Pesantren Jadi Ekosistem Ekonomi: Strategi Kemenko Pemberdayaan dan ISNU

Nov 17, 2026 - 15:00
 0  1
Pesantren Jadi Ekosistem Ekonomi: Strategi Kemenko Pemberdayaan dan ISNU

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang matang sebelum meluncurkan program pemberdayaan. Dalam simposium kolaborasi bersama Universitas Indonesia dan ISNU, ia menyoroti kegagalan program Kredit Usaha Tani 1998 yang menyisakan tunggakan Rp10 triliun sebagai pelajaran berharga.

Ad
Ad

Simposium nasional bertajuk pemberdayaan ekosistem sosial ekonomi pesantren itu menjadi panggung bagi pemerintah untuk memaparkan arah baru pemberdayaan: pesantren tidak lagi hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga motor penggerak ekonomi desa. Muhaimin menyebut niat baik dan program yang tepat sekalipun akan gagal bila ekosistem pendukungnya tidak dipersiapkan secara sistematis.

Baca juga: Pendaftaran Perlinsos Kalsel 201.184 KK, Dinsos Kejar Daerah Cakupan Rendah

Kronologi dan Latar Belakang Simposium

Simposium kolaborasi pemberdayaan ekonomi pesantren digelar di Jakarta dengan melibatkan kalangan akademisi Universitas Indonesia (UI) serta Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Acara ini menjadi wadah pertemuan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat untuk merumuskan strategi pemberdayaan pesantren yang berkelanjutan.

Dalam paparannya, Muhaimin Iskandar mengingatkan kembali pengalaman pahit program Kredit Usaha Tani (KUT) pada era 1998. Program yang digulirkan dengan niat baik itu justru meninggalkan tunggakan hingga Rp10 triliun. Menurutnya, kegagalan tersebut terjadi karena ekosistem pendukung tidak dipersiapkan dengan matang.

"Belajar dari pengalaman masa lalu, pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan jika ekosistemnya belum terbangun. Saat ini, sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 serta komitmen Presiden Prabowo Subianto, negara harus hadir melakukan pemberdayaan dari tingkat paling bawah," tegas Muhaimin dalam simposium tersebut.

Pernyataan itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk tidak terburu-buru meluncurkan program. Muhaimin menekankan bahwa pemberdayaan harus dimulai dari perencanaan ekosistem yang kuat, bukan sekadar menyalurkan bantuan atau kredit.

Baca juga: Komunitas Jumpa di Medan Kini Punya 700 Relawan, Ini Aksi Sosialnya

Simposium ini juga menjadi ajang konsolidasi antara Kemenko Pemberdayaan, UI, dan ISNU. Ketiga pihak sepakat bahwa pesantren memiliki potensi besar sebagai ekosistem ekonomi berbasis masyarakat yang mandiri, asalkan mendapat dukungan kapasitas dan tata kelola yang tepat.

Pesantren sebagai Kekuatan Ekonomi Baru

Menko Muhaimin menilai pesantren memiliki modal sosial dan sejarah panjang sebagai ekosistem sosial-ekonomi yang mandiri. Dengan sedikit peningkatan kapasitas (upgrading) dan tata kelola yang tepat, pesantren diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan dari akar rumput.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah tengah menyiapkan beberapa langkah strategis. Pertama, integrasi program lintas sektor: menghubungkan dana desa, program pemerintah, dan dunia usaha dalam rantai pasok UMKM serta konsumsi yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat. Kedua, penciptaan pelaku usaha baru: menggeser orientasi pembangunan desa agar tidak sekadar berfokus pada infrastruktur padat karya, melainkan melahirkan pelaku ekonomi baru dari kalangan bawah.

Ketiga, pembenahan tata kelola dan kepemilikan (ownership): mendorong pesantren serta koperasi pesantren (kopontren) untuk bertransformasi menuju pengelolaan terbuka (go public) dan kepemilikan kolektif agar tidak bergantung pada figur individu semata.

"Jika kepemilikan dan manajemen koperasi pesantren dikelola secara terbuka dan melibatkan masyarakat sekitar, lembaga ekonomi ini akan langgeng dan berdaya. Kita ingin pertumbuhan ekonomi nasional ke depan tidak hanya ditopang oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh kemandirian ekonomi rakyat dari bawah," pungkas Muhaimin.

Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan tata kelola. Pesantren didorong untuk memiliki unit usaha yang produktif dan dikelola secara profesional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Peran ISNU dan Jaringan Pendampingan

Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyiapkan keterlibatan pengurus hingga tingkat daerah untuk mendukung pemberdayaan pesantren. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pesantren agar tidak hanya berkembang secara kelembagaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat ISNU masa khidmah 2025–2030, H. Wardi Taufik, M.Si., mengatakan ISNU memiliki jaringan organisasi dari tingkat pusat hingga cabang yang dapat dioptimalkan untuk mendukung proses pendampingan tersebut.

Menurut Wardi, pengembangan ekosistem pemberdayaan pesantren membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, ISNU membuka ruang kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, perguruan tinggi, lembaga terkait, serta jejaring yang dimiliki organisasi.

"Kerja sama yang dibangun saat ini merupakan langkah awal untuk menyatukan komitmen antarpihak. Selanjutnya, berbagai bentuk program dan pola pemberdayaan akan dirumuskan agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan pesantren yang menjadi sasaran pendampingan," jelas Wardi.

ISNU juga menyiapkan keterlibatan pengurus pusat, pimpinan wilayah, hingga pimpinan cabang dalam mendampingi pesantren terpilih. Dengan dukungan jaringan tersebut, proses pendampingan diharapkan tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi dapat menjangkau pesantren secara langsung di berbagai daerah.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan ini adalah pengembangan koperasi pesantren. Keberadaan koperasi induk diharapkan menjadi landasan bagi pesantren untuk mengembangkan unit-unit usaha, memperkuat pengelolaan bisnis, serta menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif.

Lebih jauh, penguatan ekonomi pesantren diharapkan dapat memberikan efek berantai bagi masyarakat sekitar. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan, tetapi juga berkembang sebagai salah satu penggerak ekonomi, terutama di wilayah perdesaan.

Wardi berharap, komitmen kolaborasi yang telah dideklarasikan dapat berlanjut menjadi kerja nyata melalui keterlibatan seluruh pihak. Dengan dukungan dan pendampingan yang berkesinambungan, pesantren diharapkan semakin mandiri sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Jika direalisasikan, program pemberdayaan pesantren ini berpotensi mengubah lanskap ekonomi perdesaan. Pesantren yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan agama dapat bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar. Koperasi pesantren (kopontren) akan menjadi tulang punggung yang menghubungkan unit-unit usaha, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga jasa.

Pemerintah menargetkan integrasi program lintas sektor, termasuk pemanfaatan dana desa, untuk mendukung rantai pasok UMKM. Dengan begitu, pesantren tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan tata kelola koperasi pesantren benar-benar terbuka dan melibatkan masyarakat. Selama ini, banyak koperasi pesantren yang bergantung pada figur kiai atau pengurus tertentu. Transformasi menuju kepemilikan kolektif dan pengelolaan profesional membutuhkan pendampingan intensif dan kesadaran dari para pengelola.

ISNU melalui jaringan hingga tingkat cabang akan menjadi ujung tombak pendampingan. Mereka akan membantu pesantren terpilih untuk mengembangkan unit usaha, menyusun laporan keuangan, dan membangun kemitraan dengan pihak ketiga. Proses ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan pesantren, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Ke depan, pemerintah dan ISNU akan merumuskan bentuk program yang lebih konkret. Simposium ini baru tahap awal untuk menyatukan komitmen. Detail program, termasuk pesantren yang menjadi sasaran, mekanisme pendampingan, dan indikator keberhasilan, akan dibahas lebih lanjut.

Muhaimin menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari terciptanya ekosistem yang mandiri. "Kita ingin pertumbuhan ekonomi nasional ke depan tidak hanya ditopang oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh kemandirian ekonomi rakyat dari bawah," ujarnya.

Analisis Redaksi

Gagasan menjadikan pesantren sebagai ekosistem ekonomi berbasis masyarakat sebenarnya bukan hal baru. Pesantren telah lama memiliki tradisi kemandirian ekonomi, mulai dari koperasi, unit usaha, hingga pengelolaan lahan. Yang baru adalah dorongan untuk melakukan transformasi tata kelola secara terbuka dan kolektif. Di sinilah titik kritisnya. Banyak pesantren yang masih dikelola secara personal oleh kiai atau keluarga pendiri. Mendorong mereka go public dalam arti kepemilikan kolektif bukan perkara mudah, karena menyangkut budaya dan struktur kekuasaan internal.

Pelajaran dari KUT 1998 patut menjadi pengingat. Program yang digulirkan tanpa ekosistem yang kuat hanya akan menghasilkan tunggakan. Karena itu, pendekatan yang menekankan integrasi lintas sektor dan pendampingan berjenjang dari ISNU layak diapresiasi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa pendampingan tidak berhenti pada seremonial. Diperlukan indikator yang jelas, transparansi anggaran, dan evaluasi berkala agar program ini tidak sekadar menjadi proyek percontohan yang berhenti di tengah jalan.

Selain itu, keterlibatan Universitas Indonesia sebagai akademisi diharapkan mampu mendorong riset dan pengembangan model bisnis pesantren yang sesuai dengan konteks lokal. Jangan sampai program ini seragam untuk semua pesantren, padahal karakteristik dan potensi ekonomi tiap pesantren berbeda-beda. Jika ekosistem dibangun dengan matang, pesantren bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang benar-benar mengakar di masyarakat.

Sumber: metropolitanpost.id, ui.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad