Reses Supa'ad Bareng Driver Ojol Tarakan: Perlindungan Jaminan Sosial Jadi Sorotan
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa'ad Hadianto, menggelar reses bersama sejumlah pengemudi ojek online di Kota Tarakan, Rabu (18/11/26). Agenda utama pertemuan itu: membahas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal yang rentan kecelakaan kerja.
Dalam kegiatan tersebut, Supa'ad secara khusus mengundang para pengemudi ojol untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial. Ia menilai profesi pengemudi ojol memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan di jalan raya.
Baca juga: Truk Tronton Tabrakan Beruntun di Tol Semarang ABC, Kemacetan Mengular dari Jatingaleh ke Gayamsari
Reses di Tarakan dan Alasan Ojol Jadi Prioritas
Reses merupakan agenda rutin anggota DPRD untuk menjaring aspirasi konstituen di daerah pemilihan. Namun, Supa'ad memilih pendekatan berbeda: ia mengundang langsung sekelompok pengemudi ojol, bukan sekadar menunggu warga datang.
Menurut Supa'ad, pilihan itu didasari kesadaran bahwa pengemudi ojol adalah kelompok pekerja yang hidup di jalanan. Risiko kecelakaan kerja mereka jauh lebih tinggi dibanding pekerja di sektor formal. Karena itu, ia merasa perlu memberikan perhatian khusus.
"Mereka ini hidup di jalanan, risiko kecelakaan kerja jauh lebih tinggi. Makanya saya undang khusus beserta narasumber ahli BPJS Ketenagakerjaan agar mereka paham perlindungan kerja untuk tenaga kerja rentan," kata Supa'ad dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan reses ini menjadi salah satu dari sejumlah agenda yang digelar Supa'ad di Kota Tarakan. Sebelumnya, ia juga turun langsung ke Juata Permai untuk menjaring aspirasi warga. Namun, reses kali ini menyasar kelompok pekerja informal yang selama ini jarang tersentuh perhatian.
Baca juga: Kecelakaan Maut Truk Terus Berulang: 6 Hal yang Sering Diabaikan Sopir
Narasumber BPJS Ketenagakerjaan Beri Penjelasan Teknis
Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, Supa'ad menghadirkan narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Para pengemudi ojol mendapatkan penjelasan mengenai bentuk perlindungan, manfaat kepesertaan, hingga mekanisme mendapatkan jaminan apabila mengalami kecelakaan saat bekerja.
Supa'ad mengakui, persoalan teknis mengenai regulasi dan mekanisme jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan penjelasan dari pihak yang berkompeten. Atas dasar itu, ia memilih menghadirkan langsung BPJS Ketenagakerjaan agar para pengemudi memperoleh informasi yang jelas.
Dalam reses tersebut, para pengemudi ojol mendapatkan pemaparan mengenai sejumlah hal, antara lain:
- Bentuk perlindungan yang tersedia bagi pekerja informal.
- Manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- Mekanisme klaim jaminan jika terjadi kecelakaan saat bekerja.
- Hak dan kewajiban peserta dalam program jaminan sosial.
Penjelasan teknis ini penting karena banyak pengemudi ojol yang belum memahami sepenuhnya hak mereka. Informasi langsung dari BPJS Ketenagakerjaan diharapkan menghilangkan keraguan dan mendorong mereka mendaftar sebagai peserta.
Pekerja Informal dan Tantangan Perlindungan Jaminan Sosial
Pengemudi ojol termasuk dalam kategori pekerja sektor informal. Mereka tidak terikat hubungan kerja formal dengan perusahaan tertentu, sehingga perlindungan jaminan sosial sering kali luput dari perhatian.
Padahal, risiko yang mereka hadapi tidak kecil. Setiap hari mereka beroperasi di jalan raya, menghadapi cuaca, kepadatan lalu lintas, dan potensi kecelakaan. Tanpa perlindungan, kecelakaan kerja bisa berdampak fatal pada penghasilan dan kehidupan keluarga.
Supa'ad menegaskan, perlindungan pekerja tidak boleh hanya berfokus pada mereka yang bekerja di sektor formal. Pengemudi ojol juga merupakan bagian dari kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya.
"Pemahaman mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan perlu diperluas, khususnya bagi pekerja informal yang selama ini memiliki risiko pekerjaan tetapi belum tentu memahami hak dan manfaat perlindungan yang tersedia," ujarnya.
Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa cakupan perlindungan bagi pekerja informal masih jauh lebih rendah dibanding pekerja formal. Rendahnya literasi mengenai jaminan sosial menjadi salah satu penyebab utama. Kegiatan seperti reses ini menjadi salah satu upaya untuk menutup celah tersebut.
Harapan Supa'ad dan Langkah DPRD Kaltara
Melalui kegiatan reses tersebut, Supa'ad berharap para pengemudi ojol semakin memahami pentingnya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan begitu, mereka mengetahui bentuk perlindungan yang dapat diperoleh ketika menghadapi risiko selama bekerja.
Ia juga menegaskan, aspirasi dari kelompok pekerja rentan tersebut akan menjadi bahan perhatian DPRD Kaltara. Aspirasi itu akan diperjuangkan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimiliki dewan.
"Kami akan mendorong agar perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dapat semakin diperkuat, sehingga para pengemudi ojol tidak harus menghadapi risiko pekerjaan tanpa kepastian perlindungan," kata Supa'ad.
Langkah DPRD Kaltara ke depan akan mencakup pengawasan terhadap implementasi program jaminan sosial di daerah. Selain itu, fungsi anggaran dapat digunakan untuk mendukung sosialisasi dan perluasan cakupan peserta dari kalangan pekerja informal.
Reses ini juga menjadi sinyal bahwa DPRD Kaltara mulai menyoroti kelompok pekerja yang selama ini kurang terwakili. Para pengemudi ojol di Tarakan berharap pertemuan semacam ini tidak berhenti pada tataran sosialisasi, tetapi berlanjut pada kebijakan yang konkret.
Analisis Redaksi: Perlindungan Ojol Tidak Boleh Berhenti di Sosialisasi
Langkah Supa'ad Hadianto mengundang langsung pengemudi ojol dan BPJS Ketenagakerjaan dalam reses patut diapresiasi. Ia tidak hanya menjaring aspirasi, tetapi juga menghadirkan narasumber kompeten untuk menjelaskan hal teknis. Pendekatan ini lebih substantif dibanding reses yang sekadar seremonial.
Namun, persoalan sesungguhnya lebih dalam. Pengemudi ojol adalah pekerja yang menghasilkan pendapatan harian. Iuran jaminan sosial, sekecil apa pun, tetap menjadi beban tambahan. Tanpa insentif atau skema iuran yang ramah pekerja informal, ajakan mendaftar bisa berhenti sebagai imbauan.
Karena itu, fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Kaltara harus diarahkan pada solusi yang aplikatif. Misalnya, mendorong adanya dukungan premi bagi pekerja rentan, atau memastikan sosialisasi menjangkau basis-basis ojol di tingkat kecamatan. Perlindungan jaminan sosial bukan sekadar program, melainkan jaring pengaman yang menentukan nasib keluarga pekerja saat musibah datang.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0