FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik soal SK Ilegal
Federasi Futsal Indonesia resmi mengadukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI. Pengaduan menyoroti SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang memberhentikan Ketua FFI Michael Victor Sianipar dan menunjuk Plt tanpa dasar statuta.
Laporan yang diajukan oleh Federasi Futsal Indonesia/Asosiasi Futsal Indonesia (FFI/AFI) itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar. Laporan diterima redaksi pada Selasa, 17 November 2026, dan meminta pemeriksaan independen atas tindakan Erick Thohir dan Yunus Nusi dalam penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Baca juga: Akmal Marhali: SK Ilegal PSSI ke FFI Bukti Intervensi yang Langgar Statuta
Dalam dokumen pengaduan yang diperoleh Okezone, FFI menegaskan langkah ini bukan serangan pribadi. Fokusnya adalah menguji kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, dan batas kewenangan pejabat PSSI terhadap Statuta PSSI Edisi 2025 serta Kode Etik FIFA.
Kronologi SK 271 dan Pencabutan Mandat Ketua FFI
SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 terbit pada 12 November 2026. Isinya mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang masih berjalan, lalu menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI. Plt tersebut juga diberi mandat menyelenggarakan KLB pemilihan FFI.
Menurut FFI, keputusan itu tidak merujuk pada satu pun pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan kepada pengurus PSSI untuk mencabut mandat ketua asosiasi anggota. FFI menilai langkah tersebut melampaui batas kewenangan yang diatur organisasi.
Michael Victor Sianipar menjelaskan, pihaknya telah menempuh jalur keberatan resmi sebelum melapor ke Komite Etik. Sebelumnya, FFI juga mengajukan keberatan terkait penunjukan Plt Ketua Umum oleh PSSI. Namun, menurut FFI, tidak ada tanggapan yang memadai atas keberatan tersebut.
Baca juga: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Afghanistan U-17: Laga Penentuan Grup A
“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta,” kata Michael dalam pernyataan tertulisnya.
Pengaduan ini secara eksplisit menyebut Erick Thohir dan Yunus Nusi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan SK. Keduanya diminta diperiksa oleh Komite Etik PSSI untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik dalam proses pengambilan keputusan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Erick Thohir maupun Yunus Nusi terkait pengaduan tersebut. PSSI juga belum merilis pernyataan mengenai langkah FFI ke Komite Etik.
Empat Poin Pengaduan: Dari Statuta hingga Konflik Kepentingan
FFI merinci empat poin krusial yang menjadi dasar pengujian etik. Pertama, ketiadaan rujukan kewenangan dalam Statuta. SK 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat Ketua Umum FFI tanpa merujuk pada pasal Statuta PSSI yang memberi kewenangan itu. FFI menunjuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI, yang menempatkan kewenangan pemilihan dan pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota semata-mata pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota.
Kedua, pengabaian hak jawab dan mekanisme sengketa internal. FFI menyebut keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan sepihak tanpa pemanggilan, permintaan klarifikasi, atau kesempatan membela diri. FFI merujuk Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI, serta syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sesuai Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI.
FFI juga menilai Sekretariat Jenderal PSSI mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc, sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
Ketiga, dugaan konflik kepentingan dalam Rapat Komite Eksekutif. FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Exco PSSI yang merangkap Plt Ketua PSSI Provinsi. Oknum itu diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan surat permohonan KLB FFI, lalu turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan. FFI merujuk Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.
Keempat, intervensi terhadap independensi asosiasi anggota. Penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI dinilai mengambil alih mekanisme internal organisasi. FFI menilai hal itu berpotensi mencederai prinsip netralitas dan kebebasan anggota dari campur tangan pihak ketiga, sebagaimana dijamin Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.
Latar Belakang: Statuta PSSI 2025 dan Kode Etik FIFA
Pengaduan FFI bertumpu pada dua rujukan utama: Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA. Keduanya mengatur batas kewenangan pengurus federasi dan mekanisme penyelesaian sengketa internal asosiasi anggota.
Dalam Statuta PSSI, kewenangan memilih dan memberhentikan ketua asosiasi anggota berada di tangan kongres asosiasi. PSSI sebagai induk organisasi tidak memiliki kewenangan langsung untuk mencabut mandat pengurus asosiasi anggota di luar mekanisme kongres.
FFI juga menyoroti pentingnya prinsip fair play dan integritas dalam tata kelola federasi. Kode Etik FIFA mengatur soal konflik kepentingan, kewajiban deklarasi, dan larangan intervensi terhadap independensi anggota.
Sebelum melapor ke Komite Etik, FFI telah mengajukan keberatan resmi terkait SK penunjukan Plt Ketua Umum oleh PSSI. FFI juga menegaskan komitmennya menjaga agenda timnas dan liga futsal agar tetap berjalan penuh di tengah gejolak organisasi.
Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, sebelumnya juga mengomentari gejolak di FFI dan mengingatkan pentingnya stabilitas. Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa dinamika federasi bisa berdampak pada prestasi atlet.
Michael Victor Sianipar juga pernah menyampaikan pesan tegas kepada Erick Thohir agar PSSI tidak mengambil kebijakan karena kepentingan sesaat. Ia menegaskan prestasi atlet tidak boleh menjadi korban dinamika federasi.
Dampak pada Timnas Futsal dan Liga Futsal Profesional
Gejolak di tubuh FFI berpotensi memengaruhi agenda timnas futsal dan Liga Futsal Profesional (PFL). FFI sebelumnya memastikan agenda timnas dan liga berjalan penuh meski konflik dengan PSSI memanas.
Michael Sianipar menjamin PFL dan Timnas Futsal Indonesia aman dari dampak langsung sengketa. Ia menegaskan prestasi atlet tidak boleh menjadi korban dinamika federasi.
Namun, ketidakpastian kepemimpinan bisa memengaruhi pengambilan keputusan strategis, termasuk persiapan turnamen dan pembinaan pemain. Klub dan pemain berharap ada penyelesaian cepat agar kompetisi tidak terganggu.
Di sisi lain, pengaduan ke Komite Etik membuka ruang pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan SK. Jika Komite Etik menemukan pelanggaran, rekomendasi dapat memengaruhi status Plt Ketua FFI yang ditunjuk PSSI.
FFI menegaskan pihaknya tidak menghalangi mekanisme demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB FFI, asalkan memiliki dasar dan persyaratan yang sah. Namun, FFI menolak cara-cara sepihak yang dinilai melampaui statuta.
Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan Komite Etik dan Nasib KLB FFI
Setelah pengaduan diajukan, bola kini berada di tangan Komite Etik PSSI. FFI meminta pemeriksaan independen atas tindakan Erick Thohir dan Yunus Nusi. Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pemeriksaan.
Jika Komite Etik menerima pengaduan, proses pemeriksaan dapat mencakup klarifikasi dari pihak pelapor dan terlapor, serta penilaian terhadap bukti dokumen SK dan statuta. Hasilnya bisa berupa rekomendasi sanksi etik atau penegasan bahwa tidak ada pelanggaran.
Di sisi lain, PSSI tetap memiliki agenda menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI melalui Plt yang ditunjuk. FFI menegaskan KLB hanya sah jika dijalankan sesuai prosedur organisasi.
“Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama,” tegas Michael Victor Sianipar.
Publik futsal Indonesia menanti langkah Komite Etik. Penyelesaian sengketa ini akan menentukan arah tata kelola futsal nasional, termasuk hubungan antara PSSI dan asosiasi anggotanya.
Analisis Redaksi
Pengaduan FFI ke Komite Etik PSSI adalah ujian bagi tata kelola federasi. Jika SK 271/SKEP/XI-2026 benar-benar tidak memiliki dasar pasal dalam Statuta PSSI, maka penerbitannya menjadi preseden buruk bagi hubungan induk dan asosiasi anggota. Sebaliknya, jika PSSI memiliki dasar hukum yang kuat, mereka harus menjelaskannya secara terbuka.
Yang paling disorot adalah prosedur. FFI mencatat tidak ada pemanggilan, klarifikasi, atau kesempatan membela diri sebelum mandat dicabut. Dalam organisasi yang mengklaim menjunjung fair play, prosedur bukan formalitas. Ia adalah benteng pertama melindungi anggota dari kesewenangan.
Dugaan konflik kepentingan dalam Rapat Exco 28 Agustus 2026 juga perlu diusut tuntas. Jika oknum Exco yang merangkap Plt Ketua PSSI Provinsi ikut menggalang permohonan KLB lalu mengambil keputusan, netralitas federasi dipertaruhkan. Komite Etik harus bekerja independen dan transparan agar kepercayaan publik terhadap PSSI dan FFI tidak runtuh.
Sumber: bola.okezone.com, fifa.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0