Sosialisasi Hukum Daerah Pesisir Barat: Pemkab Perkuat Pemahaman Produk Hukum
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Sosialisasi Hukum Daerah di Lamban Juang, Pekon Rawas, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menyasar penguatan pemahaman produk hukum daerah, dari peraturan daerah hingga peraturan bupati, bagi aparatur dan masyarakat.
Bupati Pesisir Barat membuka acara tersebut, namun dalam kesempatan itu diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dra. Henny Yulistiani, M.M. Sosialisasi ini menjadi bagian dari dorongan pemerintah daerah agar kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan terhadap hukum meningkat di Bumi Para Sai Batin dan Ulama.
Baca juga: Eva Lestari Raih Anugerah TIMES Indonesia 2026, Penguatan Integritas Hukum Jadi Sorotan
Jalannya Kegiatan dan Pihak yang Hadir
Sosialisasi berlangsung di Lamban Juang, Pekon Rawas, Kabupaten Pesisir Barat. Acara dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Hadir Kepala Sub Seksi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Moch. Imron, S.H. Turut hadir Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pesisir Barat, Rully Nasrulloh, S.H., M.H., serta perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Pesisir Barat.
Sebagai narasumber, panitia menghadirkan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dr. Erman Syarif, M.M., M.H. Sejumlah tamu undangan lain juga tampak mengikuti jalannya sosialisasi.
Susunan acara menempatkan sambutan Bupati sebagai pembuka arah kegiatan. Setelah itu, materi disampaikan narasumber dari biro hukum provinsi yang membidangi peraturan perundang-undangan. Kehadiran unsur kejaksaan di jajaran tamu menunjukkan sosialisasi ini bersinggungan langsung dengan aspek pengawasan dan bantuan hukum.
Baca juga: Bea Cukai Padang Pastikan WNA Penyelundup Emas 4 Kg di Sepatu Diproses Hukum
Produk Hukum Daerah Harus Berkualitas dan Selaras
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Henny Yulistiani, ditegaskan bahwa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah adalah instrumen penting. Keduanya menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Setiap produk hukum daerah yang dibentuk harus memiliki kualitas baik. Kualitas itu tidak hanya soal substansi dan teknik penyusunan, tetapi juga harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Produk hukum juga wajib selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah menekankan agar aturan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk hukum daerah juga dituntut memberikan kepastian hukum serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pesan itu sejalan dengan praktik pembentukan peraturan yang lazim menuntut tiga landasan tersebut. Landasan filosofis menyangkut nilai dan cita hukum masyarakat, landasan sosiologis menyangkut kebutuhan nyata di lapangan, sedangkan landasan yuridis menyangkut kesesuaian dengan aturan di atasnya.
Bukan Formalitas, tapi Ikhtiar Meminimalisir Sengketa
Pemkab Pesisir Barat menegaskan sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan formalitas. Acara disebut sebagai bentuk ikhtiar bersama agar masyarakat Pesisir Barat semakin memahami aturan yang berlaku.
"Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan bentuk ikhtiar bersama agar masyarakat Pesisir Barat semakin memahami aturan yang berlaku. Dengan memahami aturan tersebut, kita dapat meminimalisir potensi sengketa, mencegah pelanggaran, serta mendorong pembangunan daerah yang bersih dan transparan," demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Pernyataan itu menempatkan pemahaman hukum sebagai bagian dari upaya pencegahan. Ketika aparatur dan masyarakat memahami aturan, potensi perselisihan yang berujung pada sengketa diharapkan mengecil. Pelanggaran juga diharapkan bisa dicegah sebelum terjadi.
Bagi pemerintah daerah, sosialisasi semacam ini menjadi jalur komunikasi dua arah. Aturan tidak hanya disampaikan sebagai dokumen, tetapi dijelaskan sebagai pedoman bertindak bagi aparatur dan warga.
Asas Umum Pemerintahan yang Baik Jadi Pegangan
Dalam penyusunan produk hukum daerah, terdapat sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian bersama. Salah satunya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Asas tersebut menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah dalam mengambil keputusan maupun melaksanakan tindakan pemerintahan. Prinsip kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mengutamakan kepentingan umum harus senantiasa menjadi landasan.
Penerapan AUPB kerap menjadi titik uji ketika keputusan pemerintah digugat. Keputusan yang tidak cermat, tidak transparan, atau berpotensi menyalahgunakan kewenangan lebih rentan dipersoalkan secara hukum.
Karena itu, penekanan pada AUPB dalam sosialisasi ini menyasar perilaku aparatur sehari-hari. Bukan hanya isi pasal dalam peraturan, tetapi juga cara pemerintah mengambil keputusan dan menjalankan tindakan administrasi.
Harapan pada Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
Melalui Sosialisasi Hukum Daerah, Pemkab Pesisir Barat berharap pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan semakin meningkat.
Dengan begitu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Bumi Para Sai Batin dan Ulama.
Kegiatan ini bersamaan dengan sejumlah agenda lain di lingkungan Pemkab Pesisir Barat pada hari yang sama. Website resmi pemerintah kabupaten mencatat setidaknya tiga berita utama bertanggal 18 November 2026, termasuk sosialisasi hukum daerah ini.
Langkah lanjutan yang tampak dari rilis ini adalah penguatan pemahaman di internal aparatur. Perwakilan OPD yang hadir diharapkan meneruskan materi ke unit masing-masing, sehingga produk hukum daerah tidak berhenti sebagai dokumen di meja kerja.
Informasi resmi mengenai produk hukum daerah Pesisir Barat, termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati, tersedia melalui kanal situs Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Rujukan aturan yang lebih luas dapat dilihat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Analisis Redaksi
Sosialisasi hukum daerah sering dianggap acara seremonial yang habis di ruang pertemuan. Rilis Pemkab Pesisir Barat mencoba membantah anggapan itu dengan menempatkan AUPB sebagai materi inti, bukan pelengkap. Pilihan ini masuk akal. Banyak sengketa administrasi lahir bukan karena aturannya tidak ada, melainkan karena keputusan diambil tanpa kecermatan, tanpa keterbukaan, atau dengan kewenangan yang dipaksakan.
Yang perlu diuji kemudian adalah tindak lanjutnya. Sosialisasi menyentuh perwakilan OPD, sementara persoalan hukum paling sering muncul di tingkat pelayanan langsung, mulai dari perizinan hingga pengadaan. Jika pemahaman berhenti pada pejabat yang hadir, dampaknya ke warga akan tipis. Sebaliknya, bila materi diteruskan menjadi prosedur kerja, sosialisasi ini punya nilai nyata.
Kehadiran narasumber dari biro hukum provinsi dan unsur kejaksaan di jajaran tamu memberi sinyal bahwa pembentukan produk hukum butuh pengawasan berlapis. Pemerintah daerah memiliki peluang menjadikan forum semacam ini sebagai ruang uji sebelum aturan disahkan, bukan sekadar penjelasan setelah aturan berlaku. Di situlah kesadaran hukum tumbuh, bukan dari slogan, tetapi dari keputusan yang konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0