan kenyamanan pengunjung.
Dugaan penyimpangan pada pos-pos itu memunculkan pertanyaan soal pengawasan keuangan badan usaha daerah. PD KBS dikelola sebagai perusahaan daerah, sehingga laporan keuangannya semestinya melewati mekanisme pemeriksaan internal dan audit eksternal.
Perkara ini juga menambah daftar persoalan tata kelola di lingkungan badan usaha milik daerah. Sejumlah barang bukti yang disita, mulai dari delapan boks dokumen hingga aset tanah dan bangunan, menunjukkan dugaan praktik yang berlangsung dalam rentang waktu panjang, yakni 2016-2024.
Bagi publik Surabaya, dampak paling nyata adalah potensi hilangnya penerimaan daerah yang seharusnya dipakai membiayai layanan publik. Nilai Rp 10 miliar setara dengan belanja operasional yang cukup besar untuk skala pengelolaan taman satwa.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Pelimpahan ke Pengadilan
Setelah pelimpahan tahap II, tahapan berikutnya adalah pelimpahan perkara ke pengadilan. JPU akan menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas yang telah dinyatakan lengkap, lalu menyerahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Selama proses itu, CA tetap ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur. Penahanan dapat diperpanjang sesuai ketentuan hukum jika perkara belum dilimpahkan ke pengadilan dalam tenggat tersebut.
Publik akan menunggu apakah JPU menghadirkan saksi S sebagai saksi kunci. Keterangan S sebagai Kepala Departemen Accounting & Finance berperan penting menjelaskan siapa yang memerintahkan pengeluaran kas dan bagaimana dokumen administrasi dibuat.
Barang bukti elektronik berupa laptop dan telepon seluler juga berpotensi menjadi alat pembuktian komunikasi antar-pihak. Begitu pula delapan boks dokumen yang diduga memuat catatan pengeluaran kas PD KBS selama periode 2016-2024.
Informasi resmi mengenai jadwal sidang perdana belum diumumkan. Perkembangan perkara ini dapat dipantau melalui kanal resmi Headline Jatim serta pengumuman Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Analisis Redaksi
Perkara dugaan korupsi PD KBS ini bukan sekadar soal angka Rp 10 miliar. Yang paling mengganggu adalah modusnya: pengeluaran kas dibungkus sebagai belanja pakan satwa dan perbaikan kandang. Pos-pos itu menyentuh langsung kesejahteraan hewan dan kualitas layanan publik, sehingga penyimpangan di dalamnya terasa sebagai pengkhianatan ganda.
Rentang waktu 2016-2024 juga memberi pesan lain. Dugaan praktik ini berlangsung delapan tahun, melewati pergantian tahun anggaran dan seharusnya melewati berlapis mekanisme audit. Pertanyaannya, di mana fungsi pengawasan internal PD KBS dan pengendalian dari pemilik, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, selama periode itu. Pelimpahan tahap II ke JPU adalah awal pembuktian, bukan akhir dari pencarian jawaban.
Yang perlu dijaga sekarang adalah transparansi proses. Publik berhak tahu siapa saja yang akan duduk sebagai saksi, termasuk S yang disebut sebagai pelaksana perintah pengeluaran kas, dan bagaimana pertanggungjawaban aset tanah serta bangunan yang menjadi barang bukti. Tanpa keterbukaan itu, kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah sulit dipulihkan, terutama untuk institusi sebesar Kebun Binatang Surabaya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0