Tahanan Narkoba Diajak Polisi Makan Seafood di Restoran, Polda Sumut Ngaku Teledor

Nov 17, 2026 - 15:30
 0  1
Tahanan Narkoba Diajak Polisi Makan Seafood di Restoran, Polda Sumut Ngaku Teledor

Video sejumlah tahanan kasus narkoba makan seafood di restoran Medan bersama anggota polisi viral di media sosial. Polda Sumatera Utara mengakui kejadian itu, meminta maaf, dan menyebut aksi tersebut murni alasan kemanusiaan meski dinilai kurang etis.

Ad
Ad

Rekaman itu memperlihatkan para tahanan menyantap hidangan seafood dengan tangan terborgol. Pengawalan anggota kepolisian tetap melekat, tetapi lokasi makannya—sebuah restoran umum di Kota Medan—membuat warganet menilai ada perlakuan istimewa terhadap tersangka kasus narkoba.

Baca juga: Curi 40 Kosmetik di Mataram: IRT Ditahan Polresta, Kerugian Rp4,5 Juta

Peristiwa ini terjadi setelah konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Polda Sumut pada Senin, 16 November 2026. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan rangkaian kejadian tersebut dan menyatakan pihaknya telah menyerahkan anggotanya ke Propam.

Kronologi Tahanan Narkoba Makan Seafood Usai Rilis Kasus

Menurut Ferry, para tahanan tersebut merupakan bagian dari pengungkapan kasus narkoba yang dirilis di Polda Sumatera Utara. Setelah konferensi pers selesai, anggota Polres Asahan yang mengawal mereka bersiap kembali ke Asahan.

Jarak Medan–Asahan cukup jauh. Karena belum makan siang, rombongan mampir ke sebuah restoran seafood di Medan dalam perjalanan pulang.

"Sebenarnya anggota juga lapar, anggotanya yang lapar begitu. Tapi ya tahanan kan juga manusia, kita ajak makan ya," kata Ferry kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Baca juga: Komplotan Maling Modus Gembos Ban Disergap di Tol Kartasura, 6 Ditangkap 1 DPO

Dalam video yang beredar, para tahanan terlihat lahap menyantap seafood. Tangan mereka tetap diborgol selama makan. Pemandangan itulah yang kemudian memicu perdebatan: sebagian warganet mempertanyakan standar pengamanan, sebagian lain menyoroti kesan istimewa bagi tersangka narkoba dengan barang bukti yang disebut tidak sedikit.

Ferry menegaskan prosedur penahanan tetap dijalankan. "Kami lakukan prosedur tetap, dia ditahan dan diborgol. Ya mungkin karena dia makannya di restoran, ya orang anggap ada perlakuan istimewa," ujarnya.

Polda Sumut Minta Maaf dan Sebut Alasan Kemanusiaan

Polda Sumut tidak membantah video tersebut. Ferry secara terbuka menyampaikan permohonan maaf bila tindakan itu dinilai mencoreng citra Polri.

"Kami minta maaf kalau umpamanya itu kurang etis, kami minta maaf. Itu kan kemanusiaan saja," kata Ferry.

Ia menjelaskan, seluruh tahanan diajak makan, bukan hanya satu atau dua orang. Menurut Ferry, anggota kepolisian memang sedang hendak makan setelah kegiatan rilis selesai, dan para tahanan ikut serta karena berada dalam pengawasan mereka.

Ferry juga membantah adanya perlakuan istimewa. "Tidak ada. Itu cuma anggota lagi pas mau makan, pulang sudah selesai, ya kita mau makan. Habis itu mereka dibawa lagi ke tahanan di Polres Asahan," ungkapnya.

Yang menarik, Ferry membedakan persoalan ini dari pelanggaran prosedur. Menurut dia, persoalannya lebih pada kepatutan. "Itu kan sebenarnya salah prosedur juga enggak. Cuma itu kan secara etis saja yang kurang," lanjut Ferry.

Pembedaan itu penting dicermati. Dalam ranah kepolisian, pelanggaran prosedur dan pelanggaran etik punya jalur penanganan berbeda, meski keduanya bisa berujung pada sanksi internal.

Propam Polda Sumut Periksa Anggota yang Mengawal

Kasus ini berbuntut pada pemeriksaan internal. Anggota yang membawa para tahanan ke restoran telah diperiksa Propam Polda Sumut.

"Anggota kita sudah kita proses di Propam. Ya, kita mau cek apakah ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau ada pelanggaran ditemukan, ya kita akan proses. Sudah diproses, sudah ditangani Propam Polda Sumut," imbuh Ferry.

Pemeriksaan etik ini menjadi penentu apakah insiden tersebut berhenti sebagai kesalahan penilaian atau naik menjadi pelanggaran yang berimplikasi sanksi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi soal jumlah anggota yang diperiksa maupun hasil sementara pemeriksaan.

Beberapa hal yang kemungkinan menjadi fokus pemeriksaan Propam:

  • Kepatuhan prosedur pengawalan tahanan di luar ruang tahanan.
  • Penilaian risiko saat membawa tahanan kasus narkoba ke tempat umum.
  • Kepatutan tindakan terhadap citra institusi di ruang publik.
  • Kewenangan anggota dalam memutuskan lokasi makan rombongan.

Propam memiliki kewenangan menindak anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri. Sanksinya beragam, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga proses pidana bila ditemukan unsur lain.

Kenapa Video Itu Cepat Menjadi Sorotan Publik

Insiden ini menyentuh titik sensitif: bagaimana negara memperlakukan tersangka kejahatan serius. Kasus narkoba di Indonesia dikenal punya ancaman hukuman berat, dan publik terbiasa melihat tersangka narkoba digiring dengan pengamanan ketat, bukan duduk semeja di restoran.

Kontras itulah yang membuat video cepat menyebar. Tangan terborgol di satu sisi, hidangan seafood di sisi lain. Bagi sebagian orang, gambar itu terasa janggal bukan karena tahanan diberi makan, melainkan karena lokasi dan suasananya.

Ferry berupaya meluruskan persepsi. Ia menekankan bahwa yang makan adalah anggota yang kelelahan dan lapar setelah kegiatan, sementara tahanan ikut diajak karena berada dalam pengawasan. "Semua tahanan diajak makan juga karena ini kemanusiaan kan," jelasnya.

Namun persoalan citra tidak selalu soal niat. Di ruang publik, foto dan video bergerak lebih cepat daripada penjelasan. Sebuah tindakan yang bermula dari alasan sederhana bisa berubah makna ketika direkam dan disebarkan tanpa konteks.

Kasus serupa kerap menimpa institusi penegak hukum lain. Ketika aparat terlihat akrab dengan tersangka di ruang publik, publik mempertanyakan batas antara pendekatan humanis dan hilangnya wibawa penegakan hukum. Perdebatan itu tidak akan selesai hanya dengan satu pernyataan maaf.

Dampak pada Citra Polri dan Standar Pengawalan Tahanan

Bagi Polda Sumut, insiden ini menambah beban komunikasi publik. Permintaan maaf sudah disampaikan, pemeriksaan internal sudah berjalan, tetapi publik menunggu hasilnya.

Yang paling mungkin terdampak adalah praktik di lapangan. Peristiwa ini bisa menjadi bahan evaluasi soal kapan dan di mana tahanan boleh dibawa ke fasilitas umum, serta siapa yang berwenang memberi izin.

Sejumlah pertanyaan teknis muncul. Apakah ada prosedur tertulis soal konsumsi makanan bagi tahanan dalam perjalanan jauh? Apakah lokasi makan rombongan harus ditentukan sebelumnya? Apakah ada penilaian risiko terhadap keselamatan masyarakat di sekitar restoran?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu belum disampaikan secara rinci. Ferry hanya menegaskan bahwa tahanan tetap diborgol dan setelah makan langsung dibawa kembali ke tahanan Polres Asahan.

Di sisi lain, publik juga perlu melihat konteks perjalanan Medan–Asahan yang memakan waktu. Anggota yang mengawal tahanan dalam perjalanan jauh memang perlu makan. Persoalannya bukan apakah mereka boleh makan, melainkan bagaimana caranya agar tetap sesuai standar dan tidak menimbulkan persepsi keliru.

Untuk informasi lain seputar penanganan kasus hukum, pembaca bisa merujuk pemberitaan kanal berita nasional yang memuat perkembangan kasus serupa.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang sering dicampur dalam kasus ini: niat dan persepsi. Ferry menyebut tindakan itu murni kemanusiaan, dan secara harfiah memberi makan tahanan memang bukan kejahatan. Tetapi kepolisian bukan institusi biasa. Setiap gerak-geriknya dibaca sebagai cermin wibawa negara, terutama saat berhadapan dengan tersangka narkoba yang barang buktinya besar.

Pernyataan Ferry bahwa ini bukan soal prosedur, melainkan etika, justru membuka pertanyaan lebih lanjut. Jika memang bukan pelanggaran prosedur, mengapa anggota sampai diperiksa Propam? Jawabannya sederhana: dalam institusi berhierarki, keputusan membawa tahanan ke restoran umum bukan keputusan kecil. Ada risiko keselamatan, ada potensi pelarian, dan ada dampak citra. Semua itu seharusnya sudah terhitung sebelum rombongan memarkir kendaraan.

Permintaan maaf adalah langkah awal yang benar. Namun publik menilai institusi dari tindak lanjut, bukan dari kalimat penyesalan. Hasil pemeriksaan Propam harus diumumkan secara terbuka, termasuk bila kesimpulannya tidak ada pelanggaran. Transparansi itulah yang membedakan koreksi internal dari sekadar menutup masalah.

Yang juga perlu dicatat, pendekatan humanis terhadap tahanan bukan hal buruk. Standar internasional mendorong perlakuan manusiawi bagi siapa pun yang kehilangan kebebasan. Persoalannya terletak pada eksekusi: memilih restoran umum, tanpa penjelasan yang memadai kepada publik, membuat niat baik kehilangan kredibilitasnya. Kepolisian butuh pedoman yang lebih tegas agar anggota di lapangan tidak menafsirkan kemanusiaan sesuai selera masing-masing.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad