Pemkab Tanjabbar Dukung Pidana Kerja Sosial, Bupati Anwar Sadat Janji Libatkan Pelanggar Bersihkan Sampah

Nov 18, 2026 - 23:40
 0  1
Pemkab Tanjabbar Dukung Pidana Kerja Sosial, Bupati Anwar Sadat Janji Libatkan Pelanggar Bersihkan Sampah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, resmi mendukung penerapan pidana kerja sosial. Bupati Anwar Sadat menyebut sanksi ini lebih humanis dan akan melibatkan pelanggar hukum dalam kegiatan produktif seperti pengelolaan sampah.

Ad
Ad

Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Tanjabbar dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi. "Ini merupakan salah satu bentuk upaya kita memberikan sanksi yang lebih humanis, berkeadilan, dan memberdayakan masyarakat. Harapan kita, setelah mereka menyelesaikan hukumannya, mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak seperti sebelumnya," kata Anwar Sadat di Kuala Tungkal, Rabu.

Baca juga: Pemkab Banyuwangi dan BIN Bekali 300 Petugas untuk Perbarui DTSEN

Kronologi dan Isi Nota Kesepakatan

Penandatanganan nota kesepakatan berlangsung di Kuala Tungkal, ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hadir dalam kegiatan itu Bupati Anwar Sadat dan Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi Dwi Santosa. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pidana kerja sosial di wilayah tersebut.

Menurut Anwar Sadat, langkah itu merupakan program positif untuk menghadirkan paradigma sistem pemidanaan baru. "Tidak sekadar berorientasi pada efek jera atau pemenjaraan, melainkan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pembinaan, serta pemulihan sosial," ujarnya.

Skema ini nantinya akan menempatkan warga yang dijatuhi sanksi pidana kerja sosial berdasarkan putusan pengadilan di berbagai fasilitas umum. Lokasi yang disiapkan meliputi rumah ibadah, kantor pemerintahan, aula, hingga lingkungan masyarakat. Mereka akan melaksanakan kegiatan sosial yang produktif.

Dwi Santosa menjelaskan, pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum nasional dari model konsep hukum lama (retributif) menuju keadilan bersifat memperbaiki (restoratif)," ujarnya.

Baca juga: Banteng Komando Kodim 1408/MKS Ikut Latihan PKS 2026 di Makassar

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

Ada dua institusi utama di balik kesepakatan ini: Pemkab Tanjung Jabung Barat dan Ditjenpas Jambi yang diwakili Bapas Kelas I Jambi. Bupati Anwar Sadat menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah. "Kita sudah memiliki alat pemisah sampah plastik, organik, dan nonorganik. Ini bisa menjadi salah satu kegiatan produktif bagi mereka," tuturnya.

Dari sisi pemasyarakatan, Kepala Bapas Kelas I Jambi Dwi Santosa berharap nota kesepakatan ini membuat seluruh instansi penegak hukum dan instansi terkait menjalankan fungsi secara terpadu. Mulai dari eksekusi putusan pengadilan, pengawasan, pembimbingan kemasyarakatan, hingga penyediaan lokasi kerja sosial yang tepat sasaran.

"Dengan adanya kerja sama ini, kita berharap pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat segera terealisasi dan benar-benar memberikan manfaat, baik bagi mereka yang menjalani pidana maupun bagi masyarakat secara luas," kata Dwi Santosa.

Pemkab Tanjabbar juga akan membuka ruang pemanfaatan fasilitas rumah ibadah—masjid, gereja, klenteng, dan lainnya—serta lembaga pendidikan sebagai lokasi kerja sosial. Langkah ini dinilai efektif untuk menjaga kebersihan fasilitas umum sekaligus memperkuat harmonisasi kehidupan beragama di tengah masyarakat.

Latar Belakang: KUHP Baru dan Pergeseran Paradigma Hukum

Pidana kerja sosial bukan kebijakan yang lahir tiba-tiba. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara eksplisit memasukkan kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok. Ini adalah bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Dalam kerangka KUHP lama, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. KUHP baru menambahkan pidana kerja sosial sebagai alternatif yang lebih ringan dan berorientasi pada pemulihan. Tujuannya mengurangi dampak negatif pemenjaraan, terutama bagi pelanggar hukum ringan.

Penerapan pidana kerja sosial memerlukan dukungan infrastruktur dan regulasi daerah. Karena itu, nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan Balai Pemasyarakatan menjadi kunci. Bapas bertugas melakukan pembimbingan kemasyarakatan, sementara pemerintah daerah menyediakan lokasi dan kegiatan yang produktif.

Dukungan Pemkab Tanjabbar memperlihatkan kesiapan daerah menerjemahkan amanat KUHP baru ke tingkat praktis. Tanpa kerja sama lintas sektor, pidana kerja sosial berisiko hanya menjadi norma tertulis tanpa implementasi.

Dampak: Solusi Sampah hingga Keterampilan Baru

Salah satu sektor yang menjadi sorotan di Tanjung Jabung Barat adalah pengelolaan sampah. Volume sampah di wilayah itu mencapai hampir 200 ton per hari. Angka itu membuat pengelolaan sampah menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan penanganan serius.

Bupati Anwar Sadat berharap para pelaku kerja sosial dapat dilibatkan dalam program kebersihan lingkungan, termasuk pemisahan dan pengolahan sampah organik maupun anorganik. Menurutnya, fasilitas pemisah sampah yang sudah tersedia bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif tersebut.

Selain memberi manfaat bagi lingkungan, pelaku kerja sosial dapat memperoleh keterampilan yang menjadi bekal menambah penghasilan setelah menyelesaikan masa pidana. Ini sejalan dengan tujuan pemidanaan restoratif yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Dampak lain adalah penguatan harmonisasi kehidupan beragama. Dengan melibatkan pelanggar hukum dalam kegiatan di rumah ibadah, masyarakat diajak melihat sanksi pidana bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai kesempatan memperbaiki diri dan lingkungan.

Langkah Selanjutnya: Eksekusi dan Pengawasan Terpadu

Setelah nota kesepakatan diteken, tahap berikutnya adalah realisasi di lapangan. Dwi Santosa menekankan pentingnya fungsi terpadu antarinstansi. Mulai dari eksekusi putusan pengadilan, pengawasan, pembimbingan kemasyarakatan, hingga penyediaan lokasi kerja sosial yang tepat sasaran.

Pemkab Tanjabbar akan menyiapkan fasilitas umum sebagai lokasi kerja sosial. Rumah ibadah, kantor pemerintahan, aula, dan lingkungan masyarakat menjadi pilihan utama. Selain itu, lembaga pendidikan juga akan dilibatkan.

Namun, pelaksanaan pidana kerja sosial tetap bergantung pada putusan pengadilan. Warga yang dijatuhi sanksi berdasarkan putusan pengadilan akan ditempatkan di lokasi-lokasi tersebut. Pengawasan menjadi tanggung jawab Bapas bersama instansi terkait.

Keberhasilan program ini akan diuji di lapangan. Diperlukan koordinasi rutin, evaluasi, dan pelaporan agar pidana kerja sosial tidak sekadar menjadi formalitas. Jika berjalan baik, Tanjabbar bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jambi.

Analisis Redaksi: Ujian Nyata Restorative Justice di Daerah

Dukungan Pemkab Tanjabbar terhadap pidana kerja sosial patut diapresiasi. Namun, komitmen di atas kertas belum cukup. Tantangan terbesar justru ada pada implementasi: siapa yang mengawasi, bagaimana mengevaluasi, dan apakah kegiatan benar-benar produktif atau hanya simbolis.

Melibatkan pelanggar hukum dalam pengelolaan sampah adalah pilihan cerdas. Persoalan sampah di Tanjabbar mencapai hampir 200 ton per hari, dan itu membutuhkan tenaga serta kesadaran kolektif. Pidana kerja sosial bisa menjadi solusi ganda: meringankan beban lingkungan sekaligus memberi keterampilan baru bagi pelanggar.

Yang perlu dijaga adalah konsistensi. Jangan sampai program ini berhenti setelah seremoni penandatanganan. Pengadilan, Bapas, dan pemerintah daerah harus membangun sistem pemantauan yang transparan. Masyarakat juga perlu dilibatkan agar tidak ada stigma terhadap peserta kerja sosial.

Jika berhasil, Tanjabbar bisa menjadi laboratorium restorative justice di Jambi. Jika gagal, pidana kerja sosial hanya akan menjadi daftar panjang kebijakan yang berhenti di atas kertas.

Sumber: jambi.antaranews.com, peraturan.bpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad