DPR Kaji Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon: Ancaman Kepunahan hingga Sorotan UNESCO

Nov 17, 2026 - 14:10
 0  1
DPR Kaji Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon: Ancaman Kepunahan hingga Sorotan UNESCO

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan DPR akan mengkaji wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP). Kajian itu akan diserahkan ke Komisi IV yang membidangi sektor kehutanan.

Ad
Ad

"DPR tentu akan coba minta nanti Komisi IV untuk apa, membicarakannya, mengkaji dengan mitra-mitra terkait ya," kata Saan ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).

Baca juga: RUU Penyadapan Dibahas DPR Bareng Baintelkam Polri, Ini 5 Poin Krusialnya

Pernyataan Saan muncul di tengah diskusi publik soal masa depan Badak Jawa, satwa yang seluruh populasi liarnya terkonsentrasi di Ujung Kulon. Ia menekankan kajian perlu melihat sisi positif dan negatif sebelum keputusan diambil.

Kronologi Wacana dan Sikap DPR

Wacana pemindahan Badak Jawa bukan barang baru. Kementerian Kehutanan menyebut pengembangan habitat kedua telah menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu. Namun dorongan terbaru muncul setelah kawasan Ujung Kulon dinilai rentan bencana alam.

Dalam laman resminya, Kementerian Kehutanan menjelaskan pengembangan habitat kedua sebagai salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang. Tujuannya mengurangi risiko yang dihadapi populasi badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di TNUK, termasuk ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pengembangan habitat kedua badak Jawa menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu. Berbagai alternatif lokasi pernah dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan spesies ini.

Baca juga: Tiang Monorel Senayan Belum Dibongkar, Pramono Anung Buka Suara soal Komunikasi dengan DPR

Di parlemen, Saan menegaskan kajian tidak boleh berhenti pada aspek teknis. Ia meminta Komisi IV melibatkan mitra terkait agar pembahasan menyeluruh. "Karena ini kan kita harus tetap menjaga apa, agar Badak Jawa tuh tidak punah dan tetap hidup nyaman ya," ucapnya.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa DPR belum mengambil posisi. Kajian akan menjadi pintu masuk bagi pembahasan bersama pemerintah, akademisi, dan organisasi konservasi. Namun tenggat dan bentuk kajian belum dijelaskan.

Peringatan Alex Indra Lukman soal Status UNESCO

Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman memberi penekanan berbeda. Ia menyatakan pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

"TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia, bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin rhinoceros sondaicus. Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kamarahan dunia," kata Alex melalui keterangan resmi, Senin (16/11).

Alex menjelaskan habitat Badak Jawa di Ujung Kulon menjadi habitat utama dan terakhir. UNESCO telah menetapkannya sebagai Situs Warisan Dunia (UNESCO World Heritage Site). Status itu membuat Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi nasional, melainkan bagian dari komitmen global.

Menurut Alex, Badak Jawa berstatus satwa paling langka dan terancam punah di dunia. Satwa ini telah mendapatkan perlindungan ketat dari berbagai lembaga dan perjanjian internasional.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Pasal 21 ayat 2 melarang setiap orang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati. Pasal 40 ayat 2 memuat ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggar.

Karena itu Alex menyarankan pemerintah tidak mengambil keputusan memindahkan Badak Jawa. Pemerintah perlu mengkaji ulang wacana itu, mulai dari risiko ekologis hingga aspek pendanaan. "Jangan sampai, perlindungan Badak Jawa ini justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya," ucapnya.

Mengapa Ujung Kulon Dianggap Rentan Bencana

Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan berdekatan dengan jalur gempa serta aktivitas vulkanik. Kondisi geografis itu membuat kawasan tersebut terbuka terhadap risiko bencana yang tidak bisa diabaikan.

Kementerian Kehutanan menempatkan pengembangan habitat kedua sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko. Logikanya sederhana: populasi yang terkonsentrasi di satu titik lebih rapuh jika terjadi bencana besar. Gempa, tsunami, atau letusan gunung dapat memusnahkan sebagian besar populasi dalam waktu singkat.

Namun memindahkan badak bukan pekerjaan sederhana. Badak Jawa sensitif terhadap perubahan lingkungan, membutuhkan pakan dan ruang jelajah tertentu, serta rentan stres saat diangkut. Setiap lokasi baru harus melalui uji kelayakan ekologis, ketersediaan pakan, keamanan dari perburuan, dan kesiapan tenaga ahli.

Pemerintah pernah mempertimbangkan sejumlah alternatif lokasi. Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, disebut sebagai salah satu kandidat karena memiliki ekosistem yang mirip. Namun perdebatan soal kesiapan kawasan dan dampak terhadap ekosistem setempat belum tuntas.

Alex menyoroti aspek pendanaan. Pemindahan satwa langka membutuhkan biaya besar, mulai dari studi kelayakan, pembangunan kandang adaptasi, pengawasan kesehatan, hingga pemantauan pasca-pelepasan. Tanpa kepastian anggaran, rencana bisa berhenti di tengah jalan.

Dampak bagi Konservasi dan Diplomasi Lingkungan

Badak Jawa adalah satu-satunya populasi liar yang tersisa di dunia. Kehilangan populasi ini berarti kepunahan total spesies. Karena itu setiap kebijakan yang menyentuh habitatnya memiliki bobot diplomatik, bukan hanya administratif.

Status UNESCO World Heritage Site membuat Ujung Kulon diawasi komunitas internasional. Alex mengingatkan bahwa wacana pemindahan tanpa kajian mendalam berpotensi memicu reaksi dunia. Pernyataan itu bukan berlebihan: badan dunia dan organisasi konservasi biasanya menuntut transparansi setiap kali habitat warisan dunia diubah.

Di sisi lain, risiko bencana tetap nyata. Menolak pemindahan tanpa menyiapkan mitigasi juga mengandung bahaya. Jika bencana besar terjadi, populasi yang tersisa bisa hilang dan tidak ada cadangan genetik di lokasi lain.

Karena itu diskusi seharusnya tidak berhenti pada pilihan "pindah atau tidak pindah". Ada opsi antara, seperti memperkuat mitigasi di Ujung Kulon, membangun fasilitas penyelamatan darurat, atau menyiapkan populasi cadangan dengan protokol ketat. Setiap opsi butuh data populasi terkini, kapasitas habitat, dan evaluasi risiko yang terbuka.

DPR melalui Komisi IV memiliki posisi strategis untuk mendorong kajian independen. Mitra yang dilibatkan semestinya mencakup Kementerian Kehutanan, akademisi, otoritas taman nasional, dan organisasi konservasi. Tanpa itu, pembahasan berisiko menjadi debat politik tanpa dasar ilmiah.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Kajian Komisi IV

Setelah pernyataan Saan, bola ada di tangan Komisi IV. Belum ada jadwal resmi kapan kajian dimulai dan siapa saja mitra yang akan diundang. Yang jelas, DPR menyatakan akan membahas wacana ini bersama pihak terkait.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah menempatkan pengembangan habitat kedua sebagai opsi strategi konservasi. Namun pernyataan Ristianto belum menjawab pertanyaan kunci: apakah pemindahan akan dilakukan dalam waktu dekat, atau masih sebatas wacana jangka panjang.

Alex memberi syarat jelas. Pemerintah diminta tidak mengambil keputusan sebelum kajian menyeluruh, termasuk risiko ekologis dan pendanaan. Saan menambahkan syarat lain: keputusan harus memastikan Badak Jawa tidak punah dan tetap hidup nyaman.

Dua pernyataan itu sebenarnya sejalan. Keduanya menempatkan keselamatan spesies sebagai tujuan akhir. Perbedaannya terletak pada penekanan: satu menyoroti risiko diplomasi dan hukum, yang lain menekankan pentingnya kajian menyeluruh.

Publik akan menunggu apakah Komisi IV benar-benar menggelar pembahasan terbuka. Sebab nasib Badak Jawa bukan hanya soal satu kawasan, melainkan soal apakah Indonesia mampu menjaga salah satu satwa paling langka di dunia.

Analisis Redaksi

Wacana pemindahan Badak Jawa menempatkan DPR pada posisi yang tidak nyaman. Di satu sisi, risiko bencana di Ujung Kulon nyata dan telah lama diakui Kementerian Kehutanan. Di sisi lain, memindahkan satwa langka dari habitat terakhirnya bukan keputusan yang bisa diambil cepat. DPR perlu menghindari dua jebakan: menolak tanpa data, atau mendukung tanpa kajian.

Pernyataan Saan dan Alex sebenarnya saling melengkapi. Saan membuka ruang kajian, Alex memberi pagar hukum dan diplomasi. Yang hilang adalah kerangka waktu dan kejelasan siapa yang akan melakukan kajian. Tanpa itu, pembahasan berisiko berhenti sebagai retorika politik.

Kementerian Kehutanan juga perlu menjelaskan posisinya secara terbuka. Pernyataan bahwa pengembangan habitat kedua telah menjadi perhatian sejak beberapa dekade lalu tidak cukup. Publik berhak tahu sejauh mana studi kelayakan sudah dilakukan, lokasi mana yang paling siap, dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Transparansi adalah cara terbaik meredam kekhawatiran soal status UNESCO.

Pada akhirnya, keputusan soal Badak Jawa bukan soal politik sesaat. Ini soal warisan yang hanya ada satu di dunia. DPR dan pemerintah harus memastikan setiap langkah didasarkan pada ilmu, bukan asumsi.

Sumber: cnnindonesia.com, unesco.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad