Fahd Arafiq Ngaku Alirkan Rp70 Miliar ke Muktamar NU, Gus Ipul Bantah
Tersangka kasus korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengaku telah menyerahkan uang Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Pengakuan itu muncul usai pemeriksaan pada Selasa (17/11/2026), dan langsung dibantah mantan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf.
Fahd menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan kekeliruan. Menurutnya, uang yang ia serahkan murni untuk organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Baca juga: KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Dedi Congor, Alasan Sakit Diragukan
"Saya kasih murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd, dikutip dari AFU.ID.
Pengakuan itu menambah daftar kontroversi yang membelit Muktamar ke-35 NU. Sebelumnya, isu serupa sempat mencuat lewat sebuah siniar yang menyebut adanya aliran uang ratusan miliar ke forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut.
Kronologi Pengakuan Fahd Arafiq dan Permintaan Rp100 Miliar
Dalam keterangan kepada wartawan pada 10 November lalu, Fahd mengaku dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto. Permintaan itu, kata Fahd, berawal dari telepon Arif yang ingin meminjam uang.
Fahd sempat menolak permintaan tersebut. Namun ia akhirnya tetap meminjamkan uang karena Arif membawa nama seorang petinggi yang tidak ia sebutkan identitasnya. Uang yang diserahkan hanya 70 persen dari total permintaan, yakni Rp70 miliar.
Baca juga: Ratusan Paket Sabu Disita di Pasar Obor Jaktim, 10 Pemuda Diamankan
Dana itu disebut Fahd sebagai talangan untuk Muktamar NU. Ia tidak merinci secara eksplisit asal-usul uang yang diserahkan. "Saya kasih murni untuk NU," ujarnya menegaskan.
Pernyataan Fahd ini mempertegas dugaan adanya aliran uang ke muktamar. Sebelumnya, isu serupa telah lebih dulu beredar di ruang publik melalui kanal siniar.
Gus Lilur R. Abdullah Sahlawi, dalam sebuah podcast, menyebut adanya peredaran uang suap lebih dari Rp400 miliar yang diangkut dari Jakarta menuju Jombang, lokasi Muktamar ke-35. Uang itu disebut dibawa menggunakan dua mobil mewah Land Cruiser yang diangkut truk towing.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari penyidik mengenai kaitan antara pengakuan Fahd dan temuan penyidikan. Publik menunggu apakah KPK akan mendalami aliran dana ke muktamar.
Pihak yang Terlibat dan Bantahan Gus Ipul
Nama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul muncul sebagai pihak yang paling vokal membantah tuduhan aliran dana korupsi ke Muktamar NU. Bantahan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam podcast Akbar Faizal Uncensored di Jakarta, Senin (28/9/2026) malam.
"Emang ada duit 400 miliar lebih itu yang beredar pada Muktamar? Saya pastikan tidak ada," kata Gus Ipul.
Ia juga membantah tudingan bahwa dana sekitar Rp450 miliar yang dikaitkan dengan Muktamar NU berasal dari hasil korupsi. Menurutnya, tuduhan itu perlu diklarifikasi karena telah beredar luas di media sosial dan dipercaya sebagian masyarakat.
"Ini hal yang perlu diklarifikasi. Lebih-lebih dalam konteks yang isu beredar, 450 miliar dari hasil korupsi, itu saya pastikan enggak ada," ujarnya.
Gus Ipul menyebut tuduhan tersebut brutal karena menyangkut organisasi Islam dan sejumlah tokoh. "Saya menyebutnya brutal. Betul. Setuju saya ini. Ini brutal," kata dia.
Menurut Gus Ipul, tuduhan itu telah memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk keluarganya. Ia menegaskan tidak ada aliran dana korupsi ke muktamar.
Sementara itu, Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen, juga berstatus tersangka dalam kasus ini. Namanya disebut Fahd sebagai pihak yang meminta pinjaman Rp100 miliar. Hingga kini belum ada pernyataan publik dari Arif terkait pengakuan Fahd.
Latar Belakang Kasus Korupsi di Kementerian ATR/BPN
Kasus yang menjerat Fahd dan Arif merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Lembaga yang menangani kasus ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari pemberitaan terkait, penyidik disebut tengah mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon. Pemeriksaan terhadap pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Nusron, disebut belum mendalam soal aliran uang ke Muktamar NU.
KPK, menurut laporan tersebut, fokus pada dugaan suap dan gratifikasi di kasus HGB PT Summarecon. Artinya, pengakuan Fahd soal Rp70 miliar ke Muktamar NU belum tentu menjadi fokus utama penyidikan saat ini.
Muktamar ke-35 PBNU sendiri digelar di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Forum itu menjadi ajang pemilihan pengurus besar dan dihadiri ribuan kader dari berbagai daerah.
Sejumlah pihak menilai isu aliran dana ke muktamar mencoreng citra organisasi. Namun, hingga kini belum ada bukti resmi yang dipublikasikan penyidik terkait kaitan dana korupsi dengan penyelenggaraan muktamar.
Dampak dan Reaksi Publik
Pengakuan Fahd memicu reaksi beragam. Sebagian warganet mempertanyakan transparansi pengelolaan dana muktamar. Sebagian lain meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas asal-usul uang yang diserahkan.
Di sisi lain, bantahan Gus Ipul menjadi penyeimbang. Ia menegaskan tuduhan Rp450 miliar dari hasil korupsi tidak benar. Namun, pernyataan Fahd soal Rp70 miliar membuat isu ini sulit diredam.
Perbedaan angka menjadi sorotan. Gus Ipul membantah angka Rp400-450 miliar, sementara Fahd menyebut Rp70 miliar. Publik menunggu penjelasan resmi mengenai hubungan antara kedua angka tersebut.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika penerimaan dana organisasi. Jika benar ada dana dari tersangka korupsi, maka integritas pengelolaan keuangan NU bisa dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PBNU terkait pengakuan Fahd. AFU.ID telah mencoba menghubungi pihak terkait, namun belum mendapat respons.
Langkah Selanjutnya: Apa yang Akan Dilakukan KPK?
KPK belum memberikan pernyataan baru soal pengakuan Fahd. Penyidik disebut masih fokus pada kasus suap dan gratifikasi HGB PT Summarecon.
Namun, pengakuan Fahd di ruang publik bisa menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mendalami aliran dana ke Muktamar NU. Jika ditemukan bukti, bukan tidak mungkin kasus ini berkembang.
Publik akan menantikan apakah KPK memanggil pihak-pihak yang disebut menerima dana, termasuk pengurus PBNU. Selain itu, klarifikasi dari Arif Sugiyanto juga ditunggu.
Yang jelas, kasus ini menambah tekanan terhadap Kementerian ATR/BPN yang tengah diterpa isu korupsi. Pengakuan Fahd menjadi babak baru yang perlu dijelaskan secara hukum, bukan hanya di ruang publik.
Analisis Redaksi
Pengakuan Fahd Arafiq bahwa ia menyerahkan Rp70 miliar untuk Muktamar NU adalah pernyataan yang tidak bisa diabaikan. Ia menyampaikannya sebagai tersangka, di hadapan wartawan, setelah menjalani pemeriksaan. Pernyataan itu bukan sekadar gosip siniar, melainkan klaim langsung dari pihak yang terlibat.
Namun, pengakuan itu juga mengandung celah. Fahd tidak menjelaskan asal-usul uang. Ia hanya menyebut uang itu "murni untuk NU". Tanpa penjelasan sumber dana, klaim tersebut belum bisa dianggap sebagai bukti aliran dana korupsi ke muktamar.
Bantahan Gus Ipul juga perlu didengar. Ia membantah angka Rp400-450 miliar, bukan Rp70 miliar. Perbedaan angka ini penting. Bisa jadi keduanya merujuk pada hal yang berbeda, atau ada informasi yang belum terungkap.
Yang paling krusial adalah langkah KPK. Jika penyidik serius menangani kasus ini, mereka harus mendalami pengakuan Fahd. Memanggil pihak-pihak yang disebut menerima dana adalah langkah awal yang logis.
Publik berhak mendapatkan penjelasan. Isu ini menyangkut organisasi keagamaan besar dan lembaga negara. Tanpa klarifikasi hukum, spekulasi akan terus berkembang dan merusak kepercayaan publik.
Sumber: kpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0