Penyadapan dan Dugaan Makar: Yusril Sebut Keterkaitan Semakin Nyata, Gelar Perkara Digelar Besok
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tindak pidana makar semakin nyata. Gelar perkara dijadwalkan berlangsung Kamis, 19 November, untuk memetakan peran para pelaku.
Pernyataan itu disampaikan Yusril kepada awak media di Trinity Tower, Jakarta, Rabu (18/11). Ia menegaskan penyelidikan dan penyidikan yang berjalan di Mabes Polri dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada hukum materiel dan hukum acara.
Baca juga: Praperadilan Petra dan Desty di PN Manokwari: Kuasa Hukum Minta Keduanya Dibebaskan
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril.
SPDP Terbit dan Gelar Perkara 19 November
Penanda paling konkret dari perkembangan kasus ini adalah terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dokumen itu menandai penyidik resmi membuka penyidikan atas dugaan tindak pidana penyadapan yang bersinggungan dengan dugaan makar.
Yusril menjelaskan, gelar perkara direncanakan tidak digelar di Mabes Polri. Forum itu disebutnya bakal memberi ruang bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing.
Tujuannya agar penanganan perkara berlangsung transparan dan terbuka. “Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara,” kata Menko Yusril.
Baca juga: BPSDM Hukum Latih ASN Tampil Profesional dan Komunikasi Efektif di Depok
Ia juga menegaskan penerbitan SPDP tidak otomatis berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
Hasil gelar perkara, lanjut Yusril, bisa menjadi dasar untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau justru menetapkan tersangka baru.
“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” ungkapnya.
Dalam kerangka hukum acara pidana, gelar perkara menjadi titik penting karena menentukan arah penyidikan berikutnya. Ia bukan sekadar forum administratif, melainkan ruang uji atas kecukupan bukti sebelum penyidik melangkah ke tahap penetapan tersangka atau pelimpahan berkas.
Barang Bukti: Upaya Penghapusan Data dan Rekaman Ponsel
Dari sisi barang bukti, Yusril mengungkapkan penyidik menemukan adanya upaya menghapus sebagian data dari komputer. Temuan itu menjadi salah satu fokus pendalaman karena berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak.
Meski demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita. Rekaman itu kini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” ujar Yusril.
Dalam praktik penyidikan, rekaman percakapan menjadi alat bukti yang kuat bila keasliannya terverifikasi. Penyidik biasanya memerlukan pemeriksaan forensik digital untuk memastikan integritas data, termasuk apakah ada manipulasi atau penghapusan yang disengaja.
Upaya penghapusan data dari komputer, jika terbukti, dapat menjadi faktor pemberat. Ia menunjukkan adanya kesengajaan untuk menghalangi penyidikan, yang dalam banyak perkara turut dipertimbangkan penyidik.
Pasal Makar dalam KUHP Nasional dan Motif Penyadapan
Yusril menjelaskan, dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana makar mencakup beberapa tahapan. Mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik penyadapan terhadap Presiden. Sejumlah kemungkinan pun disebutnya perlu didalami.
Mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas-tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” jelas Yusril.
Pendekatan itu membuat penyidik tidak bisa berhenti pada perbuatan penyadapan semata. Mereka harus membuktikan apa yang ingin dicapai dari tindakan tersebut, siapa yang merencanakan, dan siapa yang menjalankan.
End User dan Kemungkinan Aktor Intelektual di Luar Polri
Mengenai dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Yusril menyampaikan temuan terbaru mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan.
Ia menilai penyidikan perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Pemeriksaan yang saat ini masih berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan berkembang kepada pihak lain.
Termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung. “Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ungkapnya.
Yusril juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian. Ia menyebut peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.
Karena itu, pengungkapan perkara harus dilakukan menyeluruh untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.
Penguatan Regulasi Penyadapan dan Penolakan Perppu Surut
Terkait pembenahan regulasi penyadapan, Yusril menyampaikan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk memperkuat pengaturan mengenai kewenangan penyadapan. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut.
“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Penguatan pengawasan internal maupun eksternal diperlukan untuk memastikan kewenangan tersebut dijalankan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” pungkas Yusril.
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara serta mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta dan pihak yang terlibat. Seluruh proses hukum diharapkan berjalan profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analisis Redaksi
Pernyataan Menko Yusril pada Rabu (18/11) menandai pergeseran penting dalam kasus ini. Jika sebelumnya publik hanya mendengar soal dugaan penyadapan, kini penyidik secara eksplisit membuka pintu ke pasal makar. Kalimat “keterkaitan semakin nyata” bukan frasa kosong; ia sinyal bahwa penyidik mulai melihat satu rangkaian perbuatan, bukan dua peristiwa terpisah.
Yang perlu dicermati, klaim itu belum disertai rincian bukti yang bisa diuji publik. Yusril menyebut adanya upaya penghapusan data komputer dan penyitaan rekaman ponsel, tetapi tidak merinci siapa yang dimaksud sebagai pihak terkait. Publik menunggu hasil gelar perkara 19 November untuk melihat apakah klaim tersebut berjalan seiring dengan bukti yang dipaparkan secara terbuka.
Pernyataan bahwa pemeriksaan bisa berkembang ke elite politik dan birokrasi menambah dimensi baru. Di satu sisi, itu menunjukkan penyidik tidak membatasi diri pada lingkungan internal Polri. Di sisi lain, pernyataan semacam itu mudah menjadi spekulasi bila tidak disertai kejelasan status hukum pihak yang diperiksa.
Penolakan pemerintah menerbitkan Perppu surut juga layak diapresiasi sebagai sikap konsisten terhadap prinsip legalitas. Namun, penolakan itu menuntut konsekuensi lain: pembenahan regulasi penyadapan tidak bisa ditunda. Kewenangan penyadapan yang luas pada Polri, KPK, dan BNN memerlukan pengawasan yang jelas agar tidak disalahgunakan. Tanpa itu, kasus ini hanya akan menjadi preseden buruk yang berulang.
Sumber: kumham-imipas.go.id, mkri.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0