Makassar Diusulkan Jadi Percontohan Nasional Pidana Kerja Sosial
Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Surianto, bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membahas peluang Kota Makassar menjadi percontohan nasional pidana kerja sosial dan pengembangan pembimbing kemasyarakatan (PK) sukarela. Pertemuan berlangsung di Makassar, Selasa (17/11/2026), sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar.
"Kota Makassar berpeluang jadi percontohan nasional dalam pengembangan program pidana kerja sosial dan pelibatan pembimbing kemasyarakatan (PK) sukarela," ujar Surianto saat bersilaturahmi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Baca juga: Wakaf Halal Chain: Strategi Keuangan Sosial Islam Menuju Ekonomi Syariah Global
Menurut Surianto, inovasi ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menilai dukungan Pemkot Makassar menjadi kunci agar program ini bisa berjalan dan direplikasi di daerah lain.
Agenda Strategis Bapas yang Dibahas
Dalam pertemuan tersebut, Surianto menyampaikan sejumlah agenda strategis Bapas yang membutuhkan dukungan Pemkot Makassar. Agenda itu meliputi kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, hingga dukungan kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.
"Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama, sehingga kami meminta dukungan pak wali kota," kata Surianto.
Ia menjelaskan bahwa Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan hingga pemantauan klien.
Baca juga: Makassar Diusulkan Jadi Percontohan Pidana Kerja Sosial Nasional
"Namun, pelaksanaan tugas ini membutuhkan dukungan operasional, terutama terkait mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan," tuturnya.
Dukungan Penuh Wali Kota Makassar
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap gagasan penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.
"Kami menyambut positif inisiatif Bapas Makassar yang melibatkan masyarakat melalui pengembangan PK Sukarela. Kita mendukung, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung," kata Munafri.
Dukungan Pemkot Makassar ini menjadi penting karena pelaksanaan pidana kerja sosial memerlukan lokasi yang representatif dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, keberadaan PK Sukarela membutuhkan legitimasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah agar dapat bekerja optimal.
Latar Belakang dan Konteks Kebijakan
Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana alternatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kebijakan ini bertujuan mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum ringan untuk memperbaiki diri melalui kontribusi sosial.
Bapas memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari penelitian kemasyarakatan, penentuan jenis pekerjaan sosial, hingga pengawasan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Kehadiran PK Sukarela diharapkan menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat, Bapas dapat meningkatkan intensitas pendampingan tanpa harus menambah beban anggaran secara signifikan.
Griya Abhipraya Sombere sendiri merupakan pusat pemberdayaan yang dikelola Bapas Makassar untuk membina klien pemasyarakatan agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif. Program ini telah berjalan dua tahun dan menjadi salah satu unggulan Bapas Makassar.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Jika Makassar ditetapkan sebagai percontohan nasional, ada sejumlah dampak positif yang bisa diraih. Pertama, penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berbasis masyarakat. Kedua, pengurangan beban lembaga pemasyarakatan melalui pidana kerja sosial. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembinaan klien.
Namun, tantangan tetap ada. Dukungan operasional seperti transportasi bagi PK Sukarela menjadi persoalan mendesak. Selain itu, diperlukan regulasi teknis yang jelas mengenai mekanisme kerja sosial, termasuk jenis pekerjaan, durasi, dan pengawasan.
Sinergi antara Bapas dan Pemkot Makassar perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Penandatanganan MoU menjadi awal yang baik, tetapi implementasinya membutuhkan komitmen anggaran dan koordinasi lintas perangkat daerah.
Langkah Selanjutnya
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman untuk menindaklanjuti agenda strategis Bapas. Pemkot Makassar akan memfasilitasi kesiapan lokasi pidana kerja sosial dan mendukung pengembangan PK Sukarela. Sementara itu, Bapas Makassar akan menyusun rencana operasional yang lebih rinci.
Surianto berharap dukungan wali kota dapat mempercepat realisasi program. "Kami meminta dukungan pak wali kota," ujarnya. Ia optimistis Makassar dapat menjadi model nasional jika semua pihak bersinergi.
Munafri menegaskan bahwa inovasi Bapas Makassar sejalan dengan visi pemerintah kota dalam membangun masyarakat yang inklusif. "Kita mendukung, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung," katanya.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Makassar berpeluang besar menjadi pionir dalam penerapan pidana kerja sosial dan PK Sukarela di Indonesia. Keberhasilan ini akan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi.
Analisis Redaksi
Langkah Bapas Makassar menggandeng Pemkot untuk mengembangkan pidana kerja sosial patut diapresiasi. Gagasan ini tidak sekadar menambah wacana, tetapi menawarkan solusi konkret atas persoalan klasik pemasyarakatan: kelebihan kapasitas dan minimnya pembinaan berbasis masyarakat. Dengan melibatkan PK Sukarela, Bapas mencoba mendekatkan sistem pemasyarakatan ke tengah masyarakat, bukan menjauhkannya.
Namun, antusiasme perlu diimbangi dengan kesiapan operasional. Pernyataan Surianto tentang kebutuhan transportasi bagi PK Sukarela adalah sinyal bahwa program ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan anggaran. Jangan sampai semangat kolaborasi berhenti pada seremoni MoU. Pemkot Makassar harus memastikan dukungannya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga alokasi sumber daya yang memadai.
Selain itu, status percontohan nasional menuntut akuntabilitas dan transparansi. Jika Makassar berhasil, model ini bisa direplikasi. Tetapi jika gagal karena lemahnya pengawasan, citra pidana kerja sosial sebagai alternatif humanis justru bisa tercoreng. Karena itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi. Dengan begitu, inovasi ini benar-benar menjadi terobosan, bukan sekadar proyek percontohan yang lalu dilupakan.
Sumber: makassar.antaranews.com, kemenkumham.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0