Hukum Merayakan Milad Muhammadiyah: Syiar atau Sekadar Seremoni?

Nov 18, 2026 - 19:50
 0  1
Hukum Merayakan Milad Muhammadiyah: Syiar atau Sekadar Seremoni?

Setiap 18 November, Muhammadiyah memperingati hari kelahirannya lewat pengajian, bakti sosial, hingga pentas seni. Pertanyaan lama kembali mencuat: bolehkah merayakan milad organisasi, ataukah itu termasuk bidah?

Ad
Ad

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah punya jawabannya. Peringatan hari lahir, baik Nabi Muhammad Saw maupun organisasi, dinilai sebagai persoalan ijtihadiyah. Tidak ada dalil khusus yang memerintahkan, tapi juga tidak ada yang melarangnya secara tegas.

Baca juga: Bea Cukai Padang Pastikan WNA Penyelundup Emas 4 Kg di Sepatu Diproses Hukum

Karena itu, hukumnya dikembalikan pada prinsip umum syariat dan pertimbangan kemaslahatan. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa perayaan milad bisa menjadi sarana syiar, sejauh isi acaranya selaras dengan nilai Islam.

Dalil dan Kaidah Fikih di Balik Perayaan Milad

Landasan pertama yang dipakai Tarjih adalah firman Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 104. Ayat itu memerintahkan adanya segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat makruf, dan mencegah kemungkaran.

Dari situ, peringatan milad dipandang sebagai wadah untuk menyeru kepada kebaikan. Dalam Tanya Jawab Agama, Tarjih menjelaskan bahwa perayaan milad dapat meningkatkan keimanan. Namun, bila di dalamnya ada kemusyrikan, kemaksiatan, atau kemudaratan, hukumnya berubah menjadi terlarang.

Tarjih juga merujuk Fatwa Tarjih tentang Hukum Merayakan HUT Republik Indonesia tahun 2018. Di situ, perayaan ulang tahun dikategorikan sebagai muamalah, bukan ibadah mahdhah. Kaidah yang berlaku:

Baca juga: Kepala BPSDM Hukum Buka Pelatihan ASN 2026: Penampilan Profesional dan Komunikasi Efektif

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ — hukum asal dalam muamalah adalah boleh.

Artinya, perayaan milad tidak membutuhkan dalil khusus yang memerintahkannya. Selama kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat, acara itu boleh digelar. Pengajian, seminar, kegiatan sosial, maupun refleksi sejarah organisasi masuk kategori sarana dakwah dan kemaslahatan.

Kaidah lain yang dipakai adalah الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kaidah ini menjadi dasar bagi tradisi budaya seperti potong tumpeng.

Batas yang Harus Dijaga: Tidak Berlebihan dan Tidak Diwajibkan

Kebolehan itu tidak tanpa rambu. Tarjih mengingatkan agar perayaan tidak berlebihan, tidak mengandung kemaksiatan, dan tidak dianggap sebagai kewajiban agama.

Milad, kata Tarjih, adalah tradisi organisasi, bukan ritual yang harus dijalankan setiap tahun. Menempatkannya sebagai kewajiban justru menggeser posisinya dari muamalah menjadi ibadah yang tidak berdasar dalil.

Soal potong tumpeng, Tarjih menilainya sebagai tradisi budaya yang hukumnya boleh, selama tidak mengandung unsur yang dilarang agama. Tapi tumpeng tidak boleh dipandang sebagai bagian wajib dari perayaan milad.

Berbeda dengan tumpeng, meniup lilin tidak dianjurkan. Tarjih menilai praktik itu tidak memiliki tuntunan dalam ajaran Islam.

Beberapa rambu yang perlu diperhatikan dalam merayakan milad Muhammadiyah:

  • Tidak berlebihan dalam pembiayaan dan kemeriahan
  • Tidak mengandung kemaksiatan atau kemusyrikan
  • Tidak menganggap milad sebagai kewajiban agama
  • Tidak menjadikan tumpeng atau simbol tertentu sebagai bagian wajib
  • Menghindari praktik tanpa tuntunan, seperti meniup lilin

Mengapa Tarjih Menilai Milad sebagai Kegiatan Makruf

Dalam Tanya Jawab Agama edisi 2023, Tarjih menilai perayaan milad Muhammadiyah sebagai kegiatan makruf. Alasannya, acara itu bertujuan memperluas syiar Islam dan meningkatkan keimanan.

Selain itu, milad dipakai untuk mengenang perjuangan pendiri, memperkuat kecintaan terhadap persyarikatan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Semua tujuan itu sejalan dengan prinsip amar makruf nahi mungkar.

Muhammadiyah sendiri didirikan KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Sejarah panjang itu membuat milad bukan sekadar pesta organisasi, melainkan momentum refleksi atas perjalanan dakwah dan pendidikan yang dibangun lebih dari satu abad.

Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan semata-mata bentuk perayaannya, melainkan tujuan dan isi kegiatan. Tarjih menempatkan substansi acara di atas kemeriahan.

Dampak bagi Warga Persyarikatan dan Cabang di Daerah

Keputusan Tarjih ini memberi kelegaan bagi pengurus cabang dan ranting Muhammadiyah yang rutin menggelar milad. Mereka punya rujukan resmi saat menghadapi pertanyaan warga soal status hukum acara.

Di banyak daerah, milad diisi dengan pengajian, santunan anak yatim, donor darah, dan khitanan massal. Kegiatan semacam ini dinilai Tarjih sebagai bentuk pengabdian yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Namun, rambu soal kemeriahan tetap relevan. Panitia milad di sejumlah tempat kerap menggelar acara besar dengan biaya tidak sedikit. Tarjih mengingatkan agar perayaan tidak berlebihan dan tetap berpijak pada kemaslahatan.

Pandangan ini juga sejalan dengan cara Muhammadiyah merespons tradisi lokal. Selama tidak bertentangan dengan syariat, tradisi budaya diterima dengan pendekatan tarjih yang berbasis kaidah fikih, bukan penolakan otomatis.

Langkah Selanjutnya: Milad sebagai Momentum Evaluasi

Tarjih menegaskan bahwa milad seharusnya menjadi momentum mengevaluasi perjalanan persyarikatan dan memperkuat pengabdian kepada umat. Perayaan yang baik bukan yang paling meriah, melainkan yang paling besar manfaatnya bagi masyarakat.

Dengan demikian, merayakan milad Muhammadiyah hukumnya boleh. Kebolehan itu bersyarat: isi acara harus selaras dengan syariat, tidak berlebihan, dan tidak dianggap sebagai kewajiban agama.

Bagi warga Muhammadiyah, rujukan ini bisa dipakai saat merancang agenda milad 18 November. Pertanyaannya bukan lagi soal boleh atau tidak, tetapi sejauh mana acara itu membawa manfaat nyata bagi umat.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari penjelasan Tarjih bukan sekadar kata boleh, melainkan cara ia membingkai persoalan. Milad ditempatkan sebagai muamalah, bukan ibadah mahdhah. Konsekuensinya jelas: tidak perlu dalil khusus untuk menggelarnya, tetapi juga tidak boleh ada klaim bahwa acara itu wajib.

Di titik inilah kritik paling tajam diarahkan ke dalam. Ketika milad berubah menjadi panggung kemeriahan dengan biaya besar, substansinya sebagai sarana syiar justru tergerus. Tarjih sudah mengingatkan soal potong tumpeng yang tidak boleh dianggap wajib dan meniup lilin yang tidak dianjurkan. Rambu-rambu itu sederhana, tapi sering luput di lapangan.

Ujian sesungguhnya ada pada isi acara. Jika milad hanya jadi rutinitas seremonial tanpa pengajian bermutu, tanpa layanan sosial yang menyentuh, maka pertanyaan di judul artikel ini terjawab sendiri: ia berhenti sebagai seremoni. Sebaliknya, milad yang menambah keimanan dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat adalah syiar dalam arti sebenarnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad