Tri Adhianto Mangkir dari Panggilan Kejagung: Duduk Perkara Korupsi BUMD Migas Bekasi
- Kronologi Pemanggilan dan Alasan Tri Adhianto Tidak Hadir
- Penyimpangan Izin yang Diduga Melanggar Prosedur
- Jejak Laporan Kompak Indonesia dan Pembagian Hak 90-10
- Siapa Tri Adhianto dan Rekam Jejak Korupsi di Kota Bekasi
- Dampak pada Pemerintahan Kota dan Pengelolaan Aset Daerah
- Langkah Selanjutnya: Jadwal Ulang dan Arah Penyidikan
- Analisis Redaksi
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Perkara ini menyangkut kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP pada 2009–2024 dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun.
Tri dijadwalkan diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pukul 10.00 WIB, Selasa (17/11/2026). Ia tidak datang. Melalui surat, Tri meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang.
Baca juga: Korupsi Dana Desa untuk Selingkuhan: Eks Kades Langkat Tetap Dihukum 2,5 Tahun
"Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kronologi Pemanggilan dan Alasan Tri Adhianto Tidak Hadir
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Tri sebagai saksi pada Selasa pagi. Penyidik Jampidsus sudah menyiapkan agenda pemeriksaan, tetapi kursi saksi kosong hingga waktu yang ditentukan.
Anang menyebut pihak Tri mengirim surat permohonan penjadwalan ulang. "Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan," ujarnya. Kejagung belum menyebut tanggal pasti pemeriksaan berikutnya.
Permohonan penjadwalan ulang bukan hal baru dalam penanganan perkara korupsi. Penyidik biasanya menilai alasan yang diajukan, lalu menetapkan jadwal baru. Namun, pemanggilan ulang tetap menjadi kewenangan penyidik, bukan pihak yang dipanggil.
Baca juga: Perambahan 40 Ha TNBBS Kaur: 5 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari
Kasus ini mencuat setelah Kejagung menggeledah enam lokasi pada Kamis, 17 September 2026. Lokasi yang digeledah:
- Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi
- Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
- Kantor PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi
- Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di kawasan Sudirman, Jakarta
Penggeledahan itu menandai naiknya intensitas penyidikan. Sebelumnya, persoalan lapangan gas Jatinegara sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi tidak ada pengumuman publik bahwa laporan itu ditingkatkan ke penyidikan.
Saat penggeledahan berlangsung, Tri menyatakan pemerintah kota akan bersikap kooperatif terhadap setiap langkah kejaksaan. Pernyataan itu kini berbenturan dengan ketidakhadirannya pada pemeriksaan pertama sebagai saksi.
Penyimpangan Izin yang Diduga Melanggar Prosedur
Kejagung menduga ada penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan sumur migas di wilayah Kota Bekasi. Sorotan utama ada pada perizinan dan tata kelola.
"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.
Pernyataan itu menyiratkan dua lapis persoalan. Pertama, pembentukan badan usaha yang dinilai tergesa-gesa. Kedua, prosedur yang seharusnya dilalui justru dilewati, mulai dari persetujuan DPRD hingga izin kementerian teknis.
Penyidik menduga pelanggaran prosedur berdampak pada pengelolaan perusahaan daerah maupun Pertamina. Hingga kini Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.
Kerja sama operasi yang diusut berada di Lapangan Gas Jatinegara, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Menurut Pertamina EP, kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi berakhir pada Februari 2026. Sejak itu lapangan tersebut dikelola mandiri oleh Pertamina EP.
"Perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap untuk bekerja sama," kata Manager Communications Relations & CID Pertamina EP Pinto Budi Bowo Laksono pada September 2026.
Bagi publik Bekasi, lapangan gas Jatinegara bukan nama asing. Wilayah itu kerap dikaitkan dengan potensi pendapatan daerah yang besar. Karena itu, dugaan kerugian negara hingga Rp2 triliun menjadi angka yang sulit diabaikan.
Jejak Laporan Kompak Indonesia dan Pembagian Hak 90-10
Persoalan lapangan gas Jatinegara pernah dilaporkan ke KPK. Pada 12 Oktober 2020, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan di lapangan tersebut.
Laporan itu menyoroti pembagian hak 90 persen untuk Foster Oil dan 10 persen untuk perusahaan daerah. Kompak menghitung potensi pendapatan di luar cost recovery sekitar Rp278 miliar.
Angka itu jauh di bawah dugaan kerugian Rp2 triliun yang kini diusut Kejagung. Perbedaan besaran bisa muncul karena metode penghitungan yang berbeda, cakupan periode yang lebih panjang, atau komponen kerugian yang tidak masuk hitungan awal.
Yang penting dicatat, laporan 2020 itu tidak berujung pada penyidikan terbuka di KPK. Baru pada 2026 Kejagung bergerak melalui penggeledahan dan pemanggilan saksi. Perpindahan penanganan antar lembaga seperti ini kerap memunculkan pertanyaan soal koordinasi antar aparat penegak hukum.
Periode kerja sama 2009–2024 juga menjadi catatan tersendiri. Rentang 15 tahun berarti perjanjian itu melewati beberapa rezim pemerintahan kota dan setidaknya dua kali pergantian pucuk pimpinan daerah.
Dalam rentang itu, nama Tri Adhianto tercatat pernah berada di jajaran Pemerintah Kota Bekasi. Namun Kejagung belum menjelaskan peran pihak mana pun dalam perkara ini. Status Tri masih sebagai saksi.
Siapa Tri Adhianto dan Rekam Jejak Korupsi di Kota Bekasi
Tri Adhianto lahir di Jakarta pada 3 Januari 1970. Sebelum masuk politik, ia meniti karier sebagai aparatur sipil, termasuk menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi.
Ia menjadi Wakil Wali Kota Bekasi mendampingi Rahmat Effendi pada September 2018. Tri kemudian menjabat pelaksana tugas wali kota sejak Januari 2022, setelah Rahmat Effendi ditangkap KPK, dan wali kota definitif pada Agustus 2023.
Tri kembali menjabat Wali Kota Bekasi pada 20 Februari 2025 setelah memenangi Pilkada 2024 bersama Abdul Harris Bobihoe dengan 459.430 suara atau 47,06 persen. Ia juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi sejak 2019.
Kota Bekasi punya catatan panjang kasus korupsi yang menjerat pucuk pimpinannya:
- Mochtar Mohamad, Wali Kota Bekasi 2008–2012, divonis bersalah dalam perkara korupsi yang ditangani KPK.
- Rahmat Effendi, penerus Mochtar, terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2022 dan juga divonis bersalah.
- Tri Adhianto, wali kota petahana, berstatus saksi dalam perkara migas yang ditangani Kejagung.
Pola itu membuat publik Bekasi terbiasa melihat kepala daerahnya berurusan dengan aparat penegak hukum. Dua wali kota sebelumnya sudah divonis. Kini giliran wali kota aktif yang dipanggil penyidik, meski baru sebagai saksi.
Perlu ditegaskan, status saksi berbeda dari tersangka. Namun dalam banyak perkara korupsi, pemanggilan saksi menjadi tahap awal sebelum penyidik menetapkan pihak yang bertanggung jawab.
Dampak pada Pemerintahan Kota dan Pengelolaan Aset Daerah
Ketidakhadiran Tri pada pemeriksaan pertama berpotensi memantik perdebatan politik lokal. Pemerintah kota sudah menyatakan kooperatif, tetapi surat penjadwalan ulang membuat publik menunggu apakah komitmen itu diwujudkan pekan depan.
Dari sisi tata kelola, kasus ini menyoroti cara daerah mengelola aset migasnya. BUMD yang bergerak di sektor energi menuntut kapasitas teknis, legal, dan finansial yang tidak sederhana. Ketika prosedur izin dilewati, risikonya bukan hanya hukum, tetapi juga kehilangan potensi pendapatan bagi kas daerah.
Bagi Pertamina EP, berakhirnya kerja sama pada Februari 2026 memberi kejelasan operasional. Perusahaan menyatakan menghormati proses hukum. Lapangan Jatinegara kini dikelola mandiri, sehingga produksi tidak lagi bergantung pada skema KSO bersama BUMD.
Bagi warga Bekasi, yang paling terasa adalah pertanyaan soal uang. Jika dugaan kerugian negara mencapai Rp2 triliun, angka itu setara dengan belanja pembangunan yang seharusnya bisa dinikmati publik. Penyidikan yang transparan menjadi jalan untuk memastikan hitungan itu benar atau tidak.
Kejagung belum mengumumkan apakah akan memanggil pihak lain dalam waktu dekat. Penyidik juga belum menyebut pihak yang berpotensi menjadi tersangka.
Langkah Selanjutnya: Jadwal Ulang dan Arah Penyidikan
Fokus terdekat ada pada pemeriksaan ulang Tri Adhianto pekan depan. Kejagung belum menyebut tanggal pasti. Jika permintaan penjadwalan ulang dipenuhi, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan saksi sesuai agenda baru.
Setelah itu, penyidik kemungkinan mendalami dokumen yang disita dari enam lokasi penggeledahan. Dokumen perizinan, mekanisme persetujuan DPRD, dan komunikasi dengan Kementerian ESDM menjadi bahan yang menentukan arah perkara.
Pertanyaan yang belum terjawab: siapa yang menandatangani perjanjian kerja sama, bagaimana pembagian hak 90-10 disepakati, dan mengapa izin kementerian disebut diabaikan. Jawaban atas tiga hal itu akan menentukan siapa yang layak diproses lebih jauh.
Kejagung juga perlu menjelaskan mengapa perkara ini ditangani lembaganya, bukan KPK, mengingat laporan serupa pernah masuk ke lembaga antirasuah itu pada 2020. Transparansi soal pembagian kewenangan akan mengurangi kecurigaan publik.
Sampai saat itu tiba, status Tri tetap saksi. Ia masih menjabat Wali Kota Bekasi. Tekanan politik dan hukum akan berjalan bersamaan, terutama karena rekam jejak korupsi di kota itu sudah terlalu panjang untuk diabaikan.
Analisis Redaksi
Ketidakhadiran seorang wali kota pada panggilan penyidik selalu punya dua wajah. Secara hukum, penjadwalan ulang adalah hak yang wajar diajukan, apalagi jika ada agenda pemerintahan yang mendesak. Secara politik, langkah itu mudah dibaca sebagai upaya mengulur waktu. Kejagung sebaiknya tidak memberi ruang tafsir liar: tetapkan tanggal baru, umumkan, dan pastikan kehadiran benar-benar terjadi.
Yang lebih penting adalah substansi perkaranya. Dugaan bahwa perizinan DPRD dan Kementerian ESDM dilewati bukan persoalan administratif kecil. Dalam pengelolaan migas, izin adalah pintu masuk bagi kontrol publik atas aset yang tidak bisa diperbarui. Jika pintu itu dibiarkan terbuka tanpa pengawasan, kerugian negara bukan kemungkinan, melainkan soal waktu.
Angka Rp2 triliun versus hitungan Rp278 miliar dari laporan 2020 juga menuntut penjelasan terbuka. Publik berhak tahu metode penghitungan kerugian, periode yang dihitung, dan pihak yang dianggap bertanggung jawab. Tanpa itu, penyidikan berisiko menjadi pertunjukan hukum tanpa ujung.
Kota Bekasi sudah memberi pelajaran pahit: dua wali kotanya divonis korupsi. Perkara migas ini adalah ujian apakah institusi penegak hukum mampu memutus rantai itu, atau justru menambah daftar panjang nama yang tercatat karena aset publik yang seharusnya dikelola untuk rakyat.
Sumber: afu.id, pertamina.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0