Wattimena: Perdamaian Maluku Butuh Keadilan Sosial, Bukan Sekadar Seruan Toleransi
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan perdamaian Maluku tidak cukup dijaga lewat seruan toleransi dan dialog seremonial. Menurutnya, perdamaian harus diwujudkan melalui keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kolaborasi nyata seluruh elemen masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wattimena saat memberi sambutan dalam peluncuran Program BASUDARA (Building Alliances for Social Unity, Dialogue, Action, Resilience and Adaptation) yang dirangkaikan dengan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian di Ambon. Acara tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Pemerintah Kota Ambon.
Baca juga: Groundbreaking LKSA Djisman Sunusi Palu: Muhammadiyah Perkuat Pelayanan Sosial Anak
Kronologi Peluncuran Program BASUDARA di Ambon
Program BASUDARA diluncurkan oleh Yayasan Sabu Salam GPM dan Yayasan Cita Wadah Swadaya. Peluncuran ini dirangkai dengan Dialog Lintas Iman untuk Merawat Perdamaian, sebuah forum yang mempertemukan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil.
Dalam acara itu, Wattimena menyampaikan pidato yang menyoroti makna perdamaian secara lebih luas. Ia menilai kondisi masyarakat yang tidak mengalami kekerasan fisik belum sepenuhnya bisa disebut menikmati perdamaian secara utuh.
“Perdamaian juga berkaitan erat dengan rasa keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, kesetaraan kesempatan, dan pemerataan pembangunan,” kata Wattimena di Ambon, seperti dikutip dari Bedahnusantara.com.
Penandatanganan MoU antara Program BASUDARA dan Pemerintah Kota Ambon menjadi penanda komitmen awal. Kerja sama itu diarahkan untuk memperkuat pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan kehidupan inklusif, ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana, serta penguatan kohesi sosial dan perdamaian.
Baca juga: Wali Kota Semarang Agustina Perkuat Jejaring Toleransi Kecamatan, Dorong Deteksi Dini Konflik Sosial
Wattimena menekankan penandatanganan MoU tidak boleh sekadar formalitas kelembagaan. Kesepakatan itu harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang konkret, terukur, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Wattimena
Selain Wali Kota Ambon, acara ini melibatkan sejumlah pihak. Ada Yayasan Sabu Salam GPM dan Yayasan Cita Wadah Swadaya sebagai penggagas program. Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kecamatan, dan pemerintah negeri disebut turut mendukung pelaksanaan kegiatan.
Wattimena juga menyoroti peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas dan memperkuat persatuan.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting agar upaya membangun perdamaian tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan Maluku punya pengalaman sejarah konflik sosial yang harus menjadi pelajaran bersama. Pengalaman itu seharusnya mendorong masyarakat semakin kuat menjaga persaudaraan dan tidak mudah terpengaruh isu yang memecah belah.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Wattimena menyebut dua pendekatan yang harus dijalankan sekaligus:
- Hubungan vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, yang membutuhkan kepercayaan melalui pelayanan publik adil, kebijakan berpihak pada rakyat, dan kehadiran negara dalam menjawab persoalan warga.
- Hubungan horizontal antarsesama warga, yang dibangun lewat sikap saling menghormati, empati, solidaritas, dan kesediaan bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun latar belakang.
Wattimena berharap nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Maluku terus dihidupkan sebagai modal sosial. Kearifan lokal dinilainya penting untuk menjaga persaudaraan dan mencegah konflik.
Generasi Muda sebagai Agen Perdamaian Digital
Perhatian khusus diberikan Wattimena kepada generasi muda, terutama milenial dan Generasi Z. Menurutnya, anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan intoleransi, penyebaran kebencian, maupun provokasi yang berpotensi memecah belah.
“Generasi muda harus diberikan ruang dan kesempatan untuk mengambil bagian secara aktif sebagai pelopor perubahan sosial serta menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif,” kata Wattimena.
Ia menilai perkembangan teknologi informasi dan media sosial menghadirkan tantangan baru. Penyebaran berita bohong, disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi digital dapat dengan cepat memengaruhi hubungan antarkelompok jika tidak disikapi bijaksana.
Karena itu, anak muda perlu didorong menjadi agen perdamaian digital yang menyebarkan pesan toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan melalui berbagai platform komunikasi. Wattimena berharap organisasi kepemudaan seperti HMI, PM, GMKI, serta komunitas anak muda lainnya mengambil peran lebih besar dalam gerakan perdamaian berkelanjutan.
Menurutnya, menjaga perdamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan tokoh agama, melainkan seluruh masyarakat. Anak muda harus hadir sebagai bagian dari solusi dengan gagasan, kreativitas, dan tindakan yang berdampak positif bagi lingkungan sosial.
Latar Belakang: Keadilan Sosial sebagai Fondasi Perdamaian
Pandangan Wattimena mencerminkan pemahaman bahwa perdamaian bukan sekadar absennya kekerasan. Dalam banyak kajian perdamaian, dikenal istilah perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif berarti tidak ada perang atau kekerasan fisik. Sementara perdamaian positif mencakup keadilan, kesetaraan, dan pemerataan kesejahteraan.
Wattimena menilai ketika masih ada kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat, potensi gangguan terhadap keharmonisan sosial tetap terbuka. Karena itu, pembangunan yang merata dan pelayanan publik yang adil menjadi bagian dari upaya menjaga perdamaian.
Maluku sendiri memiliki sejarah panjang dinamika sosial. Pengalaman konflik sosial pada masa lalu menjadi latar yang tidak bisa dilepaskan dari cara pemerintah dan masyarakat merawat kerukunan hari ini. Berbagai inisiatif dialog lintas iman dan program kolaborasi masyarakat sipil terus dibangun untuk memperkuat kohesi sosial.
Program BASUDARA hadir sebagai salah satu upaya mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam satu gerakan bersama. Program ini berorientasi pada penguatan persatuan, dialog, aksi sosial, ketangguhan masyarakat, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan.
Wattimena berharap program tersebut tidak hanya menjadi agenda pertemuan, seminar, atau dialog lintas iman. Ia ingin program itu benar-benar diwujudkan melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Dialog harus menghasilkan tindak lanjut yang jelas, termasuk membangun jaringan masyarakat, memperkuat komunikasi antarkomunitas, serta menciptakan ruang-ruang interaksi yang dapat mempererat hubungan persaudaraan,” tuturnya.
Semakin banyak ruang perjumpaan dan kerja sama yang dibangun, menurut Wattimena, semakin besar peluang menumbuhkan rasa saling percaya dan mengurangi prasangka akibat perbedaan.
Untuk memperkuat kohesi sosial, pemerintah kota juga membutuhkan dukungan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi itu diharapkan memperluas jangkauan pembangunan dan memperkuat partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan aman, harmonis, dan saling menghargai.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Peluncuran Program BASUDARA dan penandatanganan MoU menjadi langkah awal. Wattimena menegaskan komitmennya agar kesepakatan itu tidak berhenti di atas kertas. Program kerja konkret, terukur, dan berkelanjutan harus segera disusun.
Dampak yang diharapkan bukan hanya terciptanya ketenangan, tetapi juga penguatan keadilan sosial. Pemerintah Kota Ambon berharap program ini mampu memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi persoalan sosial dan berbagai ancaman lainnya.
Wattimena juga mengapresiasi Yayasan Sabu Salam GPM, Yayasan Cita Wadah Swadaya, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kecamatan, pemerintah negeri, serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap Program BASUDARA menjadi awal gerakan bersama yang lebih luas.
Ke depan, keberhasilan menjaga perdamaian Maluku tidak cukup diukur dari tidak adanya konflik. Menurut Wattimena, keberhasilan juga diukur dari kemampuan masyarakat membangun keadilan, kepercayaan, solidaritas, dan kesempatan setara bagi seluruh warga.
Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan generasi muda, Ambon diharapkan terus berkembang sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan keberagaman.
Perdamaian, dalam semangat Program BASUDARA, bukan sekadar warisan yang harus dijaga. Ia adalah tanggung jawab bersama yang harus terus diperjuangkan melalui tindakan nyata.
Analisis Redaksi: Ketika Perdamaian Diukur dari Keadilan
Pernyataan Wattimena menyentuh titik yang sering terlewat dalam diskusi kerukunan di Indonesia. Selama ini, perdamaian kerap diukur dari ada atau tidaknya konflik fisik. Padahal, ketiadaan kekerasan bisa menyembunyikan ketegangan yang lebih halus: rasa ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan kekecewaan terhadap pemerintah.
Di Maluku, sejarah konflik sosial menjadi pengingat bahwa kerukunan tidak bisa dibangun hanya dengan seremoni. Dibutuhkan kerja struktural: pelayanan publik yang adil, pemerataan pembangunan, dan kehadiran negara di tengah persoalan warga. Tanpa itu, seruan toleransi mudah kehilangan makna.
Program BASUDARA layak diapresiasi karena mencoba menghubungkan dialog dengan aksi sosial. Namun, tantangan terbesar justru ada pada tahap implementasi. MoU harus diawasi publik. Program kerja harus terukur. Dan yang tak kalah penting, generasi muda harus dilibatkan bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama.
Jika tidak, program ini berisiko menjadi agenda seremonial semata. Padahal, perdamaian Maluku membutuhkan lebih dari itu: keadilan yang dirasakan, kepercayaan yang dipelihara, dan kolaborasi yang bekerja.
Sumber: antaranews.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0