Dua Rumah Staf Anwar Sadad Disita KPK, Kerugian Negara Dana Hibah Pokmas Jatim Dipulihkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua unit rumah milik Bagus Wahyudiono, staf Anwar Sadad, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Jawa Timur 2019-2022. Penyitaan ini untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
Aset yang disita berada di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. "Hal itu dilakukan oleh penyidik untuk pemulihan atau asset recovery," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/11/2026).
Baca juga: Perempuan 47 Tahun di Barsel Nekat Edarkan Sabu untuk Hidupi Keluarga
Kronologi Penetapan Tersangka dan Penahanan Bagus
Kasus ini bermula dari dugaan suap pengurusan dana hibah pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Anwar Sadad, saat menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, diduga mensyaratkan commitment fee sebesar 15 hingga 20 persen dari total jatah alokasi hibah yang mencapai Rp291,5 miliar.
Dari komitmen fee sepanjang 2019 hingga 2022, terkumpul Rp41,7 miliar. Uang itu dibagi dua: Rp40,5 miliar untuk Anwar Sadad dan Rp1,26 miliar untuk Bagus Wahyudiono. Setoran berasal dari para koordinator lapangan (korlap) dan pihak swasta yang mendapatkan jatah alokasi dana hibah dari kuota Anwar Sadad.
Bagus dan Anwar telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun Bagus baru menjalani penahanan pada Senin (16/11/2026). Penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 16 November sampai 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, KPK juga telah menahan Anwar Sadad. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan total 21 tersangka yang terbagi dalam tiga klaster. Berikut daftarnya:
Baca juga: 45 Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi di Aceh Ditangkap, 61 Ton Solar Disita
- Klaster pertama: Penerima: Kusnadi (Ketua DPRD Jatim 2019-2024). Pemberi: Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar (mantan Kepala Desa Tulungagung), Wawan Kristiawan, A. Royan (swasta).
- Klaster kedua: Penerima: Anwar Sadad (anggota DPR RI 2024-2029 dan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024), Bagus Wahyudiono (staf Anwar Sadad). Pemberi: Wahid Ruslan, Moch. Mahru, M. Fathullah, Achmad Yahya, Mahud (anggota DPRD Provinsi Jatim 2019-2024), Fauzan Adima (Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sampang 2019-2024), Jon Junaidi (Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo 2019-2024), Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, Abdul Motollib (swasta).
- Klaster ketiga: Penerima: Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024). Pemberi: Ahmad Jailani, Mashudi (swasta).
Penyitaan dua rumah Bagus merupakan langkah lanjutan setelah penahanan. KPK belum merinci nilai aset yang disita, tetapi penyidik menegaskan fokusnya pada pemulihan kerugian negara.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi KPK
Selain Bagus, sejumlah nama besar masuk dalam daftar tersangka. Anwar Sadad, yang kini menjabat anggota DPR RI periode 2024-2029, disebut menerima bagian terbesar, yakni Rp40,5 miliar. Sementara Bagus, sebagai staf, menerima Rp1,26 miliar.
KPK menegaskan penyitaan aset adalah bagian dari strategi asset recovery. "Hal itu dilakukan oleh penyidik untuk pemulihan atau asset recovery," ujar Achmad Taufik Husein. Pernyataan itu menegaskan bahwa KPK tidak hanya mengejar hukuman pidana, tetapi juga pengembalian uang negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Anwar Sadad maupun Bagus Wahyudiono terkait penyitaan tersebut. Keduanya telah ditahan KPK.
Latar Belakang Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim
Dana hibah pokmas adalah program pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kelompok masyarakat. Dalam kasus ini, alokasi diduga dikelola secara melawan hukum dengan memungut fee dari penerima.
Anwar Sadad diduga menggunakan kewenangannya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim untuk mengatur kuota alokasi hibah. Setiap pihak yang ingin mendapatkan jatah harus menyetor commitment fee 15-20 persen. Praktik ini berlangsung selama empat tahun, dari 2019 hingga 2022.
Total alokasi yang dikelola mencapai Rp291,5 miliar. Dari jumlah itu, terkumpul fee Rp41,7 miliar. Angka ini menunjukkan betapa besar potensi kerugian negara jika fee tersebut berasal dari dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
KPK telah menetapkan 21 tersangka dari berbagai latar belakang: anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten, mantan kepala desa, dan pihak swasta. Ini menandakan kasus ini melibatkan jaringan yang cukup luas.
Dampak Penyitaan dan Penahanan bagi Publik
Penyitaan dua rumah milik Bagus menjadi sinyal bahwa KPK serius mengejar aset hasil korupsi. Publik berharap langkah ini diikuti dengan penyitaan aset tersangka lain, terutama Anwar Sadad yang diduga menerima bagian terbesar.
Penahanan Bagus juga menambah daftar tersangka yang sudah ditahan. Sebelumnya, KPK telah menahan Anwar Sadad. Proses hukum diperkirakan akan berlanjut ke tahap penyidikan dan penuntutan.
Bagi masyarakat Jawa Timur, kasus ini menjadi pukulan telak. Dana hibah yang seharusnya membantu kelompok masyarakat justru menjadi ladang korupsi. Publik menuntut transparansi pengelolaan dana hibah ke depan.
KPK diharapkan terus mengusut tuntas kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyitaan aset menjadi salah satu indikator keseriusan lembaga antirasuah tersebut.
Langkah Selanjutnya: Penyidikan dan Pemulihan Aset
Setelah penahanan Bagus, KPK akan melanjutkan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik juga akan menelusuri aset lain yang diduga berasal dari korupsi.
Proses pemulihan aset (asset recovery) menjadi fokus. Dua rumah yang disita akan dilelang atau digunakan untuk mengganti kerugian negara jika terbukti dalam persidangan.
KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan penyitaan aset milik tersangka lain. Namun, penyidik menegaskan akan mengejar semua aset yang terkait dengan kasus ini.
Masyarakat akan terus mengawal proses hukum ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kasus serupa tidak terulang.
Analisis Redaksi
Penyitaan dua rumah milik staf Anwar Sadad menunjukkan bahwa KPK tidak main-main dalam mengejar aset hasil korupsi. Namun, langkah ini baru permulaan. Bagian terbesar dari fee, yakni Rp40,5 miliar, diduga dinikmati Anwar Sadad. KPK harus membuktikan bahwa aset-aset Anwar juga disita untuk pemulihan negara.
Kasus dana hibah pokmas Jatim ini juga mengungkap celah besar dalam pengelolaan anggaran daerah. Fee 15-20 persen dari alokasi menunjukkan praktik sistematis yang melibatkan banyak pihak. Pengawasan DPRD terhadap eksekutif justru menjadi alat untuk memeras fee. Ini ironi demokrasi.
Publik berhak menuntut transparansi. KPK perlu mempublikasikan daftar aset yang disita dari semua tersangka, bukan hanya Bagus. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi bisa terjaga. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pengembalian uang rakyat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0