Anggaran Mitigasi Banjir dan Kekeringan di RAPBD 2027 Kalsel Didorong DPRD
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi, mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel memperkuat alokasi anggaran mitigasi banjir dan kemarau ekstrem dalam RAPBD 2027. Ia menekankan pentingnya pencegahan, bukan sekadar penanganan pascabencana.
Desakan itu disampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja pada Senin, 16 November 2026. Menurutnya, perencanaan anggaran daerah harus berorientasi pada pengurangan risiko bencana, bukan hanya respons darurat.
Baca juga: Tanggul Cimanceuri Mulai Dibangun, Ancaman Longsor Perbatasan Tangerang-Bogor Berakhir
Kronologi Rapat Kerja Komisi II DPRD Kalsel
Rapat kerja yang digelar di Banjarmasin itu membahas arah kebijakan anggaran untuk tahun 2027. Komisi II DPRD Kalsel memanggil sejumlah OPD mitra untuk membahas prioritas belanja daerah, termasuk penanganan bencana hidrometeorologi.
Firman Yusi, yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel, menyoroti ancaman banjir dan kemarau ekstrem yang kian sering terjadi. Ia menilai dua bencana itu perlu diantisipasi dengan perencanaan anggaran yang lebih serius.
"Kita berharap APBD 2027 menjadi anggaran yang responsif sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko banjir dan kekeringan," ujarnya dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa DPRD Kalsel akan mendorong perubahan postur anggaran di RAPBD 2027. Fokusnya bukan hanya dana tanggap darurat, tetapi juga belanja pencegahan yang bersifat jangka panjang.
Baca juga: 5 Langkah Aman Klaim Asuransi Banjir dan Bengkel Rekanan di Surabaya
Fokus Mitigasi Banjir: Infrastruktur Tata Air hingga Drainase
Untuk mengantisipasi banjir, Firman mendorong penguatan infrastruktur tata air. Menurutnya, perbaikan drainase dan pengendalian kawasan rawan banjir harus menjadi prioritas dalam RAPBD 2027.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan daya resapan air. Langkah ini dinilai krusial mengingat perubahan tata guna lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel.
Beberapa langkah mitigasi banjir yang ia usulkan:
- Penguatan infrastruktur tata air dan pengendalian banjir.
- Perbaikan dan normalisasi saluran drainase perkotaan.
- Pengendalian kawasan rawan banjir melalui penataan ruang.
- Peningkatan daya resapan air, termasuk melalui ruang terbuka hijau.
Usulan itu sejalan dengan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik lahan basah dan sungai besar. Banjir di Kalsel kerap dipicu oleh curah hujan tinggi dan meluapnya sungai.
Antisipasi Kemarau Ekstrem: Sumber Air dan Peringatan Dini
Selain banjir, Firman meminta pemerintah provinsi memperhatikan dampak kemarau ekstrem. Ia menyebut penyediaan sumber air dan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan mendesak.
Menurutnya, penguatan sistem peringatan dini harus menjadi bagian dari perencanaan anggaran. Sistem ini diperlukan agar masyarakat dan pemerintah daerah bisa bersiap sebelum bencana terjadi.
Ketahanan pangan juga masuk dalam daftar prioritas. Kemarau panjang berpotensi menurunkan produksi pertanian dan mengganggu pasokan pangan di sejumlah daerah.
"Perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana, tetapi juga harus mengutamakan upaya pencegahan dan pengurangan risiko," kata Firman.
Pernyataan itu menegaskan posisi DPRD yang ingin mendorong pendekatan preventif dalam kebijakan fiskal daerah. Anggaran mitigasi dinilai lebih efisien dibandingkan belanja rehabilitasi pascabencana.
Latar Belakang: Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Kalsel
Kalimantan Selatan memiliki sejarah panjang menghadapi bencana hidrometeorologi. Banjir besar pernah melanda sejumlah kabupaten dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Di sisi lain, kemarau ekstrem juga menjadi persoalan tahunan. Kekeringan berdampak pada kesulitan air bersih, penurunan hasil panen, hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan dan hutan.
Kondisi itu membuat perencanaan anggaran berbasis risiko menjadi kebutuhan. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyiapkan dana darurat, tetapi juga investasi pencegahan.
Dalam konteks itu, RAPBD 2027 menjadi momen penting untuk menata ulang prioritas belanja. DPRD Kalsel melalui Komisi II akan mengawal pembahasan agar mitigasi bencana masuk dalam dokumen anggaran.
Firman berharap kebijakan tersebut mampu mewujudkan Kalsel yang lebih tangguh, aman, hijau, dan berdaya saing. Harapan itu ia sampaikan sebagai bagian dari pandangan fraksinya terhadap arah pembangunan daerah.
Langkah Selanjutnya: Pembahasan RAPBD 2027 dan Pengawasan DPRD
Setelah rapat kerja, pembahasan RAPBD 2027 akan berlanjut ke tahap penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Di tahap ini, alokasi untuk mitigasi bencana akan diuji.
Komisi II DPRD Kalsel disebut akan mengawasi apakah usulan mitigasi benar-benar masuk dalam belanja OPD terkait. Pengawasan itu mencakup program tata air, drainase, penyediaan air bersih, hingga sistem peringatan dini.
Publik akan menantikan apakah desakan Firman Yusi berbuah kebijakan konkret. Sebab, tanpa alokasi anggaran yang memadai, upaya mitigasi hanya akan berhenti sebagai wacana.
"Kita berharap APBD 2027 menjadi anggaran yang responsif sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko banjir dan kekeringan," ujarnya menegaskan.
Analisis Redaksi
Desakan Firman Yusi menyentuh titik lemah kebijakan anggaran daerah selama ini. Selama bertahun-tahun, belanja bencana lebih banyak terserap untuk tanggap darurat dan rehabilitasi. Anggaran pencegahan sering kali menjadi pos yang mudah dikorbankan ketika ruang fiskal menipis.
Padahal, logika mitigasi sederhana: setiap rupiah yang dibelanjakan untuk drainase, tata air, dan sistem peringatan dini berpotensi menghemat biaya pemulihan yang jauh lebih besar. Banjir dan kekeringan bukan peristiwa sekali datang, melainkan risiko tahunan yang bisa dihitung.
Karena itu, pernyataan Komisi II DPRD Kalsel perlu diuji dalam pembahasan angka. Tanpa alokasi yang jelas di RAPBD 2027, imbauan mitigasi hanya menjadi retorika politik. DPRD memiliki alat untuk memastikan hal itu tidak terjadi: anggaran, pengawasan, dan rapat kerja lanjutan.
Yang juga krusial adalah koordinasi lintas OPD. Mitigasi banjir tidak bisa hanya dibebankan pada dinas pekerjaan umum atau lingkungan hidup. Perencanaan tata ruang, pertanian, dan kesehatan juga harus terlibat.
Jika RAPBD 2027 benar-benar responsif, Kalsel bisa menjadi contoh daerah yang serius mengelola risiko bencana. Jika tidak, banjir dan kemarau akan terus datang sebagai kejutan yang mahal.
Sumber: kalselpos.com, bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0