KDRT di Lombok Tengah: Suami Hajar Istri hingga Lebam, Dipolisikan

Nov 17, 2026 - 16:10
 0  1
KDRT di Lombok Tengah: Suami Hajar Istri hingga Lebam, Dipolisikan

Seorang pria inisial SS, warga Dusun Selao, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB, dipolisikan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Nirmawati (35). Kekerasan dipicu cekcok soal uang dan menyebabkan korban mengalami luka lebam di muka serta sekujur tubuh.

Ad
Ad

Kronologi KDRT yang Berawal dari Cekcok di WhatsApp

Peristiwa nahas itu terjadi pada 12 November 2026, sehari sebelum laporan resmi masuk ke Polsek Praya Barat. Menurut Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polresta Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnadi, pertengkaran bermula dari komunikasi lewat ponsel.

Baca juga: Korupsi Dana Desa untuk Selingkuhan: Eks Kades Langkat Tetap Dihukum 2,5 Tahun

"Bahwa kejadian dugaan KDRT ini terjadi karena urusan rumah tangga. Iya soal uang. Kemudian terjadilah saling komunikasi lewat HP, kemudian ada bahasa yang menyinggung terhadap suaminya sehingga ini yang menjadi pemicu KDRT," ujar Brata saat dihubungi detikBali via telepon, Selasa (17/11/2026).

SS disebut tersinggung dengan bahasa yang disampaikan Nirmawati melalui pesan WhatsApp. Emosi yang memuncak berujung pada tindak kekerasan fisik. Nirmawati pun mengalami luka lebam di bagian muka dan tubuhnya.

Keesokan harinya, Jumat (13/11/2026), Nirmawati mendatangi Polsek Praya Barat untuk melaporkan suaminya. Foto korban saat melapor sempat beredar dan dikonfirmasi pihak kepolisian.

Polisi Sudah Terima Laporan, Satu Saksi Diperiksa

Iptu Lalu Brata Kusnadi membenarkan adanya pengaduan resmi. "Betul sudah ada pengaduannya di Polsek Praya Barat pada tanggal 13 November 2026 lalu dengan dugaan KDRT," kata Brata.

Baca juga: Perambahan 40 Ha TNBBS Kaur: 5 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari

Sejauh ini, penyidik baru memeriksa satu orang saksi, yakni kakak korban yang bertindak sebagai pelapor. Nirmawati belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih sakit.

"Informasi terlapor besok akan diminta keterangan. Dan pelapor juga akan diperiksa sebagai saksi," tegas Brata. Artinya, agenda pemeriksaan SS sebagai terlapor dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026).

Polisi juga menyatakan akan memanggil kembali pelapor untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Proses hukum diharapkan berjalan transparan dan sesuai prosedur.

Kondisi Korban Belum Stabil, Penyidikan Terkendala

Brata mengungkapkan penyelidikan kasus ini mengalami kendala karena kondisi korban yang belum stabil. Kesehatan korban harus menjadi pertimbangan pertama kepolisian dalam menangani perkara.

"Sekarang sudah ditangani oleh kepolisian. Dan polisi juga bekerja sesuai dengan SOP dan meminta masyarakat untuk bersabar sembari menunggu proses yang sedang berjalan," jelasnya.

Kepolisian juga mengimbau seluruh masyarakat, terutama keluarga korban, untuk tidak melakukan gerakan tambahan yang dapat memicu perluasan konflik. Brata meminta semua pihak memercayai seluruh proses penanganan kepada aparat penegak hukum (APH).

Imbauan ini penting mengingat kasus KDRT kerap memicu reaksi emosional dari keluarga besar kedua belah pihak. Polisi berupaya mencegah konflik meluas di tingkat dusun.

KDRT Bukan Urusan Privat: Ancaman Hukum dan Perlindungan Korban

Kasus yang menimpa Nirmawati bukan yang pertama kali terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp30 juta untuk kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat.

Namun, implementasi di lapangan sering terkendala. Korban kerap enggan melapor karena tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau stigma sosial. Dalam kasus ini, peran kakak korban sebagai pelapor menjadi kunci agar kasus tidak berhenti di tengah jalan.

Pemicu KDRT yang berawal dari masalah uang rumah tangga juga menyoroti persoalan ekonomi yang membebani banyak keluarga. Tekanan finansial sering menjadi pemicu pertengkaran yang berujung kekerasan.

Data dari berbagai lembaga layanan menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk KDRT yang paling banyak dilaporkan. Korban umumnya perempuan, dengan dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan sosial.

  • Pasal 44 UU PKDRT: Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp15 juta.
  • Pasal 45: Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana naik menjadi 10 tahun atau denda Rp30 juta.
  • Pasal 46: Jika mengakibatkan kematian, ancaman pidana 15 tahun atau denda Rp45 juta.

Selain jalur pidana, korban berhak mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk pendampingan hukum dan psikologis. Namun akses terhadap layanan ini masih terbatas di daerah.

Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan Terlapor dan Penguatan Bukti

Agenda terdekat kepolisian adalah memeriksa SS sebagai terlapor pada Rabu (18/11/2026). Pemeriksaan ini akan menentukan apakah kasus naik ke tahap penyidikan atau tidak.

Polisi juga akan mengumpulkan bukti visum et repertum untuk memastikan tingkat luka yang dialami Nirmawati. Hasil visum akan menjadi dasar penetapan pasal yang tepat.

Selain itu, penyidik berencana memeriksa saksi-saksi lain, termasuk keluarga dan tetangga yang mengetahui peristiwa tersebut. Kesaksian mereka diharapkan memperkuat konstruksi perkara.

Masyarakat diminta tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat memperkeruh suasana. Proses hukum harus menjadi jalan utama penyelesaian.

Analisis Redaksi: Kekerasan yang Berulang dan Kelemahan Penanganan

Kasus Nirmawati adalah cermin kecil dari persoalan besar yang belum tuntas di negeri ini. KDRT masih sering dianggap urusan domestik yang tabu dibicarakan. Padahal, dampaknya nyata dan korban memikul beban ganda: luka fisik dan tekanan sosial.

Yang menarik dari kasus ini adalah pemicunya: uang. Tekanan ekonomi rumah tangga sering menjadi pemicu pertengkaran yang berujung kekerasan. Namun kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan, apa pun alasannya. Tersinggung karena bahasa di WhatsApp bukan alasan untuk menghajar istri hingga lebam.

Kecepatan pelaporan oleh kakak korban patut diapresiasi. Namun perjalanan kasus ini masih panjang. Polisi harus memastikan pemeriksaan terlapor berjalan tanpa tekanan, dan korban mendapat pendampingan yang layak. Jangan sampai kasus ini berhenti di tengah jalan karena korban memilih berdamai demi stabilitas keluarga. Negara harus hadir, bukan sekadar menunggu laporan.

Sumber: detik.com, hukumonline.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad