Notaris Boleh Sahkan Transaksi Properti Lintas Provinsi Mulai 31 Desember 2028
Pemerintah Vietnam resmi menerbitkan Keputusan Nomor 413/2026/ND-CP pada 16 November 2026. Aturan ini membuka jalan bagi notaris untuk mengesahkan transaksi properti di seluruh negeri mulai 31 Desember 2028, dengan catatan basis data pendukung sudah beroperasi dan dipublikasikan.
Keputusan tersebut mengubah dan menambah sejumlah pasal dalam Keputusan Nomor 104/2025/ND-CP yang merinci pelaksanaan Undang-Undang tentang Notarisasi. Salah satu tambahan pentingnya adalah peta jalan penerapan kewenangan notarisasi transaksi properti lintas provinsi.
Baca juga: One Global Capital Jajaki Kemitraan Global untuk Proyek AU$1,9 Miliar di Five Dock
Namun, implementasi penuh tidak serta-merta berlaku pada tanggal tersebut. Pemerintah mengaitkannya dengan kesiapan sistem informasi dan basis data yang menjadi fondasi pengawasan notaris.
Kronologi Terbitnya Keputusan 413/2026/ND-CP
Keputusan 413/2026/ND-CP diteken pada 16 November 2026. Regulasi ini menjadi instrumen pelaksana dari Undang-Undang Nomor 46/2024/QH15 tentang Notarisasi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 04/2026/QH16.
Dalam salah satu pasalnya, tepatnya Pasal 44 ayat 2 UU 46/2024/QH15 sebagaimana diubah Pasal 13 ayat 1 UU 04/2026/QH16, diatur syarat operasional basis data notaris serta basis data tanah, perumahan, dan bisnis properti. Basis data itu harus sudah dioperasikan dan dipublikasikan sebelum kewenangan lintas provinsi bisa dijalankan.
Keputusan 413/2026 juga mengubah dan melengkapi beberapa poin serta klausul Pasal 43 Keputusan 104/2025 mengenai alasan sah lain untuk melakukan notarisasi di luar kantor. Salah satunya adalah penambahan kasus sebagaimana diatur dalam poin d, klausul 2, Pasal 46 Undang-Undang Notaris.
Baca juga: Mafia Tanah 58 Ribu Kasus: 10 Langkah Melindungi Sertifikat dan Properti
Kasus yang dimaksud terjadi ketika penandatanganan suatu transaksi dilakukan bersamaan dengan penyerahan aset, dokumen, atau surat-surat yang berkaitan langsung dengan transaksi tersebut, atau pembayaran uang, dan para pihak sepakat meminta notarisasi di luar kantor.
Regulasi ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Namun, Pasal 4, 5, 6, dan 7 sudah berlaku sejak 16 November 2026, sesuai bunyi keputusan yang dikutip dari pemberitaan Vietnam.vn.
Pihak yang Terlibat dan Isi Ketentuan Baru
Regulasi ini melibatkan pemerintah pusat sebagai penerbit keputusan, Kementerian Kehakiman sebagai pengampu sektor notarisasi, serta kantor notaris di seluruh Vietnam sebagai pelaksana di lapangan. Asosiasi Notaris Vietnam juga berkepentingan langsung karena perubahan kewenangan berdampak pada praktik sehari-hari anggotanya.
Dalam keputusan baru, notaris di kantor notaris akan diberi wewenang mengesahkan semua transaksi yang melibatkan properti di seluruh negeri mulai 31 Desember 2028. Kewenangan ini sebelumnya terbatas pada wilayah kerja notaris yang bersangkutan.
Ada sejumlah ketentuan teknis yang perlu dicermati:
- Notaris wajib memverifikasi dan memastikan bahwa permintaan notarisasi di luar kantor termasuk dalam kasus yang diperbolehkan.
- Notaris harus menyatakan secara jelas alasan dan lokasi notarisasi dalam pernyataan sertifikasi.
- Jika salah satu pihak memenuhi syarat untuk notarisasi di luar kantor, pihak lain dapat datang ke lokasi yang sama agar notaris dapat melakukan notarisasi transaksi tersebut.
- Kewenangan lintas provinsi baru efektif setelah basis data notaris serta basis data tanah, perumahan, dan bisnis properti dioperasikan dan dipublikasikan.
Ketentuan ini memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi properti di provinsi berbeda, terutama investor dan perantau yang selama ini harus menghadapi prosedur berlapis.
Latar Belakang: Mengapa Kewenangan Lintas Provinsi Baru Diberikan Sekarang
Undang-Undang Notarisasi Nomor 46/2024/QH15 memang telah mengamanatkan perluasan kewenangan notaris. Namun, pelaksanaannya menunggu kesiapan infrastruktur digital, terutama basis data yang menjadi rujukan verifikasi dokumen dan kepemilikan properti.
Selama ini, transaksi properti lintas provinsi menuntut kehadiran notaris di wilayah tempat properti berada. Bagi warga yang tinggal jauh dari lokasi aset, proses ini memakan waktu dan biaya perjalanan. Kondisi tersebut juga membuka ruang praktik calo dan perantara tidak resmi.
Pemerintah melalui Keputusan 413/2026 memilih pendekatan bertahap. Kewenangan lintas provinsi tidak langsung berlaku pada 2027, melainkan diberi tenggat hingga akhir 2028. Tenggat itu memberi ruang bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan integrasi data.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini sejalan dengan program transformasi digital sektor pertanahan dan properti. Basis data tanah dan perumahan yang terintegrasi menjadi kunci untuk mencegah sengketa serta memastikan transaksi berlangsung di atas dokumen yang sah.
Sejumlah pengamat properti di Vietnam menilai langkah ini sebagai sinyal positif bagi pasar. Kepastian prosedur notarisasi lintas wilayah disebut dapat mempermudah investasi dan mempercepat perputaran transaksi, meski manfaatnya baru terasa setelah sistem basis data benar-benar siap.
Dampak bagi Notaris, Pelaku Pasar, dan Masyarakat
Bagi kalangan notaris, keputusan ini memperluas cakupan layanan sekaligus menambah beban verifikasi. Notaris dituntut memahami dokumen dari provinsi lain dan memastikan tidak ada cacat hukum dalam transaksi yang disahkan.
Kewajiban menyatakan alasan dan lokasi notarisasi dalam pernyataan sertifikasi menjadi kontrol tambahan. Tujuannya agar praktik notarisasi di luar kantor tidak disalahgunakan untuk transaksi yang seharusnya dilakukan di hadapan pejabat berwenang.
Bagi pelaku pasar properti, aturan ini berpotensi memangkas waktu dan biaya. Investor yang membeli unit di kota lain tidak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen. Pengembang juga dapat menawarkan proses akad yang lebih ringkas kepada pembeli dari luar daerah.
Masyarakat umum mendapat manfaat dari sisi kepastian hukum. Transaksi yang disahkan notaris memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari. Namun, manfaat itu bergantung pada kualitas pengawasan dan integritas basis data yang menjadi rujukan.
Di sisi lain, ada tantangan kesiapan sumber daya manusia. Jumlah notaris yang memahami prosedur lintas provinsi belum merata. Diperlukan pelatihan dan sosialisasi agar ketentuan baru tidak menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa basis data notaris dan basis data pertanahan dapat diakses secara andal. Jika sistem belum matang, kewenangan lintas provinsi berisiko menimbulkan sengketa baru alih-alih menyelesaikannya.
Langkah Selanjutnya Menuju 31 Desember 2028
Sejumlah pekerjaan rumah menanti sebelum tenggat akhir 2028. Integrasi basis data notaris dengan basis data tanah, perumahan, dan bisnis properti menjadi prioritas utama. Tanpa integrasi, ketentuan dalam Keputusan 413/2026 tidak dapat dijalankan sepenuhnya.
Kementerian Kehakiman bersama kementerian terkait perlu menyusun jadwal publikasi basis data. Keputusan 413/2026 secara tegas menyatakan bahwa jika basis data belum dioperasikan dan dipublikasikan pada 31 Desember 2028, notarisasi transaksi properti lintas provinsi baru dilakukan setelah basis data tersebut tersedia.
Asosiasi notaris diharapkan menyiapkan pelatihan teknis bagi anggotanya. Materi pelatihan mencakup verifikasi dokumen lintas wilayah, penulisan pernyataan sertifikasi, serta pemahaman atas alasan sah notarisasi di luar kantor.
Pelaku pasar properti sebaiknya mencermati perkembangan regulasi ini. Informasi resmi dapat dipantau melalui kanal pemerintah dan pemberitaan seperti VietNamNet yang memuat teks keputusan dan penjelasannya.
Hingga tenggat tiba, prosedur lama masih berlaku. Notarisasi transaksi properti di provinsi lain tetap mengikuti ketentuan wilayah kerja notaris, kecuali untuk kasus yang telah diatur sebagai alasan sah notarisasi di luar kantor.
Analisis Redaksi
Keputusan 413/2026/ND-CP menunjukkan pendekatan yang hati-hati. Pemerintah tidak langsung membuka kewenangan lintas provinsi, melainkan memberi tenggat dua tahun sejak aturan berlaku pada 1 Januari 2027. Pilihan ini masuk akal karena notarisasi properti menyangkut kepastian hak atas tanah yang nilainya besar.
Yang perlu diawasi adalah janji operasionalisasi basis data. Kewenangan lintas provinsi hanya bermakna jika basis data notaris dan pertanahan benar-benar terhubung dan dapat diakses publik. Tanpa itu, ketentuan 31 Desember 2028 hanya menjadi tanggal di atas kertas.
Bagi pasar properti Vietnam, kepastian prosedur lintas wilayah bisa menjadi daya tarik tambahan bagi investor. Namun, manfaat itu baru terasa jika pengawasan notaris diperkuat dan sosialisasi berjalan merata. Regulasi ini layak diapresiasi sebagai kerangka, tetapi ujian sesungguhnya ada pada implementasi.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0