Banjir Aceh Kembali Melanda Saat Pemulihan Belum Usai, Matindas Desak Evaluasi Mitigasi

Nov 17, 2026 - 12:30
 0  1
Banjir Aceh Kembali Melanda Saat Pemulihan Belum Usai, Matindas Desak Evaluasi Mitigasi

Banjir kembali melanda sejumlah wilayah Aceh pada pertengahan November 2026, tepat saat proses pemulihan bencana sebelumnya belum rampung. Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi mendesak pemerintah mempercepat penanganan darurat sekaligus mengevaluasi total sistem mitigasi bencana.

Ad
Ad

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026 mencatat 27.682 jiwa terdampak. Mayoritas korban, sebanyak 18.158 orang, tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca juga: Jembatan Ujung Bawang–Selok Aceh Putus Diterjang Banjir, Kapolres Turun ke Lokasi

"Pemulihan harus memastikan masyarakat tidak kembali berada pada risiko yang sama. Jika banjir terus terjadi berulang, kami perlu mempertanyakan pembangunan infrastruktur bencana di Aceh seperti apa," tegas Matindas di Jakarta, Senin (16/11).

Kronologi Banjir dan Sebaran 27.682 Jiwa Terdampak

Bencana ini datang ketika warga Sumatera, termasuk Aceh, masih berupaya bangkit dari musibah sebelumnya. Menurut data BNPB yang dirilis per 15 November 2026, dampak banjir kali ini menjangkau 27.682 jiwa.

Konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebanyak 18.158 orang terdampak di delapan kecamatan: Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.

Angka itu baru mencakup wilayah yang sudah terdata. Matindas mengingatkan bahwa pendataan cepat dan akurat menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran, terutama di daerah yang aksesnya sulit dijangkau.

Baca juga: TKD Tambahan di Binjai: 3 Ruas Jalan Rawan Banjir Kini Terang

Ia menilai urutan prioritas penanganan harus jelas sejak jam-jam pertama. Distribusi logistik diminta menembus wilayah terisolasi, sementara kebutuhan kelompok rentan tidak boleh tertinggal.

  • Pemenuhan kebutuhan dasar: dapur umum, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, selimut, hingga perlengkapan bayi.
  • Kelayakan hunian sementara: kapasitas tenda pengungsian disesuaikan dengan jumlah warga agar tetap manusiawi dan layak huni.
  • Transparansi pendataan: jumlah korban, kerusakan rumah, dan hilangnya sumber penghidupan dicatat cepat dan akurat sebagai basis penyaluran bantuan.

Ketiga fokus itu disampaikan Matindas sebagai syarat agar fase tanggap darurat tidak berlarut-larut menjadi krisis kemanusiaan.

Matindas Soroti Nasib Kelompok Rentan di Balik Angka Statistik

Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu menyoroti sisi manusia di balik angka 27.682 jiwa. Menurutnya, statistik bencana tidak boleh berhenti sebagai laporan bulanan.

"Di balik angka 27.682 orang terdampak, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terganggu sekolahnya, lansia dan penyandang disabilitas yang butuh perhatian khusus, serta warga yang kehilangan mata pencaharian. Penanganan bencana harus cepat, tepat, dan terukur," ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas yang sering terlewat dalam skema bantuan darurat. Anak-anak yang sekolahnya terganggu, misalnya, membutuhkan layanan pendidikan sementara agar tidak putus belajar.

Lansia dan penyandang disabilitas juga menuntut akses khusus di titik pengungsian, mulai dari jalur evakuasi hingga kebutuhan sanitasi. Matindas meminta pemerintah daerah memastikan hal itu masuk dalam rencana operasi darurat.

Ia juga menyoroti warga yang kehilangan mata pencaharian. Pemulihan ekonomi rumah tangga, katanya, harus berjalan beriringan dengan perbaikan fisik, bukan menjadi agenda terakhir setelah tenda dibongkar.

Mandat UU Penanggulangan Bencana dan Soal Pola Pikir Reaktif

Matindas mengingatkan bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana bukan sekadar imbauan moral. Keduanya merupakan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak pada pola pikir reaktif yang hanya sibuk saat bencana tiba. Paradigma pengurangan risiko menuntut kerja pencegahan yang berjalan setiap hari, jauh sebelum air naik ke permukiman.

Dalam kerangka itu, ia mendorong penguatan anggaran mitigasi. Prioritasnya antara lain memodernisasi sistem peringatan dini (early warning system), memastikan seluruh alat pemantau berfungsi optimal, serta memperluas jangkauan informasi kebencanaan hingga ke tingkat desa.

Informasi yang sampai ke desa dinilai krusial karena warga di tingkat paling bawah adalah pihak pertama yang harus mengambil keputusan evakuasi. Keterlambatan informasi beberapa jam saja bisa memperbesar jumlah korban.

Matindas juga mempertanyakan kualitas pembangunan infrastruktur bencana di Aceh. Jika banjir terus berulang di wilayah yang sama, menurutnya, ada yang salah dalam perencanaan atau pelaksanaan proyek pengendalian banjir.

"Keselamatan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan. Jangan sampai warga yang baru saja berupaya bangkit kembali menghadapi ancaman yang sama karena mitigasi dan kesiapsiagaan belum berjalan optimal," pungkasnya.

Dampak Berulangnya Banjir terhadap Proses Pemulihan Sumatera

Banjir yang datang saat pemulihan belum usai memperpanjang beban warga. Upaya memperbaiki rumah dan memulihkan penghidupan yang sudah berjalan harus terhenti, sementara kebutuhan darurat kembali muncul.

Pola bencana berulang juga menggerus kepercayaan publik terhadap janji perbaikan. Setiap kali air datang, warga menanggung kerugian baru: kehilangan harta, terganggunya sekolah anak, dan hilangnya pendapatan harian.

Bagi pemerintah daerah, situasi ini menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih rapat. BNPB, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten harus menyamakan data agar bantuan tidak tumpang tindih di satu titik sementara titik lain terabaikan.

Dari sisi anggaran, banjir berulang memaksa alokasi dana tanggap darurat dikeluarkan terus-menerus. Dana yang seharusnya bisa dipakai untuk pencegahan justru tersedot ke penanganan darurat yang berulang setiap tahun.

Matindas menempatkan persoalan ini sebagai ujian bagi janji pembangunan berbasis pengurangan risiko. Tanpa perbaikan nyata, warga di Aceh dan Sumatera akan terus berada dalam siklus yang sama: ditolong saat banjir, lalu ditinggalkan saat air surut.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi Mitigasi dan Penguatan Peringatan Dini

Desakan Matindas mengarah pada dua agenda yang harus berjalan bersamaan. Jangka pendek, penanganan darurat di Aceh Tamiang dan wilayah lain mesti tuntas, mulai dari logistik hingga layanan kesehatan.

Jangka menengah, evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi menjadi syarat agar kejadian serupa tidak terus berulang. Evaluasi itu mencakup kinerja infrastruktur pengendalian banjir, kesiapan alat pemantau, dan efektivitas peringatan dini.

Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan sosial dan penanggulangan bencana, disebut akan menagih hasil evaluasi tersebut. Matindas meminta keselamatan warga menjadi ukuran utama dalam menilai setiap kebijakan.

Pemerintah pusat dan daerah kini memikul tanggung jawab ganda: merespons bencana yang sedang berlangsung dan memperbaiki fondasi pencegahan yang dinilai belum optimal. Bagi warga Aceh, keduanya sama mendesak.

Informasi resmi terkini soal perkembangan banjir dapat dipantau melalui kanal BNPB, sementara laporan awal pernyataan Matindas dimuat di Gesuri.id.

Analisis Redaksi

Pernyataan Matindas menyentuh titik yang jarang dibahas dalam pemberitaan bencana: hubungan antara kecepatan tanggap darurat dan kualitas pencegahan. Selama ini, perhatian publik tersedot ke distribusi bantuan, sementara pertanyaan mengapa banjir terus datang di lokasi yang sama nyaris tidak diaudit.

Angka 27.682 jiwa terdampak seharusnya dibaca sebagai indikator kegagalan berlapis. Jika wilayah yang sama berulang kali terendam, persoalannya bukan lagi curah hujan ekstrem semata, melainkan tata kelola ruang, drainase, dan kesiapan sistem peringatan dini yang tidak kunjung diperbaiki.

Desakan agar anggaran mitigasi diperkuat masuk akal, tetapi penguatan anggaran tanpa transparansi hanya akan mengulang pola lama. Publik perlu tahu proyek pengendalian banjir mana yang sudah selesai, mana yang mangkrak, dan siapa yang bertanggung jawab ketika infrastruktur gagal menahan air. Evaluasi yang diminta Matindas layak diuji di ruang publik, bukan hanya di rapat komisi.

Sumber: bnpb.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad