45 Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi di Aceh Ditangkap, 61 Ton Solar Disita

Nov 17, 2026 - 12:10
 0  1
45 Pelaku Penyalahgunaan BBM Subsidi di Aceh Ditangkap, 61 Ton Solar Disita

Polda Aceh menangkap 45 orang terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi dalam operasi 28 hari, 19 Oktober hingga 15 November 2026. Dari 38 kasus yang terungkap, polisi menyita 61 ton solar, 30 kendaraan roda empat dan enam, serta puluhan jeriken.

Ad
Ad

Barang bukti itu dipamerkan dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Selasa (17/11/2026). Sejumlah truk dengan tangki modifikasi berjajar di halaman, sebagian masih membawa jeriken berisi solar bersubsidi. Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan memimpin langsung pemaparan kasus tersebut.

Baca juga: Perempuan 47 Tahun di Barsel Nekat Edarkan Sabu untuk Hidupi Keluarga

Kronologi Pengungkapan 38 Kasus di Sejumlah Daerah

Penangkapan berlangsung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026. Lokasinya tersebar di berbagai wilayah hukum Polda Aceh, dari kota sampai kabupaten. Polisi bergerak setelah menerima laporan soal antrean panjang di sejumlah SPBU.

"Kegiatan tersebut kita berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di berbagai wilayah hukum Polda Aceh. Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Ruddi dalam keterangannya, dikutip dari detikSumut.

Pengungkapan itu disebut hasil penyelidikan dan penyidikan terpadu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh bersama seluruh jajaran Polres dan Polresta. Penindakan tidak terpusat di satu titik, melainkan menyebar mengikuti pola pergerakan pelaku.

Menurut Ruddi, para pelaku ditangkap saat mengisi BBM di SPBU maupun ketika melintas di jalan. Kendaraan yang dibekuk beragam: dump truk, angkutan umum, sampai mobil tangki. Dari 30 kendaraan yang disita, sebagian sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa menampung solar jauh di atas kapasitas normal.

Baca juga: Propam Periksa 11 Polisi Buntut Kekerasan Demo Jogja, Kompolnas Awasi Ketat

Antrean di SPBU menjadi pintu masuk penyelidikan. Polisi menelusuri siapa yang mengisi berulang kali, kendaraan apa yang dipakai, dan ke mana solar itu berpindah tangan setelah keluar dari nozzle.

Modus Barcode Pinjaman hingga Tangki Modifikasi 2.000 Liter

Ada beberapa modus yang dipetakan penyidik. Yang paling menonjol adalah pembelian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU dengan memakai beberapa barcode yang bukan milik pelaku.

"Di mana para pelaku tersebut membawa kendaraan yang telah dimodifikasi, dan menambahkan beberapa tangki penampungan untuk menampung BBM ilegal tadi itu bisa menampung sekitar 1.000 sampai 2.000 liter," ujar Ruddi.

Modus kedua adalah pencampuran. BBM untuk kebutuhan industri dicampur dengan BBM bersubsidi, lalu diangkut dan dijual memakai kendaraan pengangkut BBM industri. Cara ini membuat solar oplosan tampak sah di mata pembeli.

Modus ketiga, pelaku mengambil BBM dari tempat yang tidak sesuai ketentuan. Solar ditampung lebih dulu dalam jumlah besar, baru dilepas ke pasar ketika stok dianggap cukup.

"Mereka menampungnya dulu, setelah tertampung sudah banyak, lalu dijualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah. Modus-modus tersebut itu menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum," jelas mantan Dirresnarkoba Polda Aceh itu.

Pola ini bukan pekerjaan tunggal. Dibutuhkan jejaring untuk mengumpulkan barcode, menyiapkan kendaraan modifikasi, dan menyalurkan barang ke pembeli. Karena itu, 45 tersangka berasal dari peran yang berbeda-beda dalam rantai distribusi.

Ancaman Hukuman 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 60 Miliar

Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal itu mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. Penyidik kini mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar 45 orang yang sudah ditetapkan.

Barang bukti yang disita akan dipakai untuk melengkapi berkas perkara:

  • 61 ton solar bersubsidi hasil penyitaan.
  • 30 unit kendaraan roda empat dan enam, termasuk dump truk dan mobil tangki.
  • Puluhan jeriken berisi solar diduga subsidi.
  • Kendaraan dengan tangki penampungan tambahan berkapasitas 1.000-2.000 liter.

Ruddi menegaskan penindakan menyasar praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Solar bersubsidi seharusnya sampai ke petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan angkutan umum yang berhak.

Antrean SPBU dan Latar Belakang Kelangkaan Solar di Aceh

Kasus ini mencuat bukan tanpa sebab. Antrean di SPBU menjadi keluhan warga yang kemudian memicu penyelidikan. Ketika solar langka di tingkat pengecer, harga di pasar gelap justru naik.

Penyalahgunaan barcode menjadi titik lemah yang paling sering dieksploitasi. Barcode yang seharusnya melekat pada satu kendaraan dan satu jenis konsumen bisa dipindahtangankan. Pelaku memakai beberapa barcode sekaligus untuk membeli berkali-kali dalam sehari.

Polda Aceh sebelumnya juga menangani kasus serupa dalam skala lebih kecil. Seorang sopir dump truck pernah ditangkap karena menjual solar subsidi 300 liter. Di Sidimpuan, dua pemuda dibekuk karena membawa 300 liter Pertalite memakai tangki modifikasi.

Pola yang berulang itu menunjukkan persoalan distribusi tidak selesai di tingkat pengecer. Pengawasan di SPBU perlu diperkuat, termasuk validasi barcode dan pencatatan volume pembelian harian per kendaraan. Baca juga laporan kanal hukum dan kriminal detikSumut untuk perkembangan kasus serupa di wilayah lain.

Dampak bagi Nelayan, Petani, dan Angkutan Umum

Solar bersubsidi yang bocor ke pasar gelap mengurangi pasokan resmi. Dampak paling langsung dirasakan nelayan yang melaut, petani yang mengolah lahan, dan sopir angkutan umum yang mengandalkan harga eceran tetap.

Ketika stok di SPBU menipis, warga terpaksa mengantre berjam-jam. Sebagian membeli dari pengecer tidak resmi dengan harga lebih tinggi. Selisih harga itulah yang dinikmati pelaku.

Negara juga dirugikan karena subsidi yang seharusnya menekan biaya produksi rakyat justru berpindah ke konsumen yang tidak berhak. Nilainya tidak kecil, mengingat 61 ton solar hanya dari 38 kasus dalam 28 hari di satu provinsi.

Pengungkapan ini memberi sinyal bahwa polisi akan menindak lanjut. Namun efek jera baru terasa jika pengawasan harian di SPBU ikut diperketat, bukan hanya bergantung pada razia berkala.

Analisis Redaksi

Angka 45 tersangka dan 61 ton solar dalam 28 hari bukan prestasi yang cukup untuk dirayakan. Itu justru menunjukkan betapa longgarnya pengawasan distribusi BBM subsidi di Aceh. Jika dalam empat minggu polisi bisa membongkar 38 kasus, berapa banyak yang luput sebelum operasi ini dimulai?

Modus barcode pinjaman adalah celah sistemik. Sistem yang dirancang untuk membatasi pembelian justru bisa diakali dengan mengumpulkan banyak barcode. Selama validasi tidak ketat di tingkat SPBU, razia hanya menyentuh hilir, sementara akar persoalan tetap terbuka.

Yang paling dirugikan adalah nelayan, petani, dan sopir angkutan umum yang berhak atas solar murah. Mereka mengantre, sementara solar berpindah ke tangki modifikasi dan dijual dengan harga lebih tinggi. Penindakan hukum penting, tetapi tanpa perbaikan tata kelola di SPBU, kasus serupa akan kembali muncul dengan nama pelaku yang berbeda.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad