Pontjo Sutowo Diberi Tenggat 4 Desember 2026 untuk Ambil Barang Eks Hotel Sultan
PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo diberi waktu hingga 4 Desember 2026 untuk mengambil barang-barang eks Hotel Sultan yang kini disimpan di gudang Kabupaten Bekasi. Jika lewat tenggat, PN Jakarta Pusat, Kemensetneg, dan PPKGBK menyatakan tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.
Kepastian itu disampaikan kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, Selasa (17/11/2026). Ia menyebut Ketua PN Jakarta Pusat sudah mengirim surat resmi kepada perusahaan pengelola lama Blok 15 GBK itu.
Baca juga: Notaris Boleh Sahkan Transaksi Properti Lintas Provinsi Mulai 31 Desember 2028
"Kami juga mendapat tembusan surat Ketua PN Jakarta Pusat, yang meminta agar PT Indobuildco untuk segera mengambil barang-barang di gudang paling lambat tanggal 4 Desember 2026," kata Kharis kepada detikProperti.
Kronologi Pengosongan Blok 15 GBK hingga Surat Tenggat
Eksekusi kawasan Blok 15 GBK berlangsung pada Kamis, 18 Juni 2026. Puluhan petugas berpakaian oranye masuk ke lobi hotel, sementara truk logistik berdatangan ke area depan gedung untuk mengangkut isi bangunan.
Seluruh barang kemudian dipindahkan ke gudang penyimpanan di dua lokasi di Kabupaten Bekasi. Biaya pengangkutan dan penyimpanan ditalangi oleh pemohon eksekusi, yakni Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan PPKGBK.
Sejak awal, batas waktu pengambilan barang memang dirancang maksimal enam bulan setelah pengosongan. Pada 27 Juli 2026, Kharis menyebut tenggat pengambilan berakhir sekitar pertengahan Desember 2026.
Baca juga: One Global Capital Jajaki Kemitraan Global untuk Proyek AU$1,9 Miliar di Five Dock
"(Batas waktu) sampai pertengahan Desember 2026. Kalau Indobuildco tidak mengambil sampai batas waktu tersebut, akan dikoordinasikan dengan PN Jakarta Pusat mengenai langkah selanjutnya," ujarnya saat itu.
Kini angka itu mengerucut. PN Jakarta Pusat menetapkan 4 Desember 2026 sebagai batas akhir, lebih awal dari perkiraan sebelumnya, dan menuangkannya dalam surat kepada PT Indobuildco.
Pihak yang Terlibat dan Pembagian Tanggung Jawab
Ada empat pihak yang bersinggungan langsung dalam perkara ini. PT Indobuildco sebagai pengelola terdahulu, Kemensetneg sebagai pemohon eksekusi, PPKGBK sebagai pengelola kawasan GBK, dan PN Jakarta Pusat sebagai pengawas jalannya eksekusi.
Kharis menegaskan posisi tiga pihak terakhir jika barang tak kunjung diambil. Pernyataannya tertuang dalam satu kalimat yang lugas.
"Apabila hingga batas waktu tersebut tidak dilakukan pengambilan barang oleh PT Indobuildco, maka PN Jakarta Pusat, Kemensetneg dan PPKGBK tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul atas barang," ujarnya.
Untuk mengklaim barang, PT Indobuildco tidak bisa sekadar datang ke gudang. Perusahaan perlu berkoordinasi lebih dulu dengan PPKGBK dan Kemensetneg karena ada proses perizinan yang harus dilalui.
Artinya, waktu kurang dari tiga minggu menuju 4 Desember menyisakan pekerjaan administratif yang tidak ringan bagi perusahaan milik Pontjo Sutowo tersebut.
Putusan Kasasi Ditolak, Eksekusi Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar eksekusi bukan sekadar kesepakatan administratif. Kharis menyebut Mahkamah Agung sudah menjatuhkan putusan dengan amar menolak kasasi PT Indobuildco atas perkara 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST.
"Secara hukum, Putusan 208 PN Jakarta Pusat telah berkekuatan hukum tetap," tuturnya.
Dengan ditolaknya kasasi, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa menunda pengosongan. Keputusan pengosongan Blok 15 GBK bersifat final dan mengikat para pihak.
Posisi hukum inilah yang membuat langkah PPKGBK dan Kemensetneg mengangkut seluruh inventaris hotel ke gudang bukan tindakan sepihak, melainkan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht.
Bagi Indobuildco, ruang gerak yang tersisa hanya pada urusan teknis pengambilan barang, bukan pada sengketa kepemilikan kawasan.
Dampak bagi Indobuildco dan Aset yang Menunggu di Gudang
Konsekuensi paling langsung menyangkut fisik barang. Inventaris hotel yang sudah dipindahkan ke dua gudang di Bekasi sejak Juni 2026 kini menunggu pemiliknya.
Jika tenggat 4 Desember 2026 terlewati, tidak ada pihak yang menanggung risiko kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai barang. Pernyataan Kharis menutup kemungkinan itu secara eksplisit.
Beberapa hal yang perlu dipahami soal status barang saat ini:
- Barang disimpan di gudang di dua lokasi di Kabupaten Bekasi sejak pengosongan 18 Juni 2026.
- Biaya angkut dan penyimpanan ditalangi Kemensetneg dan PPKGBK selaku pemohon eksekusi.
- Pengambilan wajib melalui koordinasi dan perizinan dengan PPKGBK serta Kemensetneg.
- Batas akhir pengambilan ditetapkan 4 Desember 2026 melalui surat Ketua PN Jakarta Pusat.
- Setelah tenggat, PN Jakarta Pusat, Kemensetneg, dan PPKGBK lepas dari tanggung jawab atas barang.
Bagi publik, perkara ini menjadi rujukan bagaimana aset dalam sengketa diperlakukan pasca-eksekusi. Barang tidak dimusnahkan, tetapi dipindahkan dan disimpan dengan biaya yang ditanggung pihak pemohon eksekusi.
Langkah Selanjutnya Menuju 4 Desember 2026
Yang paling menentukan sekarang adalah langkah PT Indobuildco. Perusahaan harus membuka komunikasi dengan PPKGBK dan Kemensetneg untuk mengurus perizinan pengambilan.
Tanpa koordinasi itu, barang tetap berada di gudang meski tenggat mendekat. Kharis tidak menyebut sanksi tambahan di luar pernyataan lepas tanggung jawab.
PN Jakarta Pusat, menurut Kharis, akan menjadi rujukan koordinasi jika barang tidak diambil hingga batas waktu. Namun ia tidak merinci bentuk langkah lanjutan yang akan diambil pengadilan.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak PT Indobuildco maupun Pontjo Sutowo mengenai rencana pengambilan barang. detikProperti masih berupaya memperoleh tanggapan dari perusahaan.
Yang jelas, hitungan hari menuju 4 Desember 2026 berjalan. Setelah tanggal itu, tanggung jawab atas inventaris eks Hotel Sultan berpindah sepenuhnya ke pemiliknya.
Analisis Redaksi
Perkara ini sebenarnya sudah selesai secara hukum sejak Mahkamah Agung menolak kasasi PT Indobuildco. Yang tersisa hanyalah konsekuensi praktis: memindahkan barang dari gudang ke tangan pemiliknya. Namun justru di tahap inilah masalah sering muncul.
Surat Ketua PN Jakarta Pusat tertanggal sebelum 4 Desember 2026 adalah bentuk kehati-hatian pengadilan. Dengan menetapkan tenggat dan menyatakan lepas tanggung jawab, pengadilan memindahkan risiko kembali ke pihak yang selama ini menunda. Langkah itu wajar, tetapi menimbulkan pertanyaan soal nilai aset yang kini bergantung pada kecepatan birokrasi internal Indobuildco.
Yang patut dicermati, pernyataan lepas tanggung jawab bukan berarti barang bisa diperlakukan sewenang-wenang. PPKGBK dan Kemensetneg tetap menyimpan barang atas biaya sendiri. Bila tenggat lewat dan barang memburuk, publik berhak tahu bagaimana inventaris itu dikelola, apakah tetap dirawat atau dibiarkan. Transparansi soal kondisi gudang di Bekasi akan menentukan apakah prosedur ini berjalan bersih atau justru memunculkan persoalan baru.
Bagi Pontjo Sutowo, tiga minggu tersisa adalah waktu yang cukup untuk sekadar mengurus izin. Jika tetap tidak diambil, pertanyaannya bukan lagi soal hukum, melainkan soal itikad.
Sumber: detik.com, ppkgbk.co.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0