Propam Periksa 11 Polisi Buntut Kekerasan Demo Jogja, Kompolnas Awasi Ketat

Nov 17, 2026 - 12:10
 0  1
Propam Periksa 11 Polisi Buntut Kekerasan Demo Jogja, Kompolnas Awasi Ketat

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memeriksa 11 anggota polisi terkait kekerasan saat demo 10 November di sejumlah kawasan, dari UGM hingga Malioboro. Kompolnas mengawasi langsung proses ini agar transparan dan akuntabel.

Ad
Ad

Pemeriksaan dilakukan setelah beredar video aksi kekerasan terhadap demonstran di media sosial. Penyidik kini mencocokkan rekaman CCTV di lokasi kejadian dengan video viral dan kesaksian korban.

Baca juga: Perempuan 47 Tahun di Barsel Nekat Edarkan Sabu untuk Hidupi Keluarga

Kronologi Demo 10 November dan Kericuhan di Jogja

Demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta berlangsung ricuh. Massa awalnya berkumpul di kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM), lalu bergerak ke Jalan Malioboro. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Kericuhan pecah di sejumlah titik, terutama di Bundaran UGM, Jalan Mangkubumi, dan kawasan DPRD DIY. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan aparat kepolisian melakukan tindakan represif terhadap demonstran.

Polda DIY kemudian menangkap 157 orang imbas aksi tersebut. Dari jumlah itu, 21 di antaranya adalah anak di bawah umur. "Siang hari ini kami sampaikan bahwa tadi malam sampai dengan dini hari tadi kita mengamankan dari 157 orang yang diduga melakukan pelemparan dan sebagainya," ujar Dirreskrimum Polda DIY Kombes Yani Permana dalam jumpa pers di Mapolda DIY, Rabu (11/11/2026).

Yani menambahkan bahwa 21 anak di bawah umur telah dimediasi bersama KPAI dan elemen lainnya. Mereka akan segera dipulangkan ke orang tua masing-masing dan mendapat pembinaan.

Baca juga: 45 Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi di Aceh Ditangkap, 61 Ton Solar Disita

Propam Periksa 11 Personel, Jumlah Bisa Bertambah

Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhi Widharyadi mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap personel berawal dari laporan masyarakat dan penelusuran rekaman video. "Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel dan tentunya ini sampai saat ini pun kita masih berproses terus," kata Satya, Senin (16/11/2026).

Satya tidak menutup kemungkinan jumlah personel yang diperiksa bertambah seiring perkembangan penyelidikan. "Ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah," tambahnya.

Penyidik mencocokkan rekaman CCTV dan video media sosial dengan daftar personel yang bertugas di titik kericuhan. Namun, sejumlah CCTV milik Pemkot DIY dilaporkan mati saat kericuhan berlangsung, berdasarkan temuan warganet.

Lokasi yang menjadi perhatian utama adalah kawasan DPRD DIY, Jalan Mangkubumi, dan Bundaran UGM. "Kami sedang mendalami terkait dengan dugaan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin ataupun kode etik," jelas Satya.

Hasil pencocokan rekaman dan data penugasan akan dibawa ke gelar perkara untuk menentukan apakah personel melanggar disiplin atau kode etik. Bidpropam Polda DIY juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat dan awak media yang memiliki rekaman atau informasi tambahan.

Kompolnas Awasi Langsung, Minta Proses Transparan

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda DIY dan Bidpropam. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pengusutan berjalan transparan dan akuntabel.

Choirul mengapresiasi langkah Polda DIY yang langsung menelusuri rekaman video dugaan tindakan represif, termasuk insiden di Bundaran UGM. "Propam sudah periksa 11 anggota. Saya juga memantau langsung dan ada beberapa video yang dicek, misalnya yang ada di Bundaran UGM itu," kata Choirul kepada Afu.id, Senin (16/11/2026).

Pria yang akrab disapa Cak Anam ini berharap proses pemeriksaan berjalan transparan. Kompolnas akan melakukan supervisi di setiap penyelidikan Propam, baik etik maupun pidana. "Harapannya dalam waktu yang cepat sudah terang-benderang. Kalau memang ada anggota kepolisian yang melanggar akan ditindak tegas," ujarnya.

Kompolnas juga mendorong Propam segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti tambahan.

Latar Belakang: Demo Hari Pahlawan dan Sorotan Publik

Aksi 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, momentum yang sering digunakan kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Di Yogyakarta, demonstrasi awalnya berjalan damai, namun berujung ricuh.

Insiden ini menjadi sorotan publik setelah video kekerasan menyebar luas di media sosial. Warganet menyoroti dugaan tindakan represif aparat, terutama di Bundaran UGM yang menjadi simbol perguruan tinggi.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan penanganan demonstrasi di Indonesia. Publik menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengusutan. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian berada di bawah tekanan untuk memastikan proses berjalan adil.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar pelanggaran hak asasi manusia dalam demo Jogja diusut tuntas. Mereka menyoroti pentingnya rekaman CCTV sebagai alat bukti, meski ada laporan CCTV mati.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pemeriksaan 11 personel ini baru tahap awal. Jika terbukti melanggar, mereka bisa menghadapi sanksi disiplin atau kode etik, bahkan pidana. Proses gelar perkara akan menentukan arah kasus.

Bagi 157 orang yang ditangkap, penyidik masih mendalami pemeriksaan. Sebanyak 21 anak di bawah umur akan dikembalikan ke orang tua setelah mediasi dengan KPAI. Polisi berjanji melakukan pembinaan agar mereka tidak terlibat lagi dalam aksi serupa.

Kompolnas memastikan akan terus mengawal kasus ini. Choirul Anam menekankan pentingnya transparansi agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, Propam Polda DIY masih terus memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti. Posko pengaduan dibuka bagi siapa saja yang memiliki informasi.

Analisis Redaksi: Ujian Transparansi di Tengah Sorotan

Kasus kekerasan saat demo Jogja bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ia menguji sejauh mana institusi kepolisian mampu mengawasi dirinya sendiri. Langkah Propam memeriksa 11 personel patut diapresiasi, tetapi publik menunggu hasil konkret, bukan sekadar proses.

Kehadiran Kompolnas sebagai pengawas eksternal menjadi kunci. Tanpa pengawasan ketat, penyelidikan berisiko berhenti di tengah jalan. Pernyataan Choirul Anam yang memantau langsung memberi sinyal bahwa kasus ini tidak akan mudah diredam.

Namun, laporan CCTV mati di sejumlah titik menjadi catatan merah. Jika benar, hal itu bisa menyulitkan pembuktian. Penyidik harus bekerja lebih keras mengumpulkan bukti lain, termasuk kesaksian korban dan video amatir. Transparansi bukan hanya soal membuka hasil pemeriksaan, tetapi juga menjelaskan mengapa CCTV bisa mati. Masyarakat berhak tahu.

Sumber: afu.id, kompolnas.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad