Pendaftaran Perlinsos Kalsel 201.184 KK, Dinsos Kejar Daerah Cakupan Rendah
Pendaftaran Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kalimantan Selatan mencapai 201.184 Kepala Keluarga hingga 15 November 2026, atau 13,29 persen dari total sasaran 1.514.278 KK. Dinas Sosial Kalsel kini memfokuskan percepatan pendataan di tiga daerah yang capaiannya masih di bawah 8 persen.
Angka itu tersebar di 13 kabupaten/kota. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, menyebut capaian tersebut sebagai hasil kolaborasi berbagai pihak, tetapi belum menyentuh seluruh warga yang memenuhi kriteria.
Baca juga: Pesantren Jadi Ekosistem Ekonomi: Strategi Kemenko Pemberdayaan dan ISNU
"Alhamdulillah, sampai dengan 15 November 2026, pendaftaran Perlinsos di Kalimantan Selatan sudah mencapai 201.184 KK. Ini merupakan perkembangan yang cukup baik, namun tentu masih perlu kita tingkatkan agar seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dapat terdata," ujarnya di Banjarbaru, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.
Kronologi dan Sebaran Pendaftaran Perlinsos Kalsel
Pendataan Perlinsos berjalan sejak program ini digulirkan sebagai pintu masuk verifikasi bantuan sosial. Hingga pertengahan November 2026, tercatat 201.184 KK masuk ke sistem, dari total sasaran 1.514.278 KK di 13 kabupaten/kota.
Sebaran capaian antarwilayah tidak merata. Kabupaten Balangan memimpin dengan 29,82 persen atau 14.789 KK. Disusul Kabupaten Barito Kuala 20,68 persen atau 24.207 KK, dan Kota Banjarmasin 20,57 persen atau 47.729 KK.
Di sisi lain, tiga daerah tertinggal jauh. Kabupaten Tanah Bumbu baru 5,23 persen, Kabupaten Tanah Laut 6,17 persen, dan Kota Banjarbaru 6,48 persen. Ketiganya berada di bawah ambang 8 persen yang menjadi perhatian Dinsos.
Baca juga: Komunitas Jumpa di Medan Kini Punya 700 Relawan, Ini Aksi Sosialnya
- Balangan: 29,82 persen (14.789 KK)
- Barito Kuala: 20,68 persen (24.207 KK)
- Banjarmasin: 20,57 persen (47.729 KK)
- Tanah Bumbu: 5,23 persen
- Tanah Laut: 6,17 persen
- Banjarbaru: 6,48 persen
Farhanie menegaskan, pihaknya akan memperkuat koordinasi dan supervisi bersama pemerintah kabupaten/kota, khususnya pada daerah dengan capaian rendah. "Kita akan terus mendorong kabupaten/kota yang capaiannya masih rendah agar melakukan percepatan. Jangan sampai ada masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata. Karena itu, peran pemerintah daerah sampai tingkat desa dan kelurahan sangat diperlukan," jelasnya.
Pihak yang Terlibat dan Peran Agen di Lapangan
Keberhasilan pendataan tidak lepas dari peran agen. Dari total 18.424 agen terdaftar di Kalsel, sebanyak 8.268 agen atau 44,88 persen aktif melakukan pendampingan dan penginputan data.
Kontribusi terbesar datang dari Pendamping PKH sebesar 34,5 persen. Berikutnya pegawai pemerintah daerah 12,6 persen, Bhabinkamtibmas 11,4 persen, serta operator desa/SIKS-NG 9,8 persen.
Mayoritas pendaftaran difasilitasi agen, yakni 198.984 KK atau 98,91 persen. Pendaftaran mandiri melalui skema self service hanya 2.200 KK atau 1,09 persen.
"Keberadaan agen sangat membantu proses pendataan masyarakat. Ke depan, kita perlu mengoptimalkan agen yang belum aktif, sekaligus memperkuat koordinasi agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan," tambah Farhanie.
Selain agen, pemerintah kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan memegang peran kunci. Tanpa dukungan perangkat daerah, percepatan di wilayah dengan capaian rendah sulit terwujud.
Hasil Pemetaan Kelayakan BPNT dan PKH
Dari pendaftaran yang masuk, Dinsos telah memetakan kelayakan program. Pada bantuan pangan non-tunai (BPNT), tercatat 196.362 KK terdaftar.
Sebanyak 120.488 KK atau 61,36 persen berpotensi layak menerima bantuan. Sebanyak 75.802 KK atau 38,60 persen dinyatakan tidak layak, dan 72 KK masih dalam tahap verifikasi.
Pada Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat 183.027 KK terdaftar. Sebanyak 91.603 KK atau 50,05 persen berpotensi layak, 91.367 KK atau 49,92 persen tidak layak, dan 57 KK masih proses verifikasi.
Dari sisi ketepatan sasaran, 133.131 KK atau 66,17 persen pendaftar merupakan keluarga miskin dan rentan pada kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Angka ini menunjukkan pendataan telah menjangkau sebagian besar kelompok prioritas perlindungan sosial.
Namun, masih ada 38,60 persen pendaftar BPNT dan 49,92 persen pendaftar PKH yang dinyatakan tidak layak. Data ini menjadi bahan evaluasi agar verifikasi berjalan lebih ketat sejak awal.
Dampak Pendataan bagi Warga Miskin dan Rentan
Pendataan Perlinsos menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Semakin banyak warga terdata, semakin besar peluang bantuan tepat sasaran.
Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah berisiko meninggalkan warga yang sebenarnya memenuhi kriteria. Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Banjarbaru menjadi contoh wilayah yang perlu kerja ekstra.
Bagi keluarga miskin dan rentan, keterlambatan pendataan berarti tertundanya akses terhadap BPNT dan PKH. Program ini menyasar kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan, sehingga akurasi data menjadi penentu.
Farhanie menekankan agar tidak ada masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum terdata. "Peran pemerintah daerah sampai tingkat desa dan kelurahan sangat diperlukan," ujarnya.
Pendataan yang merata juga memengaruhi perencanaan anggaran dan penyaluran bantuan di tingkat provinsi. Data yang timpang membuat distribusi bantuan berpotensi tidak seimbang antarwilayah.
Langkah Selanjutnya: Aktivasi Agen dan Supervisi Daerah
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan akan mendorong percepatan pendaftaran, mengoptimalkan aktivasi agen, serta meningkatkan pengawasan dan pendampingan di daerah.
Fokus utama adalah kabupaten/kota dengan capaian di bawah 8 persen. Supervisi dan koordinasi dengan pemerintah setempat akan diperkuat agar pendataan berjalan lebih cepat dan merata.
Dari 18.424 agen terdaftar, baru 8.268 agen yang aktif. Artinya, lebih dari separuh agen belum bergerak. Aktivasi agen menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
Upaya ini diharapkan memperluas cakupan pendataan sekaligus meningkatkan akurasi sasaran program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk informasi program pemerintah provinsi lainnya, masyarakat dapat memantau kanal resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Analisis Redaksi: Ketimpangan Data yang Perlu Dijawab
Capaian 13,29 persen bukan angka yang bisa dibanggakan. Dengan sisa waktu yang ada, Dinsos Kalsel menghadapi tugas berat: mengejar 86,71 persen sasaran yang belum terdata. Ketimpangan antarwilayah memperlihatkan masalahnya bukan sekadar sosialisasi, tetapi kapasitas pelaksana di lapangan.
Balangan yang menembus 29,82 persen membuktikan target tinggi bisa dicapai. Sebaliknya, Tanah Bumbu yang hanya 5,23 persen menunjukkan ada hambatan struktural, entah itu keterbatasan agen, koordinasi desa, atau akses wilayah. Dinsos perlu membedah penyebabnya, bukan hanya mengejar angka.
Yang juga krusial adalah kualitas data. Hampir separuh pendaftar PKH dinyatakan tidak layak, dan 38,60 persen pendaftar BPNT tidak layak. Artinya, pendataan belum sepenuhnya presisi. Percepatan jangan sampai mengorbankan akurasi, karena kesalahan data berdampak langsung pada warga yang benar-benar membutuhkan.
Aktivasi 10.156 agen yang belum bergerak adalah kunci. Tanpa itu, percepatan hanya akan berputar pada wilayah yang sama. Pengawasan dan pendampingan di daerah dengan capaian rendah harus menjadi prioritas, bukan sekadar imbauan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0