Pekerja Informal Jateng 61 Persen: Heri Pudyatmoko Desak Jaminan Sosial
Dominasi pekerja informal di Jawa Tengah mencapai 61 persen atau sekitar 13,04 juta orang pada Februari 2026. Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko mendorong pemerintah memperluas jaminan sosial dan perlindungan bagi kelompok ini.
Data BPS: 13,04 Juta Pekerja Informal di Jateng
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja informal di Jawa Tengah pada Februari 2026 mencapai sekitar 13,04 juta orang. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan pekerja formal yang tercatat sekitar 8,34 juta orang. Dengan demikian, sekitar 61 persen penduduk bekerja di Jawa Tengah berada di sektor informal.
Baca juga: Kejati Riau Juara 1 Pengelolaan Media Sosial 2026, Kalahkan Kejati se-Indonesia
Besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor informal menunjukkan perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Kebijakan itu juga harus menjamin kepastian dan perlindungan bagi pekerja.
Data tersebut menjadi pijakan bagi DPRD Jawa Tengah untuk menyoroti kondisi pekerja informal. Selisih antara pekerja formal dan informal yang mencapai hampir 5 juta orang menandakan bahwa sektor informal masih menjadi penopang utama penghidupan warga.
Pekerja informal mencakup pedagang kecil, pengemudi transportasi, buruh harian, hingga pelaku usaha mikro. Mereka tersebar di berbagai sektor, dari perdagangan hingga jasa, dan menjadi bagian penting dari struktur ketenagakerjaan provinsi.
Heri Pudyatmoko Soroti Tantangan Perlindungan Pekerja
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai dominasi pekerja informal menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian serius. Pihaknya pun mendorong pemerintah memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja informal.
Baca juga: Kejati Riau Juara I Pengelola Media Sosial Terbaik Kejaksaan 2026
Menurutnya, sebagian pekerja di sektor tersebut berpotensi menghadapi ketidakpastian pendapatan. Mereka juga menghadapi keterbatasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan, serta minimnya perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan penghasilan.
"Pekerja informal memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Mereka tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah harus memastikan kelompok pekerja ini mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Heri di Semarang, seperti dikutip dari Joglo Jateng. Ia menegaskan bahwa pekerja informal tidak bisa dipisahkan dari pembangunan ekonomi daerah.
Perluasan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Menurut Heri, perluasan akses jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu langkah penting. Pemerintah perlu mendorong pekerja mandiri, pedagang kecil, pengemudi transportasi, buruh harian, hingga pelaku usaha mikro agar semakin mudah memperoleh perlindungan.
Perlindungan itu mencakup program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kedua program tersebut dinilai relevan bagi pekerja informal yang rentan terhadap risiko kerja tanpa jaring pengaman yang memadai.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat pembinaan dan pendampingan agar pekerja informal memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas usaha maupun keterampilannya. Penguatan UMKM, akses pembiayaan, pelatihan kerja, dan perluasan pasar dinilai dapat membantu meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat.
"Jangan hanya mendorong masyarakat bekerja, tetapi juga pastikan pekerjaan itu mampu memberikan penghidupan yang lebih baik. Pekerja informal perlu mendapat akses pelatihan, pembiayaan, dan jaminan sosial agar lebih terlindungi," katanya.
Langkah yang Didorong untuk Pekerja Informal Jateng
Heri menambahkan, pemerintah juga perlu memperluas kesempatan kerja formal melalui pengembangan investasi dan sektor-sektor produktif. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengabaikan keberadaan pekerja informal yang saat ini menjadi bagian penting dari struktur ketenagakerjaan Jawa Tengah.
Ada sejumlah langkah yang menurutnya perlu ditempuh untuk memperbaiki kondisi pekerja informal:
- Mempermudah pendaftaran pekerja informal dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- Memperkuat pembinaan dan pendampingan usaha bagi pekerja mandiri dan pelaku usaha mikro.
- Membuka akses pembiayaan, pelatihan kerja, dan perluasan pasar bagi UMKM.
- Memperluas kesempatan kerja formal melalui pengembangan investasi dan sektor produktif.
- Memastikan transformasi menuju pekerjaan formal dilakukan secara bertahap tanpa menyulitkan masyarakat kecil.
"Transformasi menuju pekerjaan yang lebih formal dan terlindungi harus dilakukan secara bertahap. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menyulitkan masyarakat kecil yang selama ini bertahan melalui usaha dan pekerjaan informal," tegasnya.
Harapan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Menjangkau Semua
Ia berharap kebijakan ketenagakerjaan di Jawa Tengah dapat menjangkau seluruh kelompok pekerja, baik formal maupun informal. Dengan perlindungan yang lebih luas dan peningkatan kualitas pekerjaan, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya menambah jumlah orang bekerja.
Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Harapan itu sejalan dengan data BPS yang menunjukkan besarnya peran sektor informal dalam menyerap tenaga kerja di provinsi ini.
Bagi Heri, persoalannya bukan sekadar menciptakan lapangan kerja. Yang tak kalah penting adalah memastikan pekerjaan tersebut memberikan perlindungan dan penghidupan yang layak. Kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif menjadi kunci agar pekerja informal tidak tertinggal.
Pemerintah provinsi bersama DPRD diharapkan menyusun langkah konkret untuk memperluas cakupan jaminan sosial. Data BPS dapat menjadi acuan dalam merancang program yang tepat sasaran bagi 13,04 juta pekerja informal di Jawa Tengah.
Analisis Redaksi
Angka 61 persen bukan sekadar statistik. Itu berarti lebih dari separuh warga Jawa Tengah yang bekerja tidak memiliki jaring pengaman yang memadai. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau kehilangan penghasilan, mereka menanggung risiko sendirian. Di sinilah negara seharusnya hadir, bukan hanya mengurus pekerja formal yang sudah terlindungi.
Seruan Heri Pudyatmoko untuk memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan tepat sasaran. Namun, persoalannya bukan pada ketersediaan program, melainkan pada akses dan kesadaran. Banyak pekerja informal tidak mendaftar karena tidak tahu, tidak mampu membayar iuran, atau menganggap perlindungan itu tidak mendesak. Pemerintah perlu menjemput bola, bukan menunggu warga datang sendiri.
Peringatan agar transformasi menuju pekerjaan formal tidak menyulitkan masyarakat kecil juga layak diapresiasi. Kebijakan yang terlalu agresif memberantas sektor informal justru bisa memicu masalah baru. Pendekatan bertahap, dengan pembinaan dan perlindungan yang nyata, lebih realistis bagi 13,04 juta pekerja yang menggantungkan hidup di sektor ini. Data BPS seharusnya menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar bahan pernyataan.
Sumber: bps.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0