Blok Eisenkot Tolak Gabung Netanyahu: Peluang Pemerintahan Persatuan Tertutup
Blok oposisi Israel pimpinan Gadi Eisenkot menolak membentuk pemerintahan persatuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penolakan itu muncul setelah terungkap dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam upaya memengaruhi pemilu Israel.
Sumber dari kubu Partai Yashar pimpinan Eisenkot mengatakan kepada penyiar publik Israel, KAN, pada Senin (16/11), bahwa pengungkapan tersebut secara efektif menutup peluang kerja sama dengan Partai Likud yang dipimpin Netanyahu. Mereka menyebut dugaan campur tangan itu sebagai "upaya kudeta".
Baca juga: Iran Klaim Jatuhkan Drone Orbiter 4 Israel di Nahavand, Sinyal Baru Perang Udara
Blok oposisi juga menuntut pemecatan Kepala Shin Bet David Zini dan Kepala Mossad Roman Gofman. Tuntutan itu disampaikan di tengah upaya Eisenkot membangun koalisi untuk membentuk pemerintahan Israel berikutnya.
Kronologi Pengungkapan yang Memicu Penolakan
Rangkaian peristiwa yang berujung pada penolakan blok Eisenkot bergerak cepat dalam beberapa hari. Pada Minggu (15/11), Channel 12 mengungkap dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam penangkapan seorang aktivis partai Arab, United Arab List (Ra'am), pada hari pemungutan suara 27 Oktober.
Menurut hasil penyelidikan yang dilaporkan CNN Indonesia, kantor Netanyahu memberikan informasi kepada polisi yang kemudian menjadi dasar penangkapan aktivis tersebut. Anadolu Agency melaporkan bahwa polisi tetap melanjutkan penyelidikan meskipun seorang petugas intelijen telah memperingatkan agar mereka memeriksa kredibilitas sumber informasi lebih dulu.
Sumber informasi itu kemudian diidentifikasi sebagai mantan ajudan di kantor perdana menteri. Pengungkapan inilah yang menjadi pemicu utama sikap keras blok oposisi terhadap kemungkinan kerja sama dengan Likud.
Baca juga: Supertanker 2 Juta Barel Tenggelam di Selat Hormuz, IRGC Sebut Tabrak Ranjau
Channel 12 juga melaporkan bahwa Kepala Shin Bet David Zini meminta izin untuk menyadap lima anggota parlemen Arab pada hari pemungutan suara. Permintaan itu diajukan dengan alasan dugaan campur tangan asing dalam pemilu. Namun, Jaksa Agung Israel Gali Baharav Miara menolak permintaan penyadapan tersebut.
Respons kubu Eisenkot datang sehari setelah laporan Channel 12 beredar. Sumber Partai Yashar kepada KAN menyebut pengungkapan itu bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan tindakan yang membahayakan integritas proses demokrasi Israel.
Pihak yang Terlibat dan Sikap Masing-masing
Peta politik di sekitar perundingan ini melibatkan sejumlah nama besar. Di satu sisi ada Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel yang kini memimpin Partai Yashar. Blok yang dipimpinnya mencakup partai-partai oposisi yang dikendalikan Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman.
Di sisi lain, Benjamin Netanyahu tetap memimpin Partai Likud. Kantornya menjadi pusat dugaan yang memicu kemarahan blok oposisi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kantor Netanyahu yang membantah secara langsung isi laporan Channel 12.
Dua pejabat keamanan yang namanya ikut terseret adalah Kepala Shin Bet David Zini dan Kepala Mossad Roman Gofman. Blok oposisi menuntut keduanya dicopot dari jabatan. Untuk Zini, sorotan datang dari permintaan penyadapan lima anggota parlemen Arab yang ditolak Jaksa Agung Gali Baharav Miara.
Adapun Gofman menjadi sasaran kritik karena kunjungannya ke Amerika Serikat untuk membahas Iran. Eisenkot disebut tidak mendapat pemberitahuan mengenai kunjungan tersebut, meskipun ia bertemu Netanyahu hanya beberapa jam sebelum perjalanan itu berlangsung.
Partai Arab Ra'am juga berada di pusat peristiwa. Aktivis partai itu ditangkap pada hari pemungutan suara, dan informasi yang menjadi dasar penangkapan diduga berasal dari kantor perdana menteri. Partai-partai Arab secara umum menjadi sasaran dalam pernyataan Netanyahu pada upacara pelantikan anggota Knesset pekan lalu.
Latar Belakang: Mandat Koalisi dan Ketegangan yang Menumpuk
Eisenkot saat ini memegang mandat untuk membentuk pemerintahan Israel berikutnya. Tugas itu menuntut dukungan mayoritas di Knesset, parlemen Israel, sehingga setiap partai dalam blok oposisi memiliki posisi tawar yang signifikan.
Dalam sistem politik Israel, pembentukan koalisi sering kali memaksa kompromi antara partai-partai yang secara ideologis berjauhan. Pemerintahan persatuan dengan Likud sebenarnya menjadi salah satu opsi yang mungkin, terutama jika blok oposisi gagal mengumpulkan cukup kursi. Namun opsi itu kini praktis tertutup.
Ketegangan sebenarnya sudah menumpuk sebelum laporan Channel 12 terbit. Menurut KAN, peluang pembentukan pemerintahan persatuan semakin mengecil setelah Netanyahu melontarkan serangan terhadap partai-partai Arab dalam upacara pelantikan anggota Knesset pekan lalu. Serangan itu memperlebar jurang antara Likud dan partai-partai yang kini bergabung dalam blok Eisenkot.
Isu Iran menambah lapisan kerumitan. Kunjungan Gofman ke AS untuk membahas Iran dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Eisenkot, padahal keduanya baru saja bertemu Netanyahu beberapa jam sebelumnya. Bagi kubu oposisi, insiden itu menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan keamanan.
Semua faktor itu berkumpul dalam satu titik: kepercayaan. Blok Eisenkot menilai dasar kerja sama dengan Likud sudah tidak lagi tersedia setelah dugaan campur tangan dalam pemilu terbuka ke publik.
Dampak terhadap Pembentukan Pemerintahan dan Politik Israel
Penolakan blok Eisenkot mempersempit ruang manuver politik Netanyahu. Tanpa dukungan partai-partai oposisi, jalur menuju pemerintahan persatuan tertutup, dan Likud harus mencari posisi lain dalam konfigurasi koalisi yang sedang dibangun.
Bagi Eisenkot, sikap tegas ini bisa memperkuat posisinya di mata pemilih yang menginginkan pemerintahan bersih dari intervensi terhadap proses pemilu. Namun langkah itu juga menambah beban: ia harus memastikan blok yang dipimpinnya tetap solid dan mampu mencapai mayoritas di Knesset.
Partai-partai Arab berada dalam posisi sensitif. Penangkapan aktivis Ra'am pada hari pemungutan suara dan permintaan penyadapan terhadap lima anggota parlemen Arab menunjukkan tekanan yang dihadapi komunitas politik tersebut. Keputusan Jaksa Agung menolak permintaan penyadapan menjadi penanda bahwa batas hukum tetap diuji di tengah ketegangan politik.
Di sisi keamanan, tuntutan pemecatan Zini dan Gofman membuka perdebatan tentang independensi lembaga intelijen. Shin Bet dan Mossad selama ini dipandang sebagai institusi yang berdiri di atas kepentingan partisan. Tuntutan pencopotan dua pimpinan itu menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga sedang dipertanyakan.
Yang paling terdampak dalam jangka pendek adalah jadwal pembentukan pemerintahan. Setiap hari tambahan tanpa koalisi yang solid memperbesar risiko kebuntuan politik, dan itu berarti agenda domestik maupun kebijakan luar negeri Israel menunggu tanpa kepastian.
Langkah Selanjutnya dan Apa yang Dinanti Publik
Eisenkot kini berfokus pada pembentukan koalisi. Partai-partai oposisi yang dipimpin Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman menjadi pilar utama blok yang sedang ia rangkai. Dukungan dari partai-partai Arab akan menjadi penentu apakah mayoritas di Knesset bisa tercapai.
Dari kubu Netanyahu, belum ada sinyal konkret mengenai langkah berikutnya. Yang jelas, pernyataan Netanyahu dalam upacara pelantikan Knesset pekan lalu telah mempersulit hubungan dengan partai-partai Arab, sehingga opsi membangun koalisi alternatif juga menghadapi hambatan.
Dua tuntutan blok oposisi menjadi ujian berikutnya: pemecatan Kepala Shin Bet David Zini dan Kepala Mossad Roman Gofman. Jika tuntutan itu tidak direspons, tekanan politik diperkirakan tetap berlanjut dan pembicaraan koalisi dengan Likud akan tetap tertutup.
Publik Israel menunggu dua hal. Pertama, hasil penyelidikan atas dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam penangkapan aktivis Ra'am. Kedua, kepastian apakah Eisenkot mampu merangkai mayoritas tanpa harus berkompromi dengan kubu yang ia tuduh melakukan "upaya kudeta" terhadap proses pemilu.
Analisis Redaksi
Penolakan blok Eisenkot bukan sekadar manuver politik menjelang pembentukan koalisi. Ada garis merah yang ditarik: dugaan penggunaan aparat negara dan informasi intelijen untuk memengaruhi hasil pemilu. Dalam kerangka demokrasi mana pun, tuduhan semacam itu jauh lebih berat daripada perselisihan biasa antara partai pemerintah dan oposisi.
Yang membuat situasi ini rumit adalah posisi lembaga keamanan. Permintaan penyadapan terhadap lima anggota parlemen Arab, meski ditolak Jaksa Agung, menunjukkan bahwa batas antara kepentingan keamanan nasional dan kepentingan politik partisan sedang diuji. Tuntutan pemecatan Zini dan Gofman oleh blok oposisi adalah cara menekan agar lembaga intelijen tidak terseret lebih jauh ke pusaran politik praktis.
Bagi Netanyahu, tertutupnya jalur pemerintahan persatuan berarti ruang gerak menyempit. Serangan terhadap partai-partai Arab di upacara pelantikan Knesset memperlihatkan bahwa pendekatan konfrontatif masih menjadi pilihan, dan itu justru mempersulit rekonsiliasi dengan blok oposisi. Sementara bagi Eisenkot, sikap tegas ini menguntungkan secara elektoral, tetapi ujian sesungguhnya adalah kemampuan merangkai koalisi tanpa bergantung pada kubu yang baru saja ia tolak.
Politik Israel kini berdiri di persimpangan: membangun pemerintahan yang bersih dari dugaan intervensi, atau kembali pada koalisi yang dibangun di atas kompromi dengan pihak yang sedang diperiksa. Pilihan itu akan menentukan kualitas demokrasi Israel jauh melampaui masa jabatan satu pemerintahan.
Sumber: aa.com.tr
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0