Mamdani Bubarkan SRG NYPD: Unit Kontroversial Diganti, Ini Rinciannya

Nov 17, 2026 - 12:30
 0  1
Mamdani Bubarkan SRG NYPD: Unit Kontroversial Diganti, Ini Rinciannya

Wali Kota New York Zohran Mamdani mengumumkan pembubaran Strategic Response Group (SRG), unit khusus NYPD yang selama ini dikritik karena tindakan represif saat menangani demonstrasi. Pengumuman disampaikan Senin (16/11), disertai dukungan terhadap RUU Dewan Kota yang mencegah pembentukan unit serupa oleh wali kota berikutnya.

Ad
Ad

Kronologi Pengumuman dan Janji Kampanye Mamdani

Mamdani menyampaikan pengumuman melalui video yang diunggah pada Senin (16/11). Ia menyebut pembubaran SRG sebagai salah satu reformasi terbesar terhadap NYPD sejak ia menjabat sebagai wali kota. Kebijakan ini memenuhi janji kampanyenya pada 2025, ketika ia berkomitmen menjadikan pembubaran SRG sebagai prioritas utama.

Baca juga: PM Australia Albanese Guyon Vulgar Soal Kelamin, Mic Masih Aktif di COP31

“Selama kampanye kami untuk jabatan wali kota, saya berjanji untuk membubarkan Strategic Response Group (SRG) NYPD. Hari ini, kami menepati janji itu,” kata Mamdani dalam video tersebut.

SRG sendiri telah lama menjadi sorotan. Unit ini kerap menghadapi tuduhan pelanggaran, terutama terkait penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Mamdani menilai keberadaan unit tersebut perlu dievaluasi karena anggotanya sering terlibat dalam tindakan represif.

Langkah ini juga didukung oleh RUU Dewan Kota New York yang bertujuan mencegah pembentukan kembali unit serupa oleh wali kota berikutnya. Dengan demikian, pembubaran SRG tidak hanya menjadi kebijakan sesaat, tetapi juga memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Unit Pengganti: CDDD, FAST, dan PSD

Sebagai pengganti SRG, Mamdani menyiapkan sejumlah unit baru untuk menangani demonstrasi. Salah satunya adalah Divisi Dialog Komunitas dan De-eskalasi (CDDD). Unit sipil ini akan berada di bawah Kantor Keamanan Komunitas yang dibentuk Mamdani.

Baca juga: AS Ungkap Rencana Bom Kotor Iran di Washington DC: Ancaman Nyata atau Sekadar Sinyal?

Petugas dalam unit tersebut tidak akan dibekali senjata maupun memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. Namun, unit ini diperkirakan baru mulai beroperasi paling cepat pada 2028.

Sambil menunggu pembentukan unit sipil tersebut, NYPD akan membentuk Tim Pendukung Amandemen Pertama (FAST) yang terdiri dari 30 polisi bersenjata. Mereka akan dilatih untuk meredakan ketegangan dan berkomunikasi dengan demonstran. FAST akan berada di bawah Biro Urusan Komunitas NYPD dan tetap beroperasi meskipun unit sipil mulai mengambil alih tugas berinteraksi dengan demonstran.

Selain itu, Mamdani juga berencana membentuk Divisi Dukungan Patroli (PSD) di dalam NYPD. Unit ini akan mendampingi petugas FAST saat demonstrasi berlangsung dan ditempatkan di sekitar lokasi. Anggotanya akan bertugas melakukan patroli, namun juga akan mendapatkan pelatihan pengendalian massa dan dapat melakukan penangkapan jika diperlukan.

Mamdani turut mengusulkan sejumlah pembatasan taktik kepolisian dalam menangani demonstrasi. NYPD akan dilarang menggunakan gas air mata, semprotan merica untuk mengendalikan massa, serta perangkat suara dengan tingkat kebisingan di atas 90 desibel untuk membubarkan demonstran. Polisi juga dilarang menggunakan sepeda untuk memukul atau menggiring massa. Selain itu, taktik "kettling", yakni mengepung demonstran untuk melakukan penangkapan massal, juga akan dilarang.

Sementara itu, fungsi kontra terorisme yang sebelumnya berada di bawah SRG akan dialihkan ke Biro Intelijen dan kontra terorisme NYPD.

Dukungan dan Kritik dari Berbagai Pihak

Komisaris NYPD Jessica Tisch mendukung perubahan yang diumumkan Mamdani. Selama ini, Tisch dikenal membela penggunaan SRG dalam menjaga keamanan kota. “Saya sangat yakin bahwa NYPD harus selalu bersedia meninjau cara kami beroperasi dan melakukan perbaikan,” kata Tisch dalam sebuah pernyataan.

Ia mengatakan perubahan tersebut tidak boleh mengurangi kemampuan polisi dalam melindungi masyarakat maupun membuat petugas kekurangan sumber daya untuk menghadapi ancaman serius. Tisch juga menilai reformasi tersebut dapat membuat NYPD menjadi kepolisian yang “lebih kuat dan efektif”.

Meski demikian, rencana Mamdani tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok pendukung reformasi peradilan pidana. Keberadaan Divisi Dukungan Patroli yang masih memungkinkan polisi melakukan penangkapan saat demonstrasi menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Seorang sumber yang mengetahui pengarahan tim Mamdani kepada sejumlah kelompok advokasi mengatakan pembentukan unit tersebut tidak disampaikan secara terbuka sejak awal. Kondisi itu memicu kebingungan dan kekhawatiran bahwa pembubaran SRG hanya akan diikuti pembentukan unit baru dengan fungsi serupa.

“Perselisihan terbesar dari basis pendukung wali kota, DSA, dan para pendukung lainnya adalah pembentukan Unit Dukungan Patroli untuk melakukan penangkapan massal,” kata sumber tersebut kepada Politico.

Kritik juga datang dari Police Benevolent Association (PBA), serikat yang mewakili polisi berpangkat rendah. Presidennya, Patrick Hendry, menilai pembubaran SRG justru dapat mengurangi keamanan petugas dan masyarakat. “Memaksa polisi untuk berdiam diri sampai demonstrasi berubah menjadi kekerasan akan menempatkan petugas polisi dan masyarakat pada risiko yang lebih besar,” kata Hendry. Ia juga menilai kebijakan tersebut tidak akan memuaskan kelompok pendukung Mamdani yang menginginkan perubahan lebih luas terhadap NYPD.

Latar Belakang: Kontroversi SRG dan Tekanan Reformasi

Strategic Response Group dibentuk pada 2015 sebagai unit khusus untuk menangani demonstrasi dan situasi darurat. Namun, dalam perjalanannya, unit ini sering dituduh melakukan tindakan brutal. Beberapa insiden yang melibatkan SRG, seperti penggunaan gas air mata dan penangkapan massal, memicu kemarahan publik dan mendorong tuntutan reformasi.

Mamdani, yang terpilih pada 2025, menjadikan reformasi kepolisian sebagai salah satu janji kampanyenya. Dukungan dari Dewan Kota New York menunjukkan bahwa perubahan ini memiliki landasan politik yang kuat. RUU yang didukung Mamdani bertujuan mencegah pembentukan kembali unit serupa oleh wali kota berikutnya, sehingga reformasi ini diharapkan bertahan lama.

Namun, transisi menuju unit sipil tidak akan instan. CDDD baru akan beroperasi paling cepat pada 2028. Sementara itu, FAST dan PSD akan menjadi ujung tombak penanganan demonstrasi. Pembatasan taktik seperti larangan gas air mata dan kettling juga menjadi bagian dari upaya mengurangi benturan fisik.

Reaksi dari berbagai pihak menunjukkan bahwa isu ini masih sensitif. Di satu sisi, pendukung reformasi mengapresiasi langkah Mamdani. Di sisi lain, serikat polisi dan sebagian kelompok advokasi masih meragukan efektivitas dan niat di balik perubahan ini.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pembubaran SRG akan berdampak pada struktur NYPD. Fungsi kontra terorisme dialihkan ke Biro Intelijen, sementara tugas pengendalian massa akan dijalankan oleh FAST dan PSD. Pelatihan bagi petugas FAST dan PSD akan menjadi kunci keberhasilan transisi ini.

Masyarakat dan kelompok advokasi akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini. Pertanyaan utama adalah apakah unit baru benar-benar mampu menangani demonstrasi tanpa kekerasan berlebihan, atau justru menjadi SRG dengan nama lain. Dukungan dari Komisaris Tisch menjadi sinyal positif, tetapi kritik dari PBA dan kelompok reformasi menunjukkan bahwa konsensus belum tercapai.

Dewan Kota New York dijadwalkan membahas RUU yang mencegah pembentukan kembali unit serupa. Jika disahkan, kebijakan ini akan mengikat wali kota berikutnya. Sementara itu, NYPD akan mulai membentuk FAST dan PSD dalam waktu dekat. Publik akan menantikan detail operasional dan anggaran untuk unit-unit baru tersebut.

Langkah Mamdani ini juga menjadi preseden bagi kota-kota lain di Amerika Serikat yang menghadapi tekanan serupa untuk mereformasi unit kepolisian yang kontroversial. Keberhasilan transisi di New York akan menjadi tolok ukur bagi gerakan reformasi kepolisian secara lebih luas.

Analisis Redaksi

Pembubaran SRG adalah langkah berani yang mencerminkan komitmen Mamdani pada janji kampanyenya. Namun, keberanian itu perlu diuji oleh detail implementasi. Pembentukan FAST yang masih bersenjata dan PSD yang memiliki kewenangan menangkap menunjukkan bahwa esensi pengendalian massa masih berada di tangan polisi. Unit sipil CDDD yang baru beroperasi pada 2028 terlalu jauh untuk menjadi solusi atas kekhawatiran saat ini.

Kritik dari kelompok reformasi bahwa PSD berpotensi menjadi SRG dengan nama baru adalah peringatan yang sah. Tanpa pembatasan yang jelas dan pengawasan independen, risiko penyalahgunaan kekuasaan tetap ada. Di sisi lain, kekhawatiran PBA tentang keselamatan petugas juga tidak bisa diabaikan. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan publik memang rumit, tetapi transparansi dalam penyusunan aturan operasional adalah kunci.

Dukungan Komisaris Tisch memberi legitimasi, tetapi ia sebelumnya dikenal sebagai pembela SRG. Perubahan sikapnya bisa dibaca sebagai adaptasi politik atau kesadaran akan perlunya reformasi. Yang lebih penting adalah bagaimana pengawasan ke depan. Dewan Kota harus memastikan RUU yang mencegah pembentukan kembali unit serupa tidak hanya simbolis. Masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam merancang protokol demonstrasi. Tanpa itu, pembubaran SRG hanya akan menjadi pergantian nama tanpa perubahan substansial.

Sumber: cnnindonesia.com, politico.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad