Kapolda Aceh Minta Hakim Rampas 30 Truk Tangki Modifikasi Pengangkut BBM Subsidi

Nov 17, 2026 - 14:10
 0  1
Kapolda Aceh Minta Hakim Rampas 30 Truk Tangki Modifikasi Pengangkut BBM Subsidi

Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan meminta majelis hakim memutuskan 30 kendaraan bertangki modifikasi yang disita polisi dirampas untuk negara. Kendaraan itu diduga dipakai mengangkut BBM subsidi secara ilegal, dengan kapasitas tampung hingga 4.000 liter per unit.

Ad
Ad

Permintaan itu disampaikan Ruddi dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026). Ia menilai perampasan kendaraan menjadi cara paling efektif mencegah pelaku mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman.

Baca juga: Perempuan Demak Nyaris Jadi Korban TPPO via Batam, Polisi Tangkap Fasilitator

"Mengingat tindak pidana penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi yang ilegal ini, yang sangat merugikan masyarakat luas serta menghambat tentang kelancaran distribusi energi, saya mengharapkan dan menyarankan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dan pak jaksa penuntut untuk memberikan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti kendaraan pengangkut untuk dirampas oleh negara," kata Ruddi.

Modifikasi Tangki Sampai 4.000 Liter dan Truk yang Disamarkan Pasir

Pantauan detikSumut di lokasi menunjukkan puluhan kendaraan itu terdiri dari berbagai jenis, mulai dump truk, angkutan umum, hingga mobil tangki. Semuanya memiliki tangki modifikasi yang tidak sesuai standar pabrikan.

Sejumlah tangki disebut mampu menampung solar subsidi hingga 2.000 liter. Satu dump truk bahkan menutupi tangki modifikasinya dengan pasir agar tidak terlihat saat melintas atau mengisi di SPBU.

Ada pula angkutan umum jenis Hiace yang memuat dua tempat penampungan minyak berukuran besar. Mobil itu disebut dapat memuat 4.000 liter BBM dalam sekali angkut.

Baca juga: 4,3 Kg Ganja Disita di Mataram: Pria Sumut Ditangkap, Diduga Incar Gili

Modifikasi semacam ini memungkinkan pelaku membeli solar bersubsidi dalam jumlah jauh di atas kuota normal. Solar kemudian dijual kembali ke pihak lain, termasuk kalangan industri, dengan harga nonsubsidi.

Ruddi menyebut praktik itu merugikan masyarakat luas karena mengurangi pasokan energi bersubsidi yang seharusnya dinikmati warga dan pelaku usaha kecil.

45 Tersangka dan 61 Ton Solar Disita dalam 28 Hari

Pengungkapan ini merupakan hasil operasi yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026. Dalam kurun 28 hari, polisi menangkap 45 orang terduga pelaku di sejumlah daerah di Aceh.

Dari penangkapan itu, penyidik menetapkan 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di berbagai wilayah hukum Polda Aceh. Barang bukti yang disita mencakup 30 kendaraan roda empat dan enam serta 61 ton solar.

"Kegiatan tersebut kita berhasil mengungkap 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di berbagai wilayah hukum Polda Aceh. Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Ruddi dalam keterangannya.

Penangkapan dilakukan saat kendaraan mengisi BBM di SPBU maupun saat melintas di jalan. Sasaran operasi mencakup dump truk, angkutan umum, dan mobil tangki yang diduga dimodifikasi.

Pengungkapan kasus ini disebut hasil penyelidikan dan penyidikan terpadu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Direktorat Polair, serta seluruh jajaran Polres dan Polresta di wilayah Aceh.

Rincian operasi tersebut dapat dilihat dalam laporan detikSumut yang memuat pernyataan langsung Kapolda di Mapolda Aceh.

Perampasan Kendaraan sebagai Efek Jera

Ruddi menegaskan perampasan kendaraan bukan sekadar hukuman tambahan. Menurutnya, aset yang dipakai untuk kejahatan harus lepas dari tangan pelaku agar tidak kembali digunakan mengangkut solar subsidi.

"Proses penyidikan akan terus dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas serta mendalami kemungkinan-kemungkinan pihak-pihak yang akan terlibat," ujarnya.

Ia juga memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Khusus memantau kasus itu hingga ada putusan pengadilan. Bila nanti kendaraan dikembalikan ke pemiliknya, polisi akan mengecek apakah kendaraan itu dipakai lagi untuk mengangkut solar subsidi atau tidak.

Pengawasan pascaputusan menjadi penting karena selama ini banyak barang bukti kendaraan dikembalikan kepada pemilik setelah perkara selesai. Tanpa pengawasan, kendaraan yang sama berpotensi kembali beroperasi dengan modifikasi serupa.

Polisi menyatakan akan terus melakukan langkah pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum secara profesional dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Imbauan ke Pengelola SPBU dan Masyarakat

Ruddi mengimbau seluruh pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada aparat.

Ia juga meminta warga melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan, penimbunan, pengangkutan, maupun perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal. Laporan bisa disampaikan melalui layanan Center Polisi di nomor 110 yang dapat diakses gratis.

"Kami pasti akan menindaklanjuti informasi tersebut," kata Ruddi.

Kasus di Aceh bukan yang pertama. Sebelumnya, polisi juga membongkar penjualan BBM subsidi ke pabrik di Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan seorang sopir ditangkap. Pola kejahatannya mirip: solar bersubsidi dibeli di SPBU lalu dialihkan ke sektor industri yang seharusnya memakai BBM nonsubsidi.

Di Sergai, sebuah SPBU juga terbongkar karena mengurangi takaran dan meraup untung hingga Rp 595 juta. Dua contoh itu menunjukkan persoalan distribusi BBM bersubsidi berlapis, dari hilir di pompa hingga pengangkutan oleh oknum.

  • 45 orang ditetapkan tersangka dalam 28 hari operasi (19 Oktober–15 November 2026).
  • 38 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi diungkap di wilayah hukum Polda Aceh.
  • 30 kendaraan roda empat dan enam disita, sebagian bertangki modifikasi hingga 4.000 liter.
  • 61 ton solar diamankan sebagai barang bukti.
  • Kapolda meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan kendaraan untuk negara.

Langkah Selanjutnya: Berkas, Jaksa, dan Putusan Pengadilan

Perkara ini kini bergerak ke tahap penyelesaian berkas dan penyerahan ke penuntut umum. Polisi menyatakan penyidikan akan terus dilengkapi sambil mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar 45 tersangka yang sudah ditetapkan.

Permintaan perampasan kendaraan baru bisa terwujud jika jaksa menuntut dan hakim mengabulkannya dalam putusan. Karena itu, Ruddi secara terbuka menyerukan agar penuntut dan majelis hakim mempertimbangkan pidana tambahan tersebut.

Jika permintaan itu dikabulkan, negara akan memperoleh aset berupa puluhan kendaraan yang selama ini dipakai mencuri solar bersubsidi. Jika tidak, kendaraan berpotensi kembali ke jalan dan mengulang praktik yang sama.

Publikasi detail modifikasi tangki, termasuk dump truk yang menutupi tangki dengan pasir, menjadi sinyal bahwa praktik ini dilakukan secara terencana, bukan spontan. Pola itu biasanya melibatkan jaringan pembeli di sektor industri yang mencari solar murah.

Informasi resmi soal penyaluran BBM bersubsidi dan aturan penggunaannya dapat dicek melalui laman Kementerian ESDM. Sementara itu, warga yang menemukan indikasi penyalahgunaan di lapangan diminta melapor ke polisi.

Analisis Redaksi

Permintaan Kapolda Aceh menyentuh titik lemah penegakan hukum BBM bersubsidi selama ini: pelaku jarang kehilangan aset. Selama kendaraan hanya disita lalu dikembalikan, insentif untuk mengulang praktik tetap terbuka. Biaya memodifikasi tangki jauh lebih kecil dibanding keuntungan menjual ribuan liter solar nonsubsidi.

Karena itu, desakan agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan kendaraan masuk akal. Namun gagasan ini hanya kuat jika jaksa menuangkannya dalam tuntutan dan hakim punya dasar hukum yang jelas. Tanpa itu, imbauan Kapolda berhenti sebagai pernyataan pers.

Yang juga perlu diawasi adalah rantai pembeli. Selama 61 ton solar bisa berpindah tangan tanpa terdeteksi, persoalannya bukan hanya truk bertangki modifikasi, melainkan juga pengawasan di SPBU dan pengguna akhir. Penindakan terhadap pengangkut harus dibarengi pembenahan tata kelola penyaluran, termasuk evaluasi kuota dan pengawasan digital di pompa.

Kasus Aceh memberi ujian bagi pengadilan: apakah aset yang dipakai untuk kejahatan akan dilepas kembali, atau dirampas agar distribusi energi bersubsidi tidak terus bocor.

Sumber: esdm.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad