Hasil Sadap Presiden Dicetak dan Dikirim Kurir, Dalang di Atas Listyo Sigit Diduga Sudah Dikantongi BIN
Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri diyakini sudah mengantongi identitas dalang utama di atas eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Jejaknya terlacak dari dokumen hasil sadapan yang dicetak lalu dibawa kurir dari Jakarta ke sejumlah kota.
Pengamat Pertahanan yang juga Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, membeberkan taktik operasi senyap itu. Para pelaku sengaja menghindari aplikasi pesan terenkripsi dan ruang digital untuk memutus jejak elektronik.
Baca juga: Korupsi Dana Desa untuk Selingkuhan: Eks Kades Langkat Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Data yang disedot dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring memakai perangkat USB, lalu dicetak menjadi dokumen fisik. Pemindahan manual ini dilakukan karena teknologi LIMS selalu merekam jejak aktivitas (log) secara mutlak pada server.
Kronologi: Dari Server LIMS ke Tangan Kurir
Andi menjelaskan alur distribusi dokumen hasil sadapan itu saat dihubungi Afu.id, Selasa (17/11/2026). Menurut dia, para pelaku menyadari bahwa setiap aktivitas di server LIMS terekam permanen. Karena itu, mereka tidak mengirim data melalui kanal digital yang bisa diaudit.
"Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar," ujar Andi.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: operasi ini bukan kerja tunggal. Ada perencana, ada pelaksana teknis yang mengunduh data, ada pihak yang mencetak, dan ada kurir yang mengantar dokumen ke kota tujuan. Rantai itulah yang disebut Andi sebagai titik lemah paling mudah dilacak aparat.
Baca juga: Perambahan 40 Ha TNBBS Kaur: 5 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari
Kasus ini sendiri mencuat setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nama dari lingkungan kepolisian telah bergulir ke permukaan. Irjen Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta sudah lebih dulu menjalani sidang etik, dan Listyo Sigit dijadwalkan menyusul pekan depan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Doli membenarkan pernyataan Prabowo soal keberadaan deep state. Ia juga menegaskan aktor utama penyadapan bukan Listyo Sigit. Sementara itu, Komjen Hendro Pandowo, jenderal seangkatan Listyo Sigit, kini berada di posisi yang menentukan nasib para tersangka.
Peran Listyo Sigit dan Infrastruktur yang Dibawa ke KSP
Andi menyoroti posisi Listyo Sigit saat menjabat Kepala Staf Presiden. Menurut dia, Kantor Staf Presiden (KSP) tidak pernah memiliki wewenang maupun perangkat penyadapan. Infrastruktur intelijen yang dipakai dalam kasus ini, katanya, dibawa secara ilegal dari jabatan sebelumnya di kepolisian.
"Ketika Pak Sigit membawa dan melaksanakan ini sebagai Kepala Staf Presiden, itu deep state-nya bekerja, infrastruktur bawaan dari jabatan sebelumnya," jelas Andi.
Pernyataan itu menempatkan kasus ini bukan sekadar pelanggaran prosedur penyadapan, melainkan soal perpindahan alat dan kewenangan lintas institusi. KSP, sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam penyusunan kebijakan, tidak dibekali perangkat intersepsi. Karena itu, keberadaan alat sadap di lingkungan Istana menjadi pertanyaan tersendiri.
Andi menyebut praktik ini sebagai bukti nyata deep state atau negara dalam negara. Ia tidak merinci siapa pihak di atas Listyo Sigit yang dimaksud. Namun ia memastikan struktur jejaringnya sudah terpetakan utuh oleh otoritas keamanan.
Sejumlah fakta yang menandai kasus ini:
- Data hasil sadapan diunduh luring dari server LIMS menggunakan perangkat USB.
- Dokumen dicetak menjadi print out agar tidak meninggalkan jejak digital.
- Distribusi dilakukan kurir dari Jakarta ke kota X dan Y.
- Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan, menyusul Eko Hadi dan Ahrie Sonta.
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghentikan penyidikan di level Listyo Sigit sebagai penerima akhir tunggal.
Mengapa Polisi Menahan Laju Penanganan Kasus
Keputusan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghentikan penyidikan di level Listyo Sigit menuai sorotan. Andi menilai langkah itu bukan tanda aparat gagal membongkar dalang utama, melainkan bentuk deeskalasi yang disengaja.
Menurut dia, pemerintah sedang menarik "rem darurat". Alasannya bukan soal lemahnya bukti, tetapi pertimbangan stabilitas politik dan ekonomi nasional menjelang peristiwa politik penting dalam waktu dekat.
"Pemerintah memutuskan deeskalasi dulu karena ada peristiwa politik penting dalam waktu dua minggu ke depan," tegas Andi.
Pernyataan itu memberi konteks pada jeda penanganan yang terlihat di permukaan. Di satu sisi, BIN dan Bareskrim disebut sudah memetakan jejaring. Di sisi lain, penyidikan di level tertentu sengaja ditahan. Dua hal ini berjalan bersamaan, dan itulah yang membuat kasus penyadapan Presiden terasa berhenti di tengah jalan.
Publik juga mencatat ironi tersendiri. Dalam pemberitaan terkait, Listyo Sigit pernah menolak RUU Penyadapan hingga gagal disahkan. Kini namanya justru muncul dalam pusaran kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Dampak ke Institusi Kepolisian dan Istana
Kasus ini menyeret tiga institusi sekaligus: Polri, KSP, dan BIN. Bagi Polri, rangkaian sidang etik terhadap jenderal-jenderal aktif maupun purnawirawan menjadi ujian integritas. Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang etik tertutup, sementara Ahrie Sonta lebih dulu di-PTDH.
Bagi KSP, pertanyaan soal keberadaan perangkat sadap di lingkungannya belum terjawab tuntas. Bagi BIN, posisi lembaga ini menjadi krusial karena disebut telah memegang identitas dalang utama. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BIN maupun Bareskrim soal nama yang dimaksud.
Yang jelas, pola operasi manual dengan kurir dan cetakan fisik menunjukkan pelaku berusaha menutup celah digital. Upaya itu justru meninggalkan jejak yang, menurut Andi, mudah ditelusuri. Dokumen fisik berpindah tangan, kurir bergerak antar kota, dan setiap mata rantai menyimpan saksi.
Langkah Selanjutnya: Sidang Etik dan Arah Penyidikan
Perhatian publik kini tertuju pada sidang etik Listyo Sigit pekan depan. Agenda itu akan menjadi penanda apakah penanganan kasus bergerak ke level yang lebih tinggi atau tetap berhenti di penerima akhir tunggal.
Andi memastikan struktur jejaring sudah terbongkar di internal pemerintahan, Bareskrim, dan BIN. Jika benar demikian, pertanyaannya bukan lagi soal siapa pelakunya, melainkan kapan identitas itu diumumkan dan sejauh mana penyidikan dibuka kembali.Untuk sementara, kepolisian memilih menahan laju. Keputusan itu diambil dengan alasan yang disebut Andi sebagai pertimbangan stabilitas menjelang peristiwa politik dua pekan ke depan. Bagi publik, kasus penyadapan Presiden masih menyisakan satu pertanyaan besar: siapa dalang di atas Listyo Sigit yang disebut sudah dikantongi BIN.
Analisis Redaksi
Ada dua hal yang membuat kasus ini sulit diredam. Pertama, pola operasinya meninggalkan jejak fisik yang bisa ditelusuri siapa pun yang punya akses ke alur logistik dokumen. Kedua, pengakuan bahwa jejaring sudah terpetakan datang dari pihak yang bukan bagian dari aparat penegak hukum, melainkan pengamat yang berafiliasi dengan partai politik. Dua kondisi ini menempatkan pemerintah di posisi sulit: membuka penyidikan berarti mengakui ada aktor di atas Listyo Sigit, menahannya berarti membiarkan pertanyaan publik menggantung.
Argumen deeskalasi demi stabilitas politik dan ekonomi memang masuk akal secara teknis. Namun dalam kasus yang menyangkut penyadapan terhadap Presiden, stabilitas justru dibangun dari kepastian hukum. Jika identitas dalang utama benar sudah dikantongi BIN dan Bareskrim, menunda pengumuman hanya memindahkan ketegangan ke ruang publik yang lebih sulit dikendalikan.
Yang paling perlu diawasi adalah konsistensi penanganan. Sidang etik terhadap Eko Hadi, Ahrie Sonta, dan Listyo Sigit harus berjalan dengan standar yang sama. Jika penyidikan dihentikan di satu nama sementara nama lain diproses, publik akan membaca itu sebagai seleksi, bukan penegakan hukum. Di titik itulah kredibilitas institusi dipertaruhkan, bukan hanya di ruang sidang, tetapi di mata rakyat yang membaca setiap pernyataan pejabat.
Sumber: afu.id, schema.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0