Rancangan UU Tanah dan UU Bisnis Properti Siap Dibawa ke Parlemen Vietnam

Nov 17, 2026 - 14:11
 0  1
Rancangan UU Tanah dan UU Bisnis Properti Siap Dibawa ke Parlemen Vietnam

Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam menyatakan dua rancangan undang-undang besar, yakni RUU Tanah (amandemen) dan RUU Bisnis Properti (amandemen), siap dibawa ke sidang parlemen untuk dibahas dan diputuskan. Keputusan itu diambil dalam sesi kerja di Hanoi pada 17 November, setelah pemerintah menyampaikan laporan penerimaan, penjelasan, dan revisi atas masukan para anggota dewan.

Ad
Ad

Sidang dipimpin Wakil Ketua Majelis Nasional Nguyen Hong Dien, melanjutkan agenda sesi ke-8. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Perdana Menteri Le Tien Chau, Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Trinh Viet Hung, Wakil Menteri Konstruksi Nguyen Van Sinh, serta sejumlah wakil menteri dan pejabat dari Mahkamah Agung Rakyat, Kementerian Kehakiman, Keuangan, Sains dan Teknologi, Dalam Negeri, dan Badan Audit Negara. Perwakilan dari Da Nang, Hue, Dong Nai, dan Can Tho juga mengikuti sesi tersebut.

Baca juga: Iwan Sunito Garap Properti Rp 21 Triliun di Sydney, Berawal dari Modal Rp 32 M

Kronologi pembahasan di sesi ke-8

Agenda dimulai dengan laporan dari Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Trinh Viet Hung mengenai penerimaan, penjelasan, dan revisi RUU Tanah yang telah diamandemen. Menurut Trinh, lembaga penyusun telah menyiapkan laporan rinci setelah menyerap masukan anggota dewan dalam sesi kelompok dan pleno, pendapat Komite Ekonomi dan Keuangan, serta masukan Dewan Etnis dan komite lain di parlemen.

Pemerintah, kata Trinh, memasukkan catatan soal perlunya penerbitan peraturan pelaksana dan kesesuaiannya dengan garis kebijakan Partai, konstitusionalitas dan legalitas, kewajaran prosedur administrasi, desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, kelayakan aturan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, transformasi digital, jaminan kesetaraan gender, hingga kebijakan etnis.

“Pemerintah telah mempertimbangkan dengan serius masukan yang diterima, merevisi dan menyempurnakan seluruh rancangan undang-undang,” ujar Trinh, seraya menambahkan bahwa pemerintah meninjau ulang isi yang menjadi tugasnya untuk menyediakan peraturan rinci agar konsisten dan layak diterapkan.

Berikutnya, Wakil Menteri Konstruksi Nguyen Van Sinh memaparkan laporan RUU Bisnis Properti. Struktur rancangan itu terdiri dari 10 bab dan 63 pasal, berkurang 20 pasal dibandingkan UU Bisnis Properti tahun 2023.

Baca juga: One Global Capital Buka Peluang Investor Global untuk One Five Dock Sydney

Menurut Nguyen Van Sinh, berdasarkan pendapat anggota Majelis Nasional dan lembaga-lembaga parlemen, rancangan tersebut pada dasarnya telah menampung masukan dan melembagakan pandangan serta kebijakan Partai dan Negara, khususnya Resolusi No. 21. Rancangan itu juga difokuskan untuk menyelesaikan kesulitan dan hambatan praktis, mengurangi dan menyederhanakan prosedur, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong transformasi digital.

Pihak yang terlibat dan pernyataan mereka

Selain dua menteri di atas, Ketua Komite Ekonomi dan Keuangan Phan Van Mai menyampaikan laporan ringkasan mengenai penerimaan, penjelasan, dan revisi kedua rancangan undang-undang. Dalam sesi itu juga tampil Ketua Komite Hukum dan Keadilan Phan Chi Hieu, Ketua Komite Sains, Teknologi dan Lingkungan Hidup Nguyen Thanh Hai, serta Ketua Komite Kebudayaan dan Urusan Sosial Nguyen Dac Vinh.

Wakil Ketua Majelis Nasional Do Van Chien dan Nguyen Thi Thanh turut menyampaikan pidato. Sejumlah delegasi yang hadir mendengarkan langsung paparan pemerintah sebelum Komite Tetap membahas dan memberi tanggapan atas substansi rancangan.

Trinh Viet Hung dan Nguyen Van Sinh kemudian menjelaskan dan mengklarifikasi sejumlah isu yang menjadi perhatian Komite Tetap terkait kedua rancangan tersebut. Diskusi berlangsung untuk memastikan tidak ada persoalan substantif yang tertinggal sebelum dokumen dibawa ke sidang paripurna.

Latar belakang: Resolusi 21 dan pengendalian kekuasaan

Kedua rancangan undang-undang ini merupakan turunan dari Resolusi No. 21 yang menjadi landasan politik pemerintah dalam mereformasi kebijakan tanah dan pasar properti. Rancangan UU Tanah yang diamandemen diarahkan untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan praktik, sementara RUU Bisnis Properti dimaksudkan menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap berbelit.

Dalam penjelasannya, Nguyen Hong Dien menekankan pentingnya memastikan pelembagaan pedoman Partai secara benar dan lengkap, terutama Resolusi No. 21. Ia juga meminta penerapan ketat Peraturan 178 tentang pengendalian kekuasaan serta pencegahan korupsi dan praktik negatif dalam sistem hukum.

Selain itu, Dien menyoroti kebutuhan menjaga konsistensi dan sinkronisasi antara UU Tanah yang diamandemen dengan UU Bisnis Real Estat yang diamandemen, UU Perumahan yang diamandemen, dan undang-undang terkait lain. Ketiga undang-undang itu diharapkan berlaku efektif secara bersamaan.

Poin lain yang ditekankan adalah kejelasan dampak perubahan kebijakan. Pemerintah diminta menilai secara gamblang konsekuensi setiap perubahan dan melaporkan peraturan rinci yang diusulkan untuk isu-isu yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Dampak bagi pasar properti dan pengelolaan tanah

Revisi kedua undang-undang ini berpotensi besar bagi pelaku usaha properti dan masyarakat pemilik tanah di Vietnam. Pengurangan 20 pasal dalam RUU Bisnis Properti menandakan upaya memangkas regulasi yang dinilai menghambat investasi dan memperpanjang birokrasi perizinan.

Bagi pemerintah daerah, desentralisasi dan pendelegasian kewenangan yang dibahas dalam RUU Tanah akan mengubah pembagian tugas antara pusat dan daerah. Perwakilan dari Da Nang, Hue, Dong Nai, dan Can Tho yang hadir menunjukkan wilayah-wilayah dengan aktivitas properti tinggi menjadi perhatian dalam penyusunan aturan ini.

Komite Tetap Majelis Nasional menilai pemerintah perlu segera mengarahkan penyusunan dan pengesahan semua peraturan serta pedoman rinci untuk pelaksanaan. Aturan turunan itu harus berlaku bersamaan dengan undang-undang, konsisten dengan kebijakan di dalamnya, serta sesuai dengan isi laporan penjelasan yang diajukan ke parlemen.

Aturan pelaksana juga diminta jelas dan layak, tanpa menciptakan prosedur administrasi maupun biaya kepatuhan yang tidak perlu. Perlindungan terhadap hak sah warga negara dan pelaku usaha menjadi syarat yang disebut secara eksplisit dalam rekomendasi Komite Tetap.

Langkah selanjutnya menuju voting di parlemen

Sebagai penutup diskusi, Nguyen Hong Dien menyatakan Komite Tetap Majelis Nasional mengapresiasi pemerintah, Komite Tetap Komite Ekonomi dan Keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait atas koordinasi erat mereka. Apresiasi juga diberikan atas penerimaan dan penjelasan pendapat anggota dewan serta penyelesaian dokumen yang diajukan.

Komite Tetap Majelis Nasional dengan suara bulat menyetujui bahwa kedua rancangan undang-undang siap diajukan ke Majelis Nasional untuk dipertimbangkan dan divoting. Syaratnya, seluruh masukan Komite Tetap dan Komite Ekonomi dan Keuangan telah dimasukkan dan dijelaskan secara meyakinkan untuk menyelesaikan rancangan.

Dien meminta pemerintah terus menyempurnakan rancangan, meninjau dan merevisi isi maupun teknik legislatif sebelum diajukan ke parlemen. Pemerintah juga diminta segera mengarahkan penyusunan rencana perubahan dan pelengkapan undang-undang terkait agar Resolusi No. 21 dapat dilembagakan secara tepat dan menyeluruh.

Rangkaian permintaan itu mencakup penyempurnaan laporan amandemen dengan dasar yang lengkap, kejelasan dampak kebijakan, serta percepatan pengesahan peraturan pelaksana. Jika semua terpenuhi, kedua undang-undang akan memasuki tahap pembahasan akhir di parlemen sebelum pemungutan suara.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari sesi ini bukan sekadar kesepakatan bahwa dua RUU siap dibawa ke parlemen, melainkan nada hati-hati yang dipakai Komite Tetap. Nguyen Hong Dien tidak langsung menyatakan selesai. Ia justru meminta pemerintah menyempurnakan isi dan teknik legislatif, menilai dampak perubahan kebijakan, dan menyiapkan aturan pelaksana sebelum undang-undang disahkan. Permintaan itu wajar, karena UU Tanah dan UU Bisnis Properti adalah dua regulasi yang paling sering berbenturan di lapangan.

Pengurangan 20 pasal dalam RUU Bisnis Properti patut diapresiasi sebagai upaya deregulasi. Namun jumlah pasal yang lebih sedikit tidak otomatis berarti prosedur yang lebih sederhana. Risiko sebenarnya bergeser ke peraturan pelaksana. Jika aturan turunan tetap gemuk dan berbelit, pemangkasan di tingkat undang-undang hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Sorotan terhadap Peraturan 178 tentang pengendalian kekuasaan menunjukkan kesadaran bahwa sektor tanah dan properti adalah wilayah rawan korupsi. Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada voting di parlemen, melainkan pada seberapa konsisten aturan turunan dijaga agar tidak membuka ruang negosiasi di luar prosedur. Sinkronisasi dengan UU Perumahan dan UU Bisnis Real Estat harus dipastikan, sebab tiga undang-undang ini akan berlaku bersamaan dan saling mengunci.

Sumber: vietnam.vn, daibieunhandan.vn

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad