Makassar Diusulkan Jadi Percontohan Pidana Kerja Sosial Nasional

Nov 17, 2026 - 12:20
 0  1
Makassar Diusulkan Jadi Percontohan Pidana Kerja Sosial Nasional

Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Surianto, bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membahas sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Salah satu yang paling menonjol: peluang Kota Makassar menjadi percontohan nasional pidana kerja sosial.

Ad
Ad

"Kota Makassar berpeluang jadi percontohan nasional dalam pengembangan program pidana kerja sosial dan pelibatan pembimbing kemasyarakatan (PK) sukarela," ujar Surianto saat bersilaturahim dengan Munafri Arifuddin di Makassar, Selasa, seperti dikutip dari ANTARA.

Baca juga: Napak Tilas Dakwah Kiai Dahlan: BikersMu Malang dan Lazismu Gelar Bakti Sosial

Pertemuan itu bukan obrolan pembuka. Agenda yang dibawa Bapas sudah menyentuh hal teknis: kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, hingga dukungan kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.

Dari MoU ke Kesepakatan Teknis di Lapangan

Pertemuan Selasa itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial. MoU sudah ada di atas kertas, tetapi pelaksanaannya butuh kesepakatan teknis yang lebih rinci.

Surianto menyampaikan sejumlah agenda yang membutuhkan dukungan Pemkot Makassar. Selain lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, ia menyinggung pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, serta dukungan kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan itu.

Menurut Surianto, inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak lagi hanya soal tembok dan jeruji, tetapi juga soal bagaimana terpidana kembali ke tengah masyarakat tanpa kehilangan fungsi sosialnya.

Baca juga: Janin Dihitung dalam Prioritas Perumahan Sosial Taiwan, Ini Aturan Barunya

Dalam skema pidana kerja sosial, terpidana menjalani hukuman dengan bekerja di tempat-tempat yang ditentukan, bukan mendekam di lembaga pemasyarakatan. Model ini menuntut kesiapan lokasi, pengawasan, dan pencatatan yang rapi. Karena itu, dukungan pemerintah kota menjadi syarat yang tidak bisa ditawar.

PK Sukarela dan Klaim Model Pertama di Indonesia

Bagian yang paling menarik dari pertemuan itu adalah rencana pengembangan PK Sukarela. Surianto mengklaim pihaknya sudah menelusuri catatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan belum menemukan model serupa.

"Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama, sehingga kami meminta dukungan pak wali kota," katanya.

Bapas Makassar, kata Surianto, saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien.

Jumlah itu bukan angka kecil untuk ukuran program yang belum punya model nasional. Dengan 20 orang lebih yang bergerak di lapangan, jangkauan layanan Bapas bisa diperluas tanpa harus menunggu penambahan formasi pegawai negeri.

Namun, Surianto menyebut ada kendala operasional yang harus diselesaikan lebih dulu. "Pelaksanaan tugas ini membutuhkan dukungan operasional, terutama terkait mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan," tuturnya.

Respons Wali Kota dan Arahan agar MoU Tidak Berhenti di Dokumen

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap gagasan penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela. Ia menempatkan program itu sebagai bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

"Kami menyambut positif inisiatif Bapas Makassar yang melibatkan masyarakat melalui pengembangan PK Sukarela. Kita mendukung, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung," kata Munafri.

Munafri juga mendorong agar MoU yang telah disepakati tidak berhenti pada dokumen kerja sama. Menurutnya, kesepakatan itu harus segera diterjemahkan menjadi langkah teknis dan program nyata di lapangan.

Salah satu bentuknya adalah menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah wilayah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar. Arahan ini penting karena pelaksanaan pidana kerja sosial sangat bergantung pada ketersediaan tempat kerja yang layak dan terawasi.

Dukungan politik dari kepala daerah memberi Bapas ruang bergerak lebih luas. Tanpa itu, program yang melibatkan lintas instansi cenderung tersendat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Latar Belakang: KUHP Baru dan Pergeseran Cara Menghukum

Wacana pidana kerja sosial bukan muncul dari ruang kosong. Kebijakan ini berkaitan dengan penerapan KUHP baru yang mengenal pidana alternatif selain penjara. Sejumlah daerah sudah mulai bergerak ke arah yang sama.

  • Kejari Banda Aceh mengeksekusi pidana kerja sosial sesuai KUHP baru.
  • Bapas Yogyakarta mulai menerapkan pidana kerja sosial bagi terpidana.
  • Ditjenpas menyiapkan 968 lokasi pidana kerja sosial di berbagai wilayah.
  • Ditjenpas Lampung menyiapkan penerapan pidana kerja sosial di daerahnya.

Data dan persiapan di daerah-daerah itu menunjukkan bahwa pidana kerja sosial sedang diuji dalam skala luas. Makassar masuk dalam gelombang tersebut, dengan tambahan ambisi mengembangkan model PK Sukarela yang melibatkan masyarakat sipil.

Dalam kerangka ini, Bapas berperan sebagai ujung tombak. Tugas pembimbing kemasyarakatan mencakup penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien. Beban kerja itu menumpuk di tengah keterbatasan jumlah petugas. Karena itu, gagasan merekrut sukarelawan dari masyarakat menjadi jalan yang masuk akal, asalkan ada standar kompetensi dan pengawasan yang jelas.

Pemerintah kota punya peran yang saling melengkapi. Mereka menguasai ruang publik, fasilitas, dan struktur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Kolaborasi kedua pihak, seperti dilaporkan Kantor Berita ANTARA, menjadi kunci agar program tidak berhenti sebagai wacana.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Jika berjalan sesuai rencana, Makassar bisa menjadi rujukan nasional untuk dua hal sekaligus: pelaksanaan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela. Status percontohan membawa konsekuensi, mulai dari kebutuhan pelatihan, anggaran operasional, hingga mekanisme evaluasi yang transparan.

Persoalan transportasi bagi pembimbing di lapangan menjadi ujian pertama. Tanpa dukungan mobilitas, pendampingan terhadap klien berisiko tidak berjalan konsisten. Hal serupa berlaku untuk kesiapan lokasi kerja sosial di kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama.

Langkah berikutnya ada di meja kedua pihak. Bapas Makassar perlu merinci kebutuhan teknis dan operasional, sementara Pemkot Makassar diminta menerjemahkan MoU menjadi program nyata. Jika keduanya berjalan seiring, Makassar punya peluang membuktikan bahwa pemasyarakatan bisa lebih humanis tanpa mengorbankan ketertiban sosial.

Analisis Redaksi

Gagasan Makassar sebagai percontohan nasional pidana kerja sosial layak diapresiasi, tetapi jangan buru-buru dirayakan. Klaim bahwa model PK Sukarela belum ada di Indonesia menunjukkan Bapas Makassar sedang membuka jalan baru. Jalan baru selalu punya risiko: standar rekrutmen sukarelawan, batas kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban belum tentu sudah matang.

Yang paling menentukan bukan status percontohan, melainkan apakah program ini mampu menjaga keseimbangan antara pemulihan sosial dan kepastian hukuman. Pidana kerja sosial hanya bermakna jika terpidana benar-benar bekerja, diawasi, dan dievaluasi. Tanpa pengawasan yang rapi, program humanis bisa berubah menjadi hukuman yang tampak ringan di mata publik.

Karena itu, permintaan dukungan operasional dari Bapas Makassar bukan hal sepele. Transportasi bagi pembimbing di lapangan adalah soal mendasar. Pemerintah kota yang sudah meneken MoU semestinya cepat menerjemahkannya menjadi anggaran dan program, bukan menunggu program lain meniru lebih dulu. Makassar punya kesempatan menjadi contoh. Sekali gagal, label percontohan itu akan sulit dipercaya lagi.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad