Listyo Sigit Disidang Etik Pekan Depan, Propam Polri Belum Tetapkan Tanggal
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Sidang itu berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan jadwal tersebut sudah ditetapkan. Hanya saja, hari pelaksanaannya belum diumumkan ke publik. "Untuk tadi yang ditanyakan (jadwal sidang Listyo Sigit), itu dijadwalkan minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," kata Isir kepada wartawan, Selasa (17/11).
Baca juga: Curi 40 Kosmetik di Mataram: IRT Ditahan Polresta, Kerugian Rp4,5 Juta
Pengumuman itu keluar bersamaan dengan berlangsungnya sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di Markas Besar Polri. Eko menjadi perwira tinggi pertama yang menjalani persidangan dalam rangkaian perkara yang sama.
Sidang Eko Hadi Santoso Digelar Lebih Dulu
Pada Selasa (17/11), Polri menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik terhadap perwira tinggi yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal.
Berdasarkan rekaman video yang dibagikan Divisi Humas Polri, Eko hadir mengenakan pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat jenderal bintang dua. Ia kemudian menjalani persidangan di hadapan majelis etik.
"Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS (Eko)," ujar Isir.
Baca juga: Komplotan Maling Modus Gembos Ban Disergap di Tol Kartasura, 6 Ditangkap 1 DPO
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sidang KKEP terhadap Eko memang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11). Agenda itu menjadi penanda bahwa proses etik tidak berhenti di satu nama saja.
Susunan majelisnya pun sudah terbentuk. Sidang KKEP terhadap Eko dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo. Dalam persidangan tersebut, Irjen Agus Dwi Hermawan bertindak sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.
Anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Formasi majelis ini yang nantinya juga menjadi rujukan publik untuk menilai seberapa serius Polri menangani perkara tersebut.
Kronologi: Dari Dugaan Penyadapan ke Sidang Etik
Perkara ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dugaan itu kemudian berkembang menjadi penyelidikan internal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Sejauh ini, informasi resmi yang dipublikasikan Polri masih terbatas pada agenda persidangan dan susunan majelis. Belum ada penjelasan rinci mengenai pasal kode etik yang diduga dilanggar, hasil pemeriksaan, maupun rekomendasi yang diminta kepada majelis.
Yang jelas, urutan agendanya sudah terlihat. Sidang terhadap Eko digelar lebih dulu pada 17 November. Sidang terhadap Listyo Sigit menyusul pekan berikutnya, dengan tanggal yang masih ditahan.
Penetapan jadwal ini penting karena menandai peralihan kasus dari tahap penyelidikan ke tahap persidangan etik. Di tahap ini, majelis akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi, bukan pidana umum.
Publik menanti apakah sidang akan terbuka untuk pers, atau digelar tertutup seperti lazimnya sidang etik internal kepolisian. Sampai Selasa sore, belum ada keterangan resmi soal akses media ke ruang sidang Listyo Sigit.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Perkara Ini
Sejumlah nama sudah muncul dalam penanganan perkara ini. Berikut pihak-pihak yang disebut dalam keterangan resmi Polri:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo — mantan Kapolri yang dijadwalkan menjalani sidang KKEP pekan depan.
- Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) — perwira tinggi bintang dua yang sidang etiknya digelar Selasa (17/11).
- Komjen Pol Hendro Pandowo — ketua majelis sidang KKEP terhadap Eko.
- Irjen Agus Dwi Hermawan — wakil ketua komisi merangkap anggota.
- Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, Irjen Toni Ariadi Efendi — anggota komisi.
- Irjen Johnny Eddizon Isir — Kadiv Humas Polri yang mengumumkan jadwal sidang.
- Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko — Karopenmas Divisi Humas Polri.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menjadi pihak yang disebut sebagai korban dalam dugaan penyadapan ilegal tersebut. Posisinya membuat kasus ini berbeda dari pelanggaran etik biasa, karena menyangkut keamanan kepala negara.
Tekanan Politik dan Sorotan Publik Meningkat
Kasus ini tidak hanya menjadi urusan internal Polri. DPR ikut bersuara. Komisi III DPR meminta sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dipimpin jenderal bintang empat untuk menjaga independensi dan legitimasi proses.
Permintaan itu muncul dalam pemberitaan pada Senin (16/11), sehari sebelum sidang Eko digelar. Bagi Komisi III, sosok pemimpin sidang menentukan kredibilitas putusan di mata publik.
Dari sisi pengawasan eksternal, Indonesia Social and Economic Studies (ISESS) juga meragukan posisi Listyo Sigit sebagai end user penyadapan. Peneliti ISESS, Bambang Rukminto, menyoroti penyebutan nama Listyo Sigit dan menilai pengusutan harus dilakukan hingga tuntas.
Pandangan lain datang dari analisis politik. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret Listyo Sigit dinilai dapat menjadi momentum memperkuat konsolidasi pemerintahan, seperti diberitakan pada Kamis (5/11).
Kombinasi tekanan politik, sorotan lembaga riset, dan perhatian media membuat sidang pekan depan bukan sekadar agenda rutin. Hasilnya akan dibaca sebagai ukuran apakah Polri mampu menegakkan kode etiknya sendiri.
Apa yang Bisa Dipantau Pekan Depan
Sampai saat ini, Polri baru berjanji menyampaikan hari pelaksanaan sidang Listyo Sigit. Belum ada keterangan soal siapa ketua majelis yang akan memimpin, berapa anggota komisi, dan apakah sidang digelar terbuka.
Ada beberapa hal yang layak dicermati dari agenda pekan depan:
- Tanggal pasti dan lokasi sidang KKEP terhadap Listyo Sigit.
- Susunan majelis, termasuk pangkat ketua komisi, mengingat permintaan Komisi III agar dipimpin jenderal bintang empat.
- Pasal kode etik yang diduga dilanggar dan hasil pemeriksaan yang dibacakan dalam sidang.
- Rekomendasi majelis, apakah berupa sanksi etik, pemberhentian tidak dengan hormat, atau putusan lain.
- Keterbukaan Polri terhadap peliputan, mengingat sidang Eko hanya diketahui publik lewat rekaman video yang dibagikan Divisi Humas.
Selain itu, publik menunggu apakah sidang terhadap perwira lain akan menyusul. Pernyataan Isir menyebut Eko sebagai "salah satu terduga pelanggar", yang mengindikasikan adanya nama-nama lain dalam daftar pemeriksaan.
Jika pola sidang Eko diulang, maka pengumuman hasil sidang Listyo Sigit kemungkinan besar juga disampaikan lewat keterangan pers Divisi Humas Polri, bukan lewat pembacaan putusan terbuka.
Analisis Redaksi: Ujian Kredibilitas di Ruang Sidang Etik
Menjadwalkan sidang etik adalah langkah yang benar, tetapi belum cukup. Selama tanggal, susunan majelis, dan pasal yang diduga dilanggar masih disimpan rapat, publik hanya bisa menebak. Padahal perkara ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap presiden, bukan sengketa disiplin kecil di tingkat satuan.
Permintaan Komisi III agar sidang dipimpin jenderal bintang empat bukan tanpa alasan. Ketua majelis yang berpangkat lebih tinggi dari terperiksa mengurangi risiko konflik kepentingan di internal korps. Jika Polri mengabaikan permintaan itu, pertanyaan soal independensi akan muncul sebelum sidang dimulai.
Ada pula persoalan transparansi. Sidang etik memang bukan pengadilan pidana, tetapi ketika kasusnya melibatkan mantan Kapolri dan kepala negara, hasilnya menyangkut kepercayaan publik pada institusi. Membagikan rekaman video kehadiran terperiksa saja tidak cukup untuk menjelaskan dasar putusan.
Yang paling menentukan bukan cepat atau lambatnya sidang, melainkan apakah rekomendasi majelis dijalankan. Sidang etik yang berakhir tanpa sanksi jelas akan dibaca sebagai formalitas. Sebaliknya, putusan yang tegas dan alasan yang terbuka bisa memulihkan sedikit keyakinan bahwa kode etik profesi benar-benar berlaku bagi semua pangkat.
Sumber: batampos.jawapos.com, polri.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0