Akmal Marhali: SK Ilegal PSSI ke FFI Bukti Intervensi yang Langgar Statuta

Nov 17, 2026 - 14:10
 0  3
Akmal Marhali: SK Ilegal PSSI ke FFI Bukti Intervensi yang Langgar Statuta

Pengamat sepakbola Akmal Marhali menilai Surat Keputusan PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI sebagai langkah ilegal. Pendiri Save Our Soccer itu menyebut PSSI telah offside karena mengintervensi masalah internal federasi futsal dan melanggar statuta sendiri.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Akmal dalam program Morning Zone yang tayang di kanal YouTube Official Okezone, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, persoalan di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) seharusnya diselesaikan lewat mekanisme organisasi, bukan melalui surat keputusan dari induk organisasi sepak bola nasional.

Baca juga: FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik soal SK Ilegal

"Menurut saya, PSSI ini offside terkait intervensi yang terlalu berlebih terhadap masalah internal di futsal saat ini. Nah ini kan pelanggaran statuta yang dilakukan oleh PSSI, karena PSSI seharusnya tidak bisa intervensi," kata Akmal.

Kronologi SK Nomor 271 dan Pemecatan Michael Sianipar

Posisi Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum FFI tengah digoyang oleh isu internal. Di tengah gejolak itu, PSSI menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Akmal menyebut nomor surat keputusan tersebut secara spesifik. "Tiba-tiba mengeluarkan SK nomor 271, memecat Michael Sianipar," tegasnya.

Menurut Akmal, terbitnya SK itu bukan hanya soal pergantian orang di kursi ketua umum. Yang dipersoalkan adalah jalur proseduralnya. Sebab, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FFI, persoalan kepengurusan semestinya diselesaikan di internal organisasi.

Baca juga: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Afghanistan U-17: Laga Penentuan Grup A

"Jadi kalau pun kemudian ada masalah internal di FFI berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu kan bisa diselesaikan di dalam organisasi, tidak kemudian diintervensi oleh PSSI," ujar Akmal.

Dengan kata lain, ada dua hal yang dinilai bermasalah: substansi intervensi dan cara penerbitan keputusan. Akmal menempatkan keduanya sebagai pelanggaran statuta, bukan sekadar perbedaan tafsir administrasi.

Publikasi Okezone juga mencatat sejumlah perkembangan terkait, mulai dari keberatan resmi FFI atas penunjukan Plt Ketua Umum oleh PSSI hingga pernyataan Komite Hukum FFI yang menegaskan bahwa aspirasi anggota harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga nama yang menjadi pusat persoalan ini. Pertama, Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum FFI yang posisinya digoyang. Kedua, Vivin Cahyani yang ditunjuk PSSI sebagai Plt Ketua Umum. Ketiga, PSSI sebagai induk organisasi yang menerbitkan SK.

Akmal Marhali berbicara dari posisi pengamat. Ia bukan bagian dari kepengurusan FFI maupun PSSI, tetapi lama mengikuti dinamika tata kelola sepak bola nasional melalui lembaga Save Our Soccer yang ia dirikan.

Dalam pandangannya, masalah internal FFI semestinya cukup diselesaikan lewat forum organisasi. Ia menyebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai rujukan utama, bukan surat keputusan dari luar struktur federasi.

"PSSI seharusnya tidak bisa intervensi," ucap Akmal, mengulang titik utama kritiknya.

Sementara itu, Michael Sianipar sebelumnya merespons persoalan ini lewat pernyataannya soal posisi Kementerian Hukum. Ia menilai pernyataan Kemenkum justru makin menegaskan bahwa pergantian ketua umum FFI hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

Pandangan itu bersinggungan langsung dengan SK PSSI. Jika pergantian hanya sah lewat KLB, maka penunjukan Plt melalui surat keputusan menjadi persoalan legalitas yang serius.

Komite Hukum FFI juga angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa aspirasi anggota harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah, sebuah pernyataan yang secara tidak langsung menolak jalur intervensi dari luar.

Latar Belakang: Mengapa Intervensi PSSI Dipersoalkan

Untuk memahami mengapa langkah PSSI dipersoalkan, perlu melihat bagaimana hubungan antara induk organisasi dan federasi anggota diatur. Dalam tata kelola olahraga, PSSI adalah induk organisasi sepak bola nasional yang menaungi sejumlah federasi, termasuk futsal.

Namun posisi sebagai induk tidak otomatis memberi kewenangan untuk mengambil alih kepengurusan federasi anggota. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga biasanya mengatur jalur penyelesaian sengketa internal, misalnya melalui rapat komite, kongres, atau forum tertinggi organisasi.

Akmal menempatkan persoalan ini dalam kerangka statuta. Bagi dia, ada batas kewenangan yang tidak boleh dilewati. Ketika batas itu dilanggar, yang muncul bukan hanya sengketa kepengurusan, tetapi juga persoalan kepatuhan terhadap aturan organisasi itu sendiri.

Ia memakai istilah sepak bola untuk menggambarkannya. Offside berarti berada di posisi yang tidak semestinya. Dalam konteks ini, PSSI dinilai berada di wilayah yang bukan kewenangannya.

Kritik itu juga menyentuh soal preseden. Jika induk organisasi bisa menerbitkan SK untuk mengganti ketua umum federasi anggota, maka mekanisme kongres dan forum organisasi kehilangan makna. Setiap sengketa bisa diselesaikan lewat jalur keputusan sepihak.

Karena itu, persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang duduk sebagai ketua umum. Yang dipertaruhkan adalah apakah tata kelola organisasi dijalankan sesuai aturan atau mengikuti kepentingan sesaat.

Dampak pada Tata Kelola Futsal dan Kepercayaan Publik

Konflik kepengurusan di FFI berpotensi mengganggu jalannya kompetisi dan pembinaan. Futsal memiliki ekosistem sendiri, mulai dari liga, klub, pembinaan usia muda, hingga tim nasional. Ketidakpastian di level kepemimpinan biasanya merembet ke level operasional.

Ada beberapa dampak yang layak dicermati dari persoalan ini:

  • Legalitas kepengurusan dipertanyakan, sehingga keputusan yang diambil Plt berisiko digugat di kemudian hari.
  • Hubungan antara FFI dan PSSI menjadi renggang, padahal keduanya perlu bersinergi untuk pembinaan futsal nasional.
  • Kepercayaan klub dan anggota terhadap mekanisme organisasi menurun jika sengketa diselesaikan lewat SK, bukan lewat kongres.
  • Program pembinaan dan kompetisi berpotensi tersendat karena fokus pengurus tersedot ke urusan sengketa.

Akmal secara tidak langsung menyoroti satu hal mendasar. Organisasi olahraga dibangun di atas kesepakatan anggota, dan kesepakatan itu tertuang dalam anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. Ketika jalur itu dilewati, fondasi organisasi ikut terganggu.

Publik juga punya cara sendiri menilai. Sengketa yang berlarut dan diselesaikan lewat jalur kekuasaan biasanya meninggalkan bekas pada citra federasi. Bagi olahraga yang sedang berusaha menaikkan prestasi, perhatian yang tersedot ke konflik internal jelas merugikan.

Sejumlah pemberitaan terkait menunjukkan persoalan ini sudah berlapis. Ada keberatan resmi dari FFI, ada pernyataan Komite Hukum, dan ada pula tanggapan Michael Sianipar soal posisi Kemenkum. Artinya, sengketa ini bergerak di beberapa jalur sekaligus.

Langkah Selanjutnya: KLB dan Uji Legalitas SK

Jalan yang paling mungkin ditempuh adalah KLB. Michael Sianipar menegaskan bahwa pergantian ketua umum FFI hanya dapat dilakukan melalui forum itu, dan ia menilai pernyataan Kemenkum justru memperkuat posisi tersebut.

Jika KLB digelar, anggota federasi akan memutuskan sendiri arah kepemimpinan. Jalur ini sesuai dengan prinsip organisasi yang disebut Akmal, yakni penyelesaian di dalam forum resmi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pilihan lain adalah menguji keabsahan SK. FFI sudah mengajukan keberatan resmi atas penunjukan Plt Ketua Umum oleh PSSI. Langkah berikutnya bisa berupa pembahasan internal PSSI sendiri, mengingat Akmal menilai keputusan itu melanggar statuta mereka.

Yang jelas, dua jalur ini tidak bisa berjalan bersamaan tanpa kejelasan. Selama SK masih dianggap sah di satu sisi dan ilegal di sisi lain, kepengurusan FFI akan terus berada dalam posisi abu-abu.

Akmal tidak merinci langkah teknis apa yang harus diambil. Kritiknya berhenti pada satu titik: PSSI seharusnya tidak berada di ruang itu sejak awal.

"Bisa diselesaikan di dalam organisasi, tidak kemudian diintervensi oleh PSSI," ujarnya menegaskan.

Bagi FFI, waktu menjadi faktor penting. Semakin lama sengketa berjalan, semakin besar biaya yang harus ditanggung, baik secara organisasi maupun secara reputasi. Informasi lebih lanjut soal sengketa ini bisa ditelusuri melalui pemberitaan Okezone dan perkembangan terbaru seputar PSSI.

Analisis Redaksi: Ketika Induk Organisasi Melewati Batas

Kritik Akmal Marhali menyentuh persoalan yang lebih besar dari sekadar kursi ketua umum FFI. Yang dipertanyakan adalah apakah induk organisasi masih menghormati batas kewenangan yang ia tetapkan sendiri dalam statuta. Jika PSSI bisa menerbitkan SK untuk mengganti ketua umum federasi anggota, maka mekanisme kongres kehilangan fungsinya sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.

Ada ironi yang sulit diabaikan. PSSI menuntut federasi anggota patuh pada aturan, tetapi keputusan yang dikeluarkan justru dinilai melanggar aturan itu sendiri. Akmal menyebutnya offside, dan dalam logika sepak bola, pelanggaran posisi tetap pelanggaran meski dilakukan oleh pihak yang merasa berkuasa.

Yang paling dirugikan dalam situasi ini bukan hanya Michael Sianipar atau Vivin Cahyani. Klub, pemain, dan pembina usia muda futsal ikut menanggung ketidakpastian. Sengketa kepengurusan selalu punya biaya yang tidak terlihat di berita: program yang tertunda, kepercayaan sponsor yang menurun, dan energi pengurus yang habis untuk berdebat soal legalitas.

Jalan keluar yang paling bersih tetap KLB. Forum itu memberi legitimasi yang tidak bisa diberikan oleh surat keputusan mana pun. Jika PSSI ingin dihormati sebagai induk organisasi, langkah pertama adalah memastikan bahwa keputusan yang ia ambil sendiri tidak berada di luar koridor yang ia junjung.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad