Perambahan 40 Ha TNBBS Kaur: 5 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari
Kasus dugaan perambahan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Kaur, Bengkulu, memasuki babak baru. Lima tersangka dan barang bukti resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kaur setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
Pelimpahan dilakukan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera bersama lima tersangka dan barang bukti. Dengan demikian, perkara tersebut siap memasuki tahap persidangan.
Baca juga: Korupsi Dana Desa untuk Selingkuhan: Eks Kades Langkat Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Kelima tersangka berinisial TS, UY, SF, HM, dan SL. Seluruhnya kini ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kronologi Pelimpahan dan Penetapan Tersangka
Berkas perkara dinyatakan lengkap setelah penyidik Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera merampungkan penyidikan. Pelimpahan dilakukan pada Selasa, 17 November 2026, ke Kejari Kaur.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lucky Selvano Marigo mengatakan persidangan akan ditangani tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu bersama Kejari Kaur. Alasannya, lokasi dugaan tindak pidana berada di wilayah Kabupaten Kaur.
"Karena lokasi kejadian berada di wilayah Kaur, persidangan akan ditangani bersama tim dari Kejati Bengkulu di Kejari Kaur," kata Lucky Selvano, Selasa (17/11/2026).
Lucky menyebut tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. Berdasarkan keterangan para tersangka, terdapat sejumlah nama yang sebelumnya sempat diamankan petugas, namun belum ditetapkan sebagai tersangka.
"Jaksa juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari keterangan para tersangka, terdapat nama-nama yang sebelumnya diamankan namun belum ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.
Dalam perkara ini, kelima tersangka disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Kehutanan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Barang Bukti yang Disita Petugas
Selain mengamankan para tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal tersebut. Barang bukti itu antara lain:
- Mesin chainsaw
- Senapan angin
- Senjata api rakitan
- Amunisi
- Berbagai peralatan lainnya
Berdasarkan hasil penanganan perkara, aktivitas perambahan diduga terjadi di zona inti kawasan TNBBS dengan luasan mencapai sekitar 40 hektare. Kawasan yang seharusnya dilindungi itu diduga telah berubah menjadi lokasi aktivitas ilegal.
Zona inti merupakan bagian paling terlindungi dalam tata zonasi taman nasional. Di kawasan ini, segala bentuk pemanfaatan yang mengubah fungsi hutan dilarang.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi
Pelimpahan melibatkan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera sebagai penyidik dan Kejari Kaur sebagai penerima berkas. Tim JPU akan bekerja bersama Kejati Bengkulu karena lokasi perkara berada di Kaur.
Lucky Selvano Marigo menjadi juru bicara dalam pelimpahan ini. Ia menegaskan persidangan akan digelar di Kaur. Ia juga menyatakan penyidik dan jaksa masih mendalami keterangan para tersangka untuk memetakan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
"Dari keterangan para tersangka, terdapat nama-nama yang sebelumnya diamankan namun belum ditetapkan sebagai tersangka," ujar Lucky.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak tersangka atau kuasa hukumnya. Identitas lengkap kelima tersangka juga belum diungkap ke publik; penyidik hanya merilis inisial TS, UY, SF, HM, dan SL.
Latar Belakang: Mengapa TNBBS Rentan
TNBBS adalah kawasan konservasi yang membentang di tiga provinsi: Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kawasan ini menjadi habitat sejumlah satwa dilindungi, termasuk harimau sumatra, gajah sumatra, dan badak sumatra.
Tekanan terhadap kawasan ini bukan hal baru. Pembukaan lahan, perluasan kebun, dan aktivitas ilegal lain kerap mengancam kelestarian hutan. Zona inti menjadi sasaran karena menyimpan kayu bernilai ekonomi dan lahan yang bisa dimanfaatkan.
Dalam konteks hukum, perambahan kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Pasal-pasalnya mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda. Penyidik juga menjerat para tersangka dengan ketentuan KUHP.
Proses hukum perkara ini menempuh jalur pidana biasa: penyidikan oleh Gakkum, pelimpahan berkas ke kejaksaan, lalu persidangan di pengadilan negeri. Pelimpahan ke Kejari Kaur menandai bahwa berkas telah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Pelimpahan ini membuka jalan bagi persidangan yang akan menentukan nasib kelima tersangka. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi ancaman pidana sesuai UU Kehutanan dan KUHP.
Bagi kawasan TNBBS, kasus ini menjadi ujian penegakan hukum. Perambahan 40 hektare di zona inti bukan persoalan kecil. Pemulihan kawasan yang rusak membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit.
Jaksa juga membuka peluang menjerat pihak lain. Nama-nama yang sebelumnya diamankan namun belum berstatus tersangka masih dalam penelusuran. Artinya, jumlah tersangka bisa bertambah seiring berjalannya persidangan.
Langkah berikutnya adalah penjadwalan sidang di Pengadilan Negeri Kaur. Tim JPU dari Kejati Bengkulu dan Kejari Kaur akan menyiapkan surat dakwaan. Sementara itu, kelima tersangka tetap ditahan.
Publik di Bengkulu, khususnya warga sekitar Kaur, menanti apakah proses hukum ini berjalan transparan. Sebab, penegakan hukum di sektor kehutanan sering kali berhenti di tahap penyidikan.
Analisis Redaksi
Pelimpahan lima tersangka ke Kejari Kaur patut diapresiasi sebagai langkah maju. Namun, publik perlu mencermati satu hal: perkara ini menyangkut 40 hektare zona inti TNBBS, kawasan yang seharusnya paling ketat dijaga. Jika perambahan bisa terjadi di sana, ada persoalan pengawasan yang lebih besar.
Pernyataan JPU Lucky Selvano Marigo tentang kemungkinan keterlibatan pihak lain memberi sinyal bahwa kasus ini tidak tunggal. Ada nama-nama yang sempat diamankan tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa harus mendalami hal ini, bukan sekadar melengkapi berkas lima orang yang sudah ada.
Yang juga krusial adalah transparansi persidangan. Masyarakat berhak tahu siapa aktor di balik perambahan, bukan hanya pelaksana di lapangan. Jika hukum hanya menyentuh kaki tangan, pesan yang muncul adalah bahwa kerusakan hutan bisa dibeli dengan hukuman ringan.
Penegakan hukum di sektor kehutanan sering berhenti di tengah jalan. Kasus TNBBS Kaur bisa menjadi pengecualian jika jaksa serius membongkar jaringan dan hakim menjatuhkan putusan yang memberi efek jera. Selain itu, pemulihan ekosistem yang rusak harus menjadi bagian dari agenda, bukan sekadar catatan kaki.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan kasus ini tidak diukur dari berapa orang yang dipenjara, tetapi dari apakah hutan TNBBS benar-benar terlindungi setelahnya.
Sumber: detik.com, ksdae.menlhk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0