Michael Sianipar: Pernyataan Kemenkum Tegaskan Pergantian Ketum FFI Wajib Lewat KLB

Nov 17, 2026 - 12:10
 0  1
Michael Sianipar: Pernyataan Kemenkum Tegaskan Pergantian Ketum FFI Wajib Lewat KLB

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar menilai pernyataan Kementerian Hukum yang menyebut pergantian ketua umum hanya bisa diproses melalui Kongres Luar Biasa (KLB) justru memperkuat kepengurusan hasil KLB 2024. Ia menyebut jawaban Kemenkum itu menutup celah pergantian ketua umum lewat surat keputusan ilegal.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Michael menanggapi pemberitaan bahwa akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik FFI telah diblokir oleh Kementerian Hukum. Menurutnya, pemblokiran tersebut tidak serta-merta mengubah status kepengurusan yang sah secara administrasi.

Baca juga: Timnas Singapura vs Brasil Malam Ini: Jadwal Siaran Langsung dan Tekad Gavin Lee

Kronologi Blokir SABH dan Surat PSSI

Michael menjelaskan, dalam rilis Kemenkum disebutkan bahwa Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum FFI. Namun, jawaban Kemenkum atas surat itu adalah pergantian ketua umum hanya dapat diproses apabila ada KLB.

"Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja," kata Michael, dikutip Selasa (17/11/2026).

Menurut Michael, jika pergantian ketua umum bisa dilakukan semudah itu, Kemenkum seharusnya langsung mengumumkan pergantian sesuai surat Pimpinan PSSI. Fakta bahwa Kemenkum menegaskan pentingnya KLB, lanjut dia, menunjukkan ada aturan yang tidak bisa ditabrak oleh pihak mana pun, termasuk Pimpinan PSSI.

"Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum," tambah Michael.

Baca juga: Shayne Pattynama Dkk Jalani Latihan Pemulihan di Persija Usai TC Timnas Indonesia

Pemblokiran akses SABH sendiri merujuk pada ketentuan Permenkumham 28/2016, khususnya Pasal 8. Aturan itu menyebut pemblokiran akses perkumpulan dapat dilakukan atas dua dasar, yakni adanya bukti pendaftaran gugatan dan sengketa, atau adanya peran instansi pemerintah dan/atau penegak hukum yang meminta pemblokiran.

Pihak yang Terlibat dan Sikap Kemenkum

Dalam sengketa ini, setidaknya ada tiga pihak yang bersinggungan langsung: FFI di bawah kepemimpinan Michael Victor Sianipar, Pimpinan PSSI yang mengajukan surat pergantian ketua umum, dan Kementerian Hukum sebagai otoritas administrasi badan hukum.

Michael menegaskan bahwa kepengurusannya lahir dari KLB 2024 dan telah memperoleh pengesahan melalui SK Kemenkum. Karena itu, ia memandang surat PSSI yang meminta pergantian ketua umum tidak memiliki dasar administrasi yang cukup.

"Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum," ujarnya.

Sikap Kemenkum yang menolak memproses pergantian tanpa KLB menjadi titik penting. Kementerian tidak mengambil alih kewenangan organisasi, melainkan mengembalikan mekanisme pergantian kepada forum tertinggi FFI sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Sebelumnya, FFI juga telah mengajukan keberatan resmi terkait SK penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum oleh PSSI. Langkah itu menjadi bagian dari rangkaian sikap organisasi dalam mempertahankan legalitas kepengurusan hasil KLB 2024.

Latar Belakang Sengketa dan Dasar Hukum

Sengketa ini berakar pada perbedaan tafsir mengenai kewenangan PSSI terhadap FFI. Sebagai induk olahraga sepak bola nasional, PSSI memiliki hubungan dengan cabang futsal. Namun, FFI berpegang pada AD/ART dan SK Kemenkum yang menempatkan KLB sebagai satu-satunya jalan pergantian ketua umum.

Dalam konteks administrasi badan hukum, pemblokiran akses SABH bukan berarti organisasi dibubarkan. Sistem itu dipakai untuk mengelola data dan perubahan anggaran dasar. Pemblokiran biasanya bersifat sementara sampai persoalan hukum atau sengketa internal diselesaikan.

Permenkumham 28/2016 Pasal 8 memberi ruang bagi Kemenkum untuk menonaktifkan akses jika ada gugatan yang terdaftar atau permintaan dari instansi pemerintah dan penegak hukum. Karena itu, langkah Kemenkum memblokir SABH FFI perlu dibaca sebagai respons administratif, bukan vonis atas sah atau tidaknya kepengurusan.

Michael memilih bersandar pada dua hal: legalitas SK Kemenkum atas kepengurusan hasil KLB 2024, dan ketentuan AD/ART FFI yang mewajibkan KLB untuk pergantian ketua umum. Dua sandaran itu, menurutnya, cukup untuk menolak pergantian melalui surat keputusan yang ia sebut ilegal.

"Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal," tegasnya.

Dampak pada Futsal Indonesia

Ketidakpastian kepengurusan berpotensi mengganggu program FFI, mulai dari pembinaan usia muda, kompetisi domestik, hingga persiapan tim nasional futsal. Gejolak ini juga menjadi perhatian pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, yang mengingatkan pentingnya stabilitas organisasi.

Bagi klub dan pemain, kejelasan status kepengurusan menentukan siapa yang berwenang menerbitkan regulasi kompetisi, mengelola lisensi, dan mengatur jadwal pertandingan. Ketika akses SABH diblokir, perubahan administrasi apa pun tidak bisa diproses sampai persoalan selesai.

Di sisi lain, Michael menilai pemblokiran justru memperkuat posisi kepengurusan yang ada. Ia membaca rilis Kemenkum sebagai penegasan bahwa jalur pergantian hanya KLB, bukan surat dari PSSI.

"Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024," kata Michael.

Namun, dampak jangka panjang tetap bergantung pada penyelesaian sengketa. Selama belum ada KLB atau putusan hukum yang berkekuatan tetap, ketegangan antara FFI dan PSSI berpeluang berlanjut ke meja hukum.

Langkah Selanjutnya dan Opsi Penyelesaian

Ada beberapa jalur yang terbuka untuk menyelesaikan sengketa ini:

  • Menggelar KLB sesuai AD/ART FFI jika memang ada pihak yang ingin mengganti ketua umum.
  • Menempuh mediasi antara FFI dan PSSI dengan fasilitasi Kemenkum atau Kemenpora.
  • Menyelesaikan gugatan atau sengketa di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap.
  • Menunggu hasil kajian Kemenkum atas dasar pemblokiran SABH sesuai Permenkumham 28/2016 Pasal 8.

Michael menegaskan FFI akan mengikuti aturan yang berlaku. Ia mempersilakan pihak yang ingin perubahan kepemimpinan menempuh KLB, karena hanya forum itu yang diakui AD/ART dan terdaftar di Kementerian Hukum.

"Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa," ujarnya.

Pernyataan Kemenkum menjadi penentu arah berikutnya. Jika posisi itu dipertahankan, PSSI perlu menempuh mekanisme KLB atau jalur hukum lain. Sebaliknya, jika ada bukti baru terkait sengketa, pemblokiran SABH bisa ditinjau kembali.

Analisis Redaksi

Pernyataan Kemenkum yang dikutip Michael sesungguhnya bukan kemenangan penuh bagi FFI. Kalimat bahwa pergantian ketua umum hanya bisa diproses melalui KLB adalah pengingat bahwa otoritas tertinggi ada pada forum organisasi, bukan pada surat instansi mana pun. Kemenkum memilih tidak masuk ke ranah internal, dan itu sikap yang tepat secara administrasi.

Namun, ada ironi yang sulit diabaikan. Akses SABH diblokir, tetapi kepengurusan hasil KLB 2024 tetap diakui. Pemblokiran itu menciptakan ketidaknyamanan administratif tanpa menyentuh inti sengketa. Selama KLB tidak digelar, status quo akan bertahan, dan futsal Indonesia menanggung ketidakpastian yang tidak perlu.

PSSI punya pilihan: memaksa pergantian lewat jalur yang dipertanyakan, atau menempuh KLB sesuai aturan. Jika memang memiliki dukungan mayoritas, KLB adalah jalan terhormat. Sebaliknya, FFI perlu memastikan pemblokiran SABH tidak menghambat pelayanan organisasi kepada klub dan pemain. Sengketa ini harus selesai di forum yang sah, bukan di ruang rilis pers.

Sumber: bola.okezone.com, kemenkum.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad