Perhutanan Sosial Naik Kelas: Kemenhut Dorong Pembiayaan Berkelanjutan

Nov 17, 2026 - 15:00
 0  1
Perhutanan Sosial Naik Kelas: Kemenhut Dorong Pembiayaan Berkelanjutan

Kementerian Kehutanan mendorong perhutanan sosial naik kelas dari sekadar pemberian akses kelola kawasan hutan menjadi usaha masyarakat yang produktif dan menarik pembiayaan. Hingga Oktober 2026, program ini telah mencakup 8,48 juta hektare dan melibatkan sekitar 1,44 juta kepala keluarga.

Ad
Ad

Dorongan itu disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani dalam sesi dialog bertajuk "From Permits to Portfolios: Unlocking Capital for Social Forestry as Bankable Climate Investment" di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turkiye.

Baca juga: Pendaftaran Perlinsos Kalsel 201.184 KK, Dinsos Kejar Daerah Cakupan Rendah

"Agar perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses legal, tetapi berkembang menjadi portofolio usaha yang mampu menarik pembiayaan dan investasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung aksi iklim," kata Catur Endah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dari Izin Kelola Menuju Portofolio Usaha

Perhutanan sosial selama ini dikenal sebagai skema pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Skema itu lahir sebagai koreksi atas ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat sekitar hutan dan pemegang izin besar.

Catur Endah menegaskan, fase berikutnya bukan lagi soal membagi akses, melainkan membangun usaha yang layak dibiayai. Menurut dia, izin kelola saja tidak cukup jika tidak diikuti kapasitas usaha dan tata kelola yang rapi.

Hingga Oktober 2026, program perhutanan sosial telah mencakup 8,48 juta hektare melalui 11.364 persetujuan pengelolaan. Angka itu menjadi fondasi untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis hutan sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Baca juga: Pesantren Jadi Ekosistem Ekonomi: Strategi Kemenko Pemberdayaan dan ISNU

Data tersebut menunjukkan skala program yang sudah besar. Persoalannya, luas kawasan tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pengelolanya.

KUPS Jadi Titik Krusial

Tantangan berikutnya, menurut Catur Endah, adalah meningkatkan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kelompok inilah yang menjadi ujung tombak usaha di tingkat tapak, sekaligus pintu masuk bagi pembiayaan.

Ia menyebut sejumlah faktor penting agar potensi ekonomi hutan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Di antaranya penguatan kelembagaan, tata kelola usaha, peningkatan kualitas produk, pengolahan hasil, akses pasar, dan kesiapan investasi.

Tanpa pembenahan di sisi itu, KUPS sulit memenuhi persyaratan pembiayaan yang diajukan lembaga keuangan. Persyaratan administratif dan kelayakan usaha sering menjadi hambatan klasik bagi kelompok masyarakat kecil.

"Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenhut mendorong pengembangan pembiayaan campuran atau blended finance, yakni pendekatan yang memadukan pendanaan publik, hibah donor, filantropi, penjaminan risiko, serta investasi swasta," ujar Catur Endah.

Skema Blended Finance dan Arah Penggunaannya

Pendekatan blended finance memungkinkan dukungan pembiayaan tidak hanya diarahkan pada kegiatan produksi. Dana juga dipakai untuk penguatan kelembagaan, pengolahan hasil, pengembangan produk, akses pasar, dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

Pola ini lazim dipakai untuk menutup celah risiko yang membuat investor enggan masuk ke sektor berbasis masyarakat. Penjaminan risiko dan hibah donor berfungsi menurunkan beban awal yang harus ditanggung kelompok usaha.

Dengan begitu, pembiayaan publik dan filantropi berperan sebagai katalis, bukan sumber dana utama yang permanen. Harapannya, setelah usaha berjalan, investasi swasta bisa masuk dengan perhitungan komersial yang wajar.

Kemenhut juga menekankan pentingnya percepatan pengakuan hutan adat dan kepastian hak masyarakat hukum adat sebagai landasan pembiayaan iklim yang inklusif. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat dengan luas sekitar 376.280 hektare.

Percepatan penetapan itu didorong melalui penguatan data, kolaborasi lintas pihak, verifikasi lapangan, dan dukungan pendanaan. Semua proses itu, menurut Catur Endah, tetap harus menghormati hak serta pengambilan keputusan masyarakat hukum adat.

Peluang Pasar Karbon dan Syarat Keadilan Manfaat

Selain skema pembiayaan campuran, peluang dari pasar karbon disebut dapat dikembangkan sebagai instrumen pendukung. Namun Catur Endah memberi syarat tegas: manfaatnya harus diterima secara adil.

Kelompok yang disebutnya harus mendapat bagian mencakup masyarakat pengelola hutan, perempuan, dan masyarakat hukum adat. Syarat ini penting karena proyek berbasis karbon kerap dikritik ketika manfaat ekonomi tidak sampai ke tingkat tapak.

Pemerintah, kata dia, mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan dan memenuhi persyaratan pembiayaan. Artinya, kelayakan finansial dan kelestarian hutan diharapkan berjalan seiring, bukan saling meniadakan.

Langkah selanjutnya bergantung pada seberapa cepat KUPS dibenahi dan akses pembiayaan dibuka. Forum COP31 di Antalya menjadi panggung bagi Indonesia untuk menawarkan perhutanan sosial sebagai instrumen investasi iklim yang layak dibiayai.

Analisis Redaksi

Angka 8,48 juta hektare dan 11.364 persetujuan pengelolaan adalah capaian administratif yang layak dicatat. Tetapi ukuran keberhasilan perhutanan sosial tidak berhenti di situ. Selama bertahun-tahun, persoalan utama program ini bukan pada kurangnya izin, melainkan pada lemahnya rantai usaha setelah izin diterbitkan.

Karena itu, pergeseran yang disampaikan Catur Endah masuk akal: dari izin menuju portofolio usaha. Persoalannya, blended finance bukan obat instan. Skema ini menuntut kesiapan administrasi, laporan keuangan, dan tata kelola yang sering belum dimiliki KUPS di daerah.

Ada risiko lain yang perlu diawasi. Ketika hutan mulai dipandang sebagai aset pembiayaan iklim, tekanan komersial bisa menggeser prioritas dari kepentingan warga ke kepentingan investor. Penegasan soal manfaat adil bagi perempuan dan masyarakat hukum adat harus diterjemahkan menjadi aturan yang bisa diuji, bukan sekadar retorika di forum internasional.

Pekerjaan rumah terbesar justru ada di tingkat tapak: pendampingan, pencatatan usaha, dan akses pasar. Tanpa itu, 1,44 juta kepala keluarga yang sudah memegang akses kelola hanya akan menjadi angka statistik dalam laporan tahunan.

Sumber: antaranews.com, unfccc.int

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad