Inggris Sanksi 8 Perusahaan Israel: Daftar, Alasan, dan Dampaknya

Nov 18, 2026 - 18:31
 0  1
Inggris Sanksi 8 Perusahaan Israel: Daftar, Alasan, dan Dampaknya

Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Sanksi juga dikenakan kepada organisasi Tzav 9 karena menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Ad
Ad

Keputusan ini diumumkan pada Selasa (17/11) dan menjadi langkah terbaru London menekan Israel terkait aktivitas permukiman yang dinilai melanggar hukum internasional. Sanksi mencakup pembekuan aset dan larangan bagi sejumlah direktur untuk menduduki jabatan tertentu.

Baca juga: Iran Ancam Balas Setara jika AS Gunakan Bom Nuklir, Kongres Demokrat Jadi Penentu

Kronologi Sanksi Inggris terhadap Perusahaan Israel

Langkah Inggris ini bukan tanpa ancang-ancang. Pada 8 September, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband sudah berjanji akan mengambil tindakan terhadap percepatan pembangunan permukiman Israel. Janji itu kini dieksekusi.

Menurut pernyataan pemerintah Inggris, sanksi terhadap delapan perusahaan tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan bagi sejumlah direktur untuk menduduki jabatan tertentu. Tujuannya jelas: memutus aliran dana perusahaan sekaligus membatasi kemampuan mereka mendukung pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.

Pemerintah Inggris menilai Israel tidak hanya gagal menghentikan perluasan permukiman, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut. London juga menyoroti peningkatan persetujuan pembangunan permukiman selama pemerintahan Israel saat ini. Jumlah permukiman yang disetujui dalam empat tahun terakhir disebut melampaui total persetujuan selama 20 tahun sebelumnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi atas sanksi ini. Namun, pemerintah Inggris menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen mereka terhadap solusi dua negara.

Baca juga: Iran Klaim Tembak Jatuh 9 Drone AS: Kronologi dan Pernyataan Garda Revolusi

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Ed Miliband

Delapan perusahaan yang masuk daftar sanksi terlibat dalam perencanaan, pembangunan, penyediaan, hingga pemasaran unit permukiman dan infrastruktur publik di kawasan permukiman Israel di Tepi Barat. Sayangnya, artikel sumber tidak merinci nama kedelapan perusahaan tersebut.

Selain perusahaan, Inggris menjatuhkan sanksi kepada organisasi Tzav 9 yang mengorganisasi dan melakukan blokade terhadap konvoi bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza. Pemerintah Inggris menyebut organisasi tersebut masih melakukan kegiatan penghalangan bantuan hingga Oktober. Akibat sanksi tersebut, aset organisasi dibekukan dan sejumlah anggotanya dilarang menduduki jabatan administratif.

Miliband menyoroti rencana pembangunan kawasan E1 di Tepi Barat. Kawasan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan tersebut dinilai dapat mengancam keberlangsungan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

"Membela solusi dua negara adalah prinsip inti dari kebijakan pemerintah ini. Oleh karena itu, pesan saya mengenai area E1 jelas: jangan mengajukan penawaran, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari upaya melemahkan solusi dua negara," kata Miliband, seperti dilaporkan Middle East Monitor.

Soal Tzav 9, Miliband menegaskan sikap Inggris. "Kami tidak akan tinggal diam sementara mereka yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan memperdalam penderitaan warga sipil di Gaza yang tak tertahankan," ujarnya.

Latar Belakang: Perluasan Permukiman dan Krisis Gaza

Pemerintah Inggris dalam pernyataannya juga mengkritik pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan dan perlengkapan kemanusiaan ke Gaza. Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Inggris menyebut lebih dari 150 ribu tenda dan 300 ribu terpal plastik masih tertahan di luar Gaza akibat pembatasan otoritas Israel.

Sementara itu, banjir yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini menyebabkan sekitar 4.000 keluarga kembali mengungsi. Saat ini, sekitar 1,4 juta warga Palestina masih tinggal di tenda atau tempat penampungan sementara.

Pada 12 November, Inggris juga mengumumkan tambahan bantuan sebesar £5 juta (Rp120 miliar) kepada UNICEF untuk membantu persiapan menghadapi musim dingin di Gaza. Lebih dari 50 negara turut mendesak Israel mencabut pembatasan dan membuka akses lebih luas bagi bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Paket sanksi terbaru ini dimungkinkan setelah Inggris memperluas aturan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Aturan yang diperkenalkan pada 13 Oktober itu memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi kepada individu maupun entitas yang terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

Dampak Sanksi bagi Perusahaan dan Organisasi

Dampak langsung dari sanksi ini adalah pembekuan aset delapan perusahaan Israel dan larangan bagi direktur mereka untuk menduduki jabatan tertentu. Pembekuan aset berarti perusahaan tidak dapat mengakses dana yang mungkin mereka miliki di lembaga keuangan Inggris. Larangan jabatan menghambat kapasitas manajerial mereka.

Bagi Tzav 9, sanksi membekukan aset organisasi dan melarang sejumlah anggotanya menduduki jabatan administratif. Ini bisa melemahkan kemampuan mereka mengorganisasi blokade bantuan di masa depan.

Meski demikian, pemerintah Inggris menegaskan tetap mendukung hubungan perdagangan dengan Israel di dalam wilayah yang diakui secara internasional atau "Garis Hijau". London membedakan aktivitas ekonomi tersebut dari kegiatan yang berlangsung di permukiman Israel.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Inggris tengah mendorong undang-undang terpisah yang akan melarang impor barang dari pemukiman Israel serta membatasi layanan iklan properti yang berada di kawasan tersebut. Jika disahkan, aturan ini akan memperluas cakupan tekanan ekonomi terhadap permukiman.

Langkah Selanjutnya: Undang-Undang Larangan Impor

Inggris tidak berhenti pada sanksi. Kementerian Luar Negeri sedang mendorong undang-undang yang akan melarang impor barang dari pemukiman Israel dan membatasi layanan iklan properti di kawasan tersebut. Ini menandakan pendekatan yang lebih struktural terhadap masalah permukiman.

Namun, proses legislasi bisa memakan waktu. Sementara itu, sanksi terhadap delapan perusahaan dan Tzav 9 sudah berlaku. Pemerintah Inggris juga terus menekan Israel agar mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sejalan dengan desakan lebih dari 50 negara.

Reaksi resmi dari pemerintah Israel masih ditunggu. Sebelumnya, Israel kerap menolak kritik internasional terkait permukiman dan menuduh negara-negara Eropa bersikap tidak adil. Inggris, sebagai salah satu sekutu dekat Israel, kini mengambil langkah yang lebih tegas.

Keputusan ini juga menjadi sinyal bagi negara Eropa lain untuk mempertimbangkan sanksi serupa. Inggris memperluas aturan sanksinya pada 13 Oktober, dan langkah ini bisa menjadi preseden bagi yurisdiksi lain yang ingin menindak entitas pendukung permukiman.

Analisis Redaksi

Sanksi Inggris terhadap delapan perusahaan Israel dan Tzav 9 adalah langkah yang jarang diambil London. Selama bertahun-tahun, Inggris dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Israel di Eropa, sehingga keputusan ini menandai pergeseran yang signifikan. Namun, efektivitasnya masih perlu diuji.

Pembekuan aset dan larangan jabatan memang bisa mengganggu operasi perusahaan, tetapi tanpa koordinasi dengan negara lain, dampaknya bisa terbatas. Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin memiliki aset di yurisdiksi lain yang tidak tersentuh. Inggris perlu mendorong Uni Eropa dan negara-negara lain untuk mengikuti jejak ini agar tekanan benar-benar terasa.

Yang juga krusial adalah undang-undang larangan impor barang permukiman. Jika disahkan, aturan ini akan menutup celah yang selama ini memungkinkan barang dari permukiman masuk ke pasar Inggris. Namun, proses legislasi bisa memakan waktu, dan pemerintah Inggris harus memastikan komitmen ini tidak mengendur di tengah tekanan politik domestik.

Di sisi lain, sanksi terhadap Tzav 9 menunjukkan perhatian pada krisis kemanusiaan Gaza. Blokade bantuan oleh organisasi seperti Tzav 9 memperburuk penderitaan warga sipil. Sanksi ini mengirim pesan bahwa penghalangan bantuan tidak akan ditoleransi. Namun, tanpa tindakan lebih lanjut untuk membuka akses bantuan secara penuh, langkah ini baru permulaan.

Sumber: cnnindonesia.com, middleeastmonitor.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad