Korpri Denpasar Perluas Jaminan Sosial untuk 12.315 Pekerja Rentan
Korpri Kota Denpasar memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 12.315 pekerja rentan melalui program Sembagi Arutala. Iuran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung gotong royong anggota Korpri, dan satu pedagang yang patah tulang sudah merasakan manfaatnya.
Program bernama lengkap Semangat Korpri Berbagi agar Pekerja Bahagia dan Mulia itu dijalankan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Denpasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar I Gusti Ayu Ngurah Raini menyampaikan hal itu di Denpasar, Rabu.
Baca juga: Partai Populis Pakai Jurus Sama untuk Menang di Media Sosial
Menurut Raini, Sembagi Arutala adalah bentuk gotong royong seluruh anggota Korpri untuk membantu pekerja informal mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sasaran program ini menyentuh 12.315 pekerja rentan di wilayah Denpasar.
Sembagi Arutala dan Kisah Suwantini yang Patah Tulang
Salah satu penerima manfaat program ini adalah I Luh Suwantini, pedagang asal Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar. Suwantini mengalami kecelakaan saat bekerja hingga patah tulang dan harus menjalani operasi di Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar.
Lewat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, seluruh biaya pengobatan dan operasi Suwantini yang mencapai lebih dari Rp40 juta ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Angka itu bukan jumlah kecil bagi pedagang kecil, dan menjadi bukti konkret bahwa iuran yang dikumpulkan Korpri berujung pada perlindungan nyata.
Raini menjelaskan, program Sembagi Arutala lahir dari komitmen Korpri Kota Denpasar memperluas cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja rentan, kata dia, tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Baca juga: Dharma Wanita Persatuan Jember Bakti Sosial di Liposos Jelang HUT ke-27
"Perlindungan pekerja rentan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kepedulian dan partisipasi bersama," ujar Raini, seperti dikutip dari laporan ANTARA Bali.
Melalui Sembagi Arutala, anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Skema ini menjadikan aparatur sipil negara sebagai penopang iuran, bukan sekadar pelaksana program.
OPD Jadi Bapak atau Ibu Angkat Pekerja Informal
Yang membedakan Sembagi Arutala dari program jaminan sosial biasa adalah peran pendampingan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berperan sebagai bapak atau ibu angkat bagi pekerja di desa dan kelurahan binaannya.
Peran itu mencakup pendampingan serta pemantauan peserta. Jadi, iuran bukan satu-satunya bentuk dukungan. OPD ikut memastikan pekerja informal benar-benar memahami haknya dan tetap aktif sebagai peserta.
Raini menambahkan, sosialisasi program akan terus diperluas melalui desa dan kelurahan, termasuk melibatkan kelompok PKK. Tujuannya agar semakin banyak pekerja informal memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain melalui gotong royong Korpri, perlindungan pekerja rentan di Denpasar juga didukung melalui alokasi anggaran APBD. Artinya ada dua jalur pendanaan yang berjalan berdampingan: iuran kolektif ASN dan dukungan fiskal pemerintah kota.
Pola ini penting dicatat karena pekerja informal umumnya tidak punya majikan yang menyetor iuran. Tanpa skema kolektif, mereka nyaris tidak tersentuh sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
Manfaat JKK hingga Beasiswa Anak Pekerja
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar Adventus Edison Souhuwat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh anggota Korpri menjalankan Sembagi Arutala.
Ia menjelaskan, manfaat JKK tidak hanya mencakup biaya pengobatan dan perawatan. Ada juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) selama peserta belum mampu bekerja berdasarkan keterangan medis.
Pada 12 bulan pertama, STMB diberikan sebesar 100 persen dari upah yang menjadi dasar perhitungan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain JKK, program Sembagi Arutala juga memberikan perlindungan melalui Jaminan Kematian (JKM).
Peserta juga berkesempatan memperoleh manfaat beasiswa bagi anak sesuai persyaratan yang berlaku. Dengan begitu, perlindungan yang diterima pekerja rentan mencakup tiga lapis sekaligus:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): biaya pengobatan, perawatan, dan STMB.
- Jaminan Kematian (JKM): santunan bagi ahli waris peserta.
- Manfaat beasiswa bagi anak peserta sesuai ketentuan.
Rincian manfaat itu kerap tidak diketahui pekerja informal. Sosialisasi lewat desa, kelurahan, dan PKK menjadi kunci agar hak tersebut tidak berhenti di atas kertas. Informasi resmi soal program jaminan sosial ketenagakerjaan bisa dicek di situs BPJS Ketenagakerjaan.
Momentum Bulan Korpri dan Target Cakupan Universal
Bulan Korpri pada November menjadi pengingat bahwa pengabdian ASN tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Ada pula dimensi kepedulian sosial kepada masyarakat yang dijalankan lewat Sembagi Arutala.
Bagi Denpasar, angka 12.315 pekerja rentan menunjukkan skala persoalan yang dihadapi. Sektor informal menopang banyak aktivitas ekonomi kota, dari pedagang di pasar hingga pekerja harian di berbagai lini jasa.
Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, tetapi paling jarang memiliki proteksi. Program Sembagi Arutala mencoba menutup celah itu dengan mengalihkan sebagian beban iuran ke solidaritas antar-ASN.
Ke depan, tantangannya ada pada keberlanjutan. Sosialisasi yang diperluas ke desa, kelurahan, dan PKK perlu diikuti pendataan peserta yang rapi agar perlindungan tidak tumpang tindih atau justru melewatkan pekerja yang paling membutuhkan.
Analisis Redaksi
Langkah Korpri Denpasar layak diapresiasi karena menyentuh akar masalah: pekerja informal tidak punya majikan yang menyetor iuran. Dengan menjadikan ASN sebagai penanggung iuran kolektif, program ini membalik logika bahwa perlindungan sosial hanya milik pekerja formal.
Namun, skema gotong royong sukarela selalu punya titik lemah: konsistensi. Iuran yang dipotong dari penghasilan anggota Korpri bergantung pada kepatuhan dan kesadaran kolektif. Begitu perhatian bergeser, setoran bisa tersendat, dan peserta yang paling rentan kembali tanpa proteksi.
Karena itu, dukungan APBD yang berjalan paralel semestinya dijadikan jangkar utama, bukan pelengkap. Peran OPD sebagai bapak atau ibu angkat juga perlu diukur dengan indikator jelas, bukan sekadar seremoni. Kisah Suwantini dengan biaya operasi lebih dari Rp40 juta adalah bukti bahwa program ini menyelamatkan orang dari kehancuran finansial. Perlindungan seperti itu tidak boleh bergantung pada momentum peringatan bulanan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0