Korupsi Dana Desa untuk Selingkuhan: Eks Kades Langkat Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Pengadilan Tinggi Medan menguatkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap Nazrul Hapis, mantan Kepala Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Banding yang diajukan jaksa Kejari Langkat diterima, tetapi hukumannya tidak berubah: dana desa yang dipakai untuk membiayai selingkuhan tetap berujung pidana.
Putusan itu dibacakan majelis hakim PT Medan yang diketuai Serliwaty melalui amar putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT MDN. Hakim menegaskan vonis tingkat pertama di PN Medan tidak salah dan tetap berlaku.
Baca juga: Perambahan 40 Ha TNBBS Kaur: 5 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari
Jaksa Banding, Hakim Tetap Kunci Vonis 2,5 Tahun
Perkara ini mencuat setelah jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Langkat mengajukan banding atas putusan Tipikor PN Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2026. Banding itu diterima, namun hasilnya bukan penambahan hukuman.
"Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum (JPU), menguatkan putusan Tipikor pada PN Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2026 atas nama terdakwa Nazrul Hapis yang dimohonkan banding tersebut," demikian bunyi putusan yang dikutip dari Saluran Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Selasa (17/11/2026).
Hakim PT juga memerintahkan Nazrul tetap ditahan. Masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
Selain pidana pokok, Nazrul diwajibkan membayar denda Rp50 juta dengan subsider 50 hari kurungan. Ia juga dibebani uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp387 juta lebih.
Bila kewajiban UP tidak dipenuhi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan merampas harta benda terdakwa. Jika harta tidak mencukupi, kewajiban itu diganti kurungan selama 1 tahun 6 bulan.
Pasal yang Menjerat dan Isi Tuntutan Jaksa
Majelis hakim menilai perbuatan Nazrul terbukti bersalah sesuai dakwaan primer. Ia dijerat Pasal 603 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Putusan PT Medan hampir identik dengan tuntutan JPU Kejari Langkat. Bedanya hanya pada subsider denda: jaksa meminta 60 hari penjara, sedangkan hakim menetapkan 50 hari kurungan.
JPU sebelumnya menuntut Nazrul dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 60 hari. Jaksa juga menuntut UP kerugian negara Rp387.012.800.
Dalam tuntutannya, jaksa menetapkan tenggat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bila kewajiban itu tidak dibayar, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi diganti kurungan 1 tahun 6 bulan.
Dengan putusan banding ini, seluruh syarat pidana tambahan yang semula dituntut jaksa tetap melekat pada Nazrul. Tidak ada perubahan yang menguntungkan terdakwa.
Dana Desa Rp387 Juta Dipakai untuk Kuasa Hukum hingga Selingkuhan
Kasus ini bermula pada 2024, saat Nazrul masih menjabat Kepala Desa Serapuh Asli. Ia tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang dikuasainya.
Nazrul tidak pernah melaporkan penggunaan dana itu dan tidak pernah mengembalikannya ke Kas Desa. Uang rakyat tersebut mengalir ke kepentingan pribadi.
Menurut dakwaan, dana desa dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Sebagian uang dipakai membayar kuasa hukum yang membelanya dalam permasalahan yang terjadi di Desa Serapuh Asli.
Nazrul juga memakai dana itu untuk membayar sewa rumah yang ia tempati. Selain itu, ia membiayai kehidupan selingkuhannya bernama Nur Riza Ridhani.
Angka kerugian negara mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PPKN) Pengelolaan Dana Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Tahun Anggaran 2022-2024. Hasilnya, kerugian keuangan negara mencapai Rp387.012.800.
Rincian penggunaan dana desa yang menyimpang:
- Membayar kuasa hukum untuk membela Nazrul dalam perkara di Desa Serapuh Asli.
- Membayar sewa rumah yang ditempati terdakwa.
- Membiayai kehidupan selingkuhan, Nur Riza Ridhani.
- Tidak pernah melaporkan penggunaan dana desa ke Kas Desa.
- Tidak pernah mengembalikan dana desa yang telah dikuasai.
Jejak Perkara: Dari PN Medan ke Pengadilan Tinggi
Perjalanan hukum Nazrul terbilang panjang. Kasus ini bergulir setelah penggunaan dana desa tahun anggaran 2022-2024 tidak bisa dipertanggungjawabkan.
JPU Kejari Langkat membawa perkara ini ke Pengadilan Tipikor PN Medan. Dalam persidangan, jaksa menuntut pidana 2 tahun 6 bulan penjara plus denda dan UP.
Pada 13 Agustus 2026, majelis hakim Tipikor PN Medan menjatuhkan vonis. Hukuman yang dijatuhkan dinilai jaksa belum sepenuhnya sesuai tuntutan, terutama pada subsider denda, sehingga JPU mengajukan banding.
Banding itu diproses di PT Medan dengan nomor perkara 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT MDN. Majelis hakim yang diketuai Serliwaty memutus perkara ini pada November 2026.
Hasilnya, hakim tingkat banding menolak seluruh alasan yang bisa meringankan terdakwa. Vonis PN Medan dikuatkan, dan Nazrul tetap menjalani hukuman 2 tahun 6 bulan.
Informasi putusan ini dihimpun dari SIPP PN Medan pada Selasa, 17 November 2026. Publikasi putusan menjadi penanda bahwa perkara korupsi dana desa di Langkat memasuki babak akhir.
Dampak ke Desa dan Sinyal bagi Kepala Desa Lain
Dana desa adalah instrumen negara untuk membangun infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan warga desa. Di Serapuh Asli, dana itu justru dipakai untuk kepentingan pribadi seorang kepala desa.
Kerugian Rp387 juta bukan angka kecil bagi keuangan desa. Nilai itu setara dengan anggaran sejumlah program pembangunan yang seharusnya dinikmati warga.
Putusan PT Medan juga menegaskan bahwa pidana tambahan UP bukan formalitas. Jaksa diberi kewenangan menyita harta terdakwa bila kewajiban itu tidak dipenuhi.
Bagi desa lain, perkara ini menjadi peringatan. Penyalahgunaan dana desa tidak hanya berujung pada sanksi administratif, tetapi juga pidana penjara dan perampasan aset.
Nazrul sendiri telah kehilangan jabatannya sebagai kepala desa. Kini ia harus menjalani sisa hukuman di lembaga pemasyarakatan sambil menuntaskan kewajiban membayar denda dan uang pengganti.
Perkara ini juga memperlihatkan peran pemeriksaan kerugian negara. Laporan PPKN menjadi dasar penghitungan Rp387.012.800 yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa.
Sejumlah putusan serupa di berbagai daerah menunjukkan pola yang sama: dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi, lalu berakhir di meja hijau. Perkara Nazrul menjadi salah satu contoh paling gamblang karena menyangkut biaya hidup selingkuhan.
Bagi Kejari Langkat, putusan banding ini menutup upaya hukum yang mereka tempuh. Kini tugas berikutnya adalah memastikan eksekusi putusan berjalan, termasuk penelusuran harta untuk memenuhi kewajiban uang pengganti.
Analisis Redaksi
Ada dua hal yang layak digarisbawahi dari putusan PT Medan ini. Pertama, banding yang diajukan jaksa tidak menghasilkan penambahan hukuman. Hakim hanya mengubah subsider denda dari 60 hari menjadi 50 hari kurungan. Bagi publik yang mengikuti perkara ini, hasilnya terasa datar: terdakwa tetap dihukum 2 tahun 6 bulan, sama seperti vonis sebelumnya.
Kedua, yang lebih penting justru kewajiban uang pengganti Rp387 juta. Di banyak perkara korupsi, pidana badan sering menjadi sorotan, sementara pemulihan kerugian negara berjalan lambat. Putusan ini memberi dasar hukum bagi jaksa untuk menyita harta Nazrul bila ia tidak membayar. Mekanisme itulah yang harus diawasi publik, bukan hanya angka tahun hukuman.
Perkara ini juga membuka pertanyaan lebih besar soal pengawasan dana desa. Seorang kepala desa bisa menguasai dana tahun anggaran 2022-2024 tanpa melaporkan penggunaannya dan tanpa mengembalikannya ke Kas Desa. Artinya, ada celah pengawasan yang tidak hanya soal niat pelaku, tetapi juga sistem pelaporan di tingkat desa dan kecamatan.
Hukuman 2 tahun 6 bulan mungkin terasa ringan dibandingkan kerugian Rp387 juta yang ditimbulkan. Namun putusan ini setidaknya memberi pesan bahwa dana desa bukan kas pribadi. Kini bola ada di tangan jaksa eksekutor: memastikan Nazrul benar-benar membayar, dan bila tidak, menyita hartanya sesuai amar putusan.
Sumber: detik.com, hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0