Banjir Aceh Singkil: Dony Arega Rajes Desak Solusi Permanen, Bukan Sekadar Bantuan

Nov 17, 2026 - 11:50
 0  1
Banjir Aceh Singkil: Dony Arega Rajes Desak Solusi Permanen, Bukan Sekadar Bantuan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 9, Dony Arega Rajes, mendesak pemerintah mencari solusi permanen untuk mengatasi banjir di Aceh Singkil. Bantuan darurat yang terus berulang setiap musim hujan dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

Ad
Ad

Desakan itu disampaikan Dony Arega Rajes di tengah rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh. Banjir di Aceh Singkil menjadi salah satu titik yang ia soroti karena terjadi berulang tanpa penanganan struktural yang tuntas.

Baca juga: Bupati Kapuas Hulu Tinjau Jalan Kedamin–Nanga Mandai, Siapkan Rp14,9 Miliar Atasi Banjir 1,5 Meter

Desakan Dony Arega Rajes di DPRA

Dony Arega Rajes menegaskan bahwa penanganan banjir tidak cukup berhenti pada distribusi logistik dan evakuasi warga. Menurutnya, pola penanganan yang hanya bersifat reaktif akan terus mengulang persoalan yang sama dari tahun ke tahun.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 9 yang mencakup wilayah Lintas Barat Selatan, ia menempatkan banjir Aceh Singkil sebagai persoalan yang harus masuk agenda kerja pemerintah kabupaten dan provinsi. Desakan itu ia sampaikan melalui pernyataan resmi yang dikutip media Aceh, Atjehwatch, pada 17 November 2026.

Politikus PKB itu menyoroti bahwa wilayah Aceh Singkil memiliki karakter geografis yang rentan. Curah hujan tinggi, aliran sungai yang melintasi permukiman, serta keterbatasan infrastruktur drainase membuat banjir mudah terulang ketika intensitas hujan meningkat.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak lagi berhenti pada skema tanggap darurat. Solusi permanen, kata Dony, harus mencakup perbaikan tata kelola air, normalisasi sungai, dan penguatan infrastruktur pengendalian banjir di titik-titik rawan.

Baca juga: Banjir Aceh Tamiang Meluas ke 81 Desa: 8 Kecamatan Terendam, Warga Mengungsi

Banjir yang Berulang di Lintas Barat Selatan

Banjir di Aceh Singkil bukan peristiwa tunggal. Pada periode yang sama, bencana serupa juga melanda sejumlah daerah lain di Aceh. Media yang sama melaporkan banjir di Aceh Tamiang yang meluas hingga ke 81 desa, seperti terlihat pada pemberitaan kanal Lintas Barat Selatan Atjehwatch.

Pola ini menunjukkan bahwa persoalan banjir di Aceh bersifat lintas kabupaten. Intensitas hujan yang tinggi dalam waktu berdekatan membuat sungai dan saluran air meluap, sementara kapasitas tampung wilayah tidak lagi memadai.

Bagi warga Aceh Singkil, dampaknya bersifat langsung dan berlapis:

  • Rumah terendam dan aktivitas ekonomi harian terhenti.
  • Akses jalan antarwilayah terganggu sehingga distribusi barang ikut terhambat.
  • Fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan tidak berjalan normal saat banjir berlangsung.
  • Kerugian material berulang setiap kali banjir datang, tanpa jaminan pemulihan yang cepat.

Dony Arega Rajes menilai beban itu tidak adil jika terus ditanggung warga setiap tahun. Ia menempatkan persoalan ini sebagai tanggung jawab pemerintah, bukan semata risiko alam yang harus diterima masyarakat.

Akar Masalah yang Jarang Disentuh

Dalam pernyataannya, Dony tidak hanya menyoroti soal bantuan. Ia mendorong pemerintah melihat penyebab banjir secara menyeluruh, mulai dari kondisi daerah aliran sungai hingga tata ruang permukiman.

Pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan, menurutnya, memperparah risiko banjir. Kawasan resapan yang berkurang membuat air hujan tidak lagi terserap tanah dan langsung mengalir ke saluran air yang kapasitasnya terbatas.

Karena itu, solusi permanen yang ia maksud mencakup beberapa hal:

  1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengendalian banjir yang terencana.
  2. Normalisasi sungai serta pembersihan saluran drainase secara berkala.
  3. Penataan ruang yang mempertimbangkan kawasan rawan banjir.
  4. Koordinasi lintas instansi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan Balai Wilayah Sungai.

Dony menegaskan bahwa tanpa langkah struktural, anggaran kebencanaan akan terus habis untuk perbaikan darurat. Menurutnya, dana yang dikeluarkan setiap musim hujan seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan yang bersifat jangka panjang.

Respons dan Posisi Fraksi PKB

Desakan Dony Arega Rajes mencerminkan posisi Fraksi PKB di DPRA yang menekankan pentingnya penanganan bencana berbasis pencegahan. Sebagai wakil dari Dapil 9, ia berkepentingan langsung memastikan aspirasi konstituen di wilayah Lintas Barat Selatan tersalurkan ke kebijakan provinsi.

Namun, pernyataan itu belum disertai rincian anggaran atau proyek konkret yang akan diajukan. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Aceh Singkil maupun pemerintah provinsi mengenai rencana tindak lanjut atas desakan tersebut.

Yang jelas, Dony menempatkan persoalan banjir sebagai isu yang harus dijawab dengan kebijakan, bukan hanya dengan imbauan. Ia meminta pemerintah menyusun langkah permanen yang bisa dievaluasi dan dipertanggungjawabkan ke publik.

Langkah Selanjutnya yang Dinanti Warga

Setelah desakan itu, perhatian publik kini tertuju pada respons pemerintah. Warga Aceh Singkil menantikan apakah persoalan banjir akan masuk dalam perencanaan pembangunan daerah atau kembali berakhir sebagai penanganan musiman.

DPRA memiliki ruang untuk mendorong hal itu melalui fungsi pengawasan dan anggaran. Dony Arega Rajes dapat menindaklanjuti desaknya dengan meminta rapat kerja bersama dinas terkait, mempertanyakan alokasi anggaran pengendalian banjir, serta memastikan program yang disusun benar-benar menyasar titik rawan.

Bagi warga, ukuran keberhasilan tidak rumit. Jika musim hujan berikutnya tiba dan banjir masih menggenangi rumah yang sama, maka solusi permanen yang diminta belum terwujud.

Analisis Redaksi

Desakan Dony Arega Rajes menyentuh persoalan yang sering luput dalam pemberitaan bencana: penanganan darurat selalu lebih terlihat daripada pencegahan. Bantuan logistik dan posko pengungsian mudah diliput, sementara normalisasi sungai dan penataan drainase berjalan lambat karena hasilnya tidak langsung tampak.

Padahal, pola banjir yang berulang di Aceh Singkil dan sejumlah kabupaten lain di Aceh menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi soal cuaca semata. Ada persoalan struktural dalam tata kelola air dan tata ruang yang perlu dibenahi lintas pemerintahan, dari kabupaten hingga provinsi.

Karena itu, desakan di DPRA sebaiknya tidak berhenti sebagai pernyataan politik. Ia perlu diterjemahkan menjadi pengawasan anggaran yang konkret dan permintaan laporan terbuka dari pemerintah. Tanpa itu, seruan solusi permanen hanya akan bergema setiap kali banjir datang, lalu tenggelam bersama surutnya air.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad