Ustaz Bachtiar Nasir Dukung Yaqut di Sidang Korupsi Haji: Momen Rekonsiliasi di Ruang Tipikor

Nov 18, 2026 - 18:20
 0  1
Ustaz Bachtiar Nasir Dukung Yaqut di Sidang Korupsi Haji: Momen Rekonsiliasi di Ruang Tipikor

Ustaz Bachtiar Nasir mendatangi sidang korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk memberikan dukungan moral kepada Yaqut Cholil Qoumas, meski keduanya pernah berseberangan tajam dalam politik identitas.

Ad
Ad

Kronologi Kehadiran UBN di Sidang Korupsi Kuota Haji

Ruang sidang Prof. Dr. H. M. Hatta Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026), menjadi saksi atas sebuah momen yang sarat makna. Pendakwah sekaligus aktivis Muslim terkemuka, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), hadir langsung untuk mengikuti persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024.

Baca juga: 2 Direksi dan Kepala Keuangan KBS Dipanggil Kejati Jatim Besok, Ini yang Perlu Diketahui

Kedatangan UBN bukan sekadar memantau proses hukum. Ia datang untuk memberikan dukungan moral terbuka kepada salah satu terdakwa utama yang pernah berada di kutub politik berlawanan dengannya: mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut.

Momen ini menjadi sorotan lantaran rekam jejak hubungan keduanya pada periode 2017 hingga 2019 dikenal diwarnai ketegangan politik identitas yang cukup tajam. Kala itu, UBN berada di garis depan sebagai tokoh sentral Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan penggerak Aksi 212. Sementara Gus Yaqut memegang komando sebagai Ketua Umum PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang berdiri tegak membentengi pemerintah serta mengkritik keras kelompok Islam konservatif.

GP Ansor misalnya, pernah memberikan sorotan tajam terhadap Ikrar NKRI UBN. Pada November 2017, Gus Yaqut sempat melontarkan pernyataan keras menanggapi ikrar UBN yang menyatakan mendukung Pancasila dan NKRI sebelum berceramah di Cirebon. Melalui pernyataan publiknya kala itu, Gus Yaqut menegaskan bahwa GP Ansor dan Banser tidak akan lengang dan tetap mengawasi pergerakan UBN.

Ketegangan di tingkat akar rumput juga sempat terjadi pada November 2017 ketika rencana Tabligh Akbar UBN di Garut mendapat penolakan dari struktur lokal NU dan Banser setempat. Meskipun sempat memicu ketegangan dengan laskar pengawal acara, UBN merespons dengan mengimbau umat tetap tenang dan menghormati para ulama NU.

Baca juga: Irjen Arie Ardian Rishadi: Sosok Kakortas Tipidkor di Balik Pemecatan Irjen Eko Hadi

Namun, sekat-sekat perbedaan masa lalu itu lebur di ruang sidang Tipikor. Mengenakan pakaian serba putih, UBN mengaku terpanggil untuk melihat langsung fakta-fakta persidangan setelah selama ini hanya memantaunya melalui layar televisi. "Akhirnya hari ini saya ingin hadir melihat langsung setelah selama ini dari TV dan ingin melihat fakta persidangannya. Bagi saya bahwa kebenaran itu satu hari akan tampak, kebatilan juga akan tampak," ujar mantan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Pernyataan UBN: Keadilan Tanpa Kebencian

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani, UBN menilai belum ada fakta persidangan yang secara langsung menyeret nama Gus Yaqut dalam pusaran korupsi tersebut. Persidangan itu sendiri digelar dengan agenda pemeriksaan silang antar-terdakwa—melibatkan Gus Yaqut, mantan Stafsus Menag Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksakti Utama Asrul Azis Taba.

"Nah, persidangan sedang berjalan dan saya belum melihat fakta persidangan yang mengarah langsung kepada pribadi-pribadi beliau terutama Gus Yaqut," ucap Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) itu. "Bahwa ada di bawahnya yang menerima itu bukan wilayah saya untuk mengomentarinya," imbuh UBN.

UBN menegaskan, kehadirannya di pengadilan murni didasari panggilan moral agar proses penegakan hukum berjalan objektif di atas prinsip keadilan universal, tanpa dibumbui rasa dendam atau kebencian masa lalu. "Dan hari ini saya hadir juga untuk kepentingan agar keadilan di Indonesia ini ditegakkan dan janganlah karena kebencian kemudian kita tidak mampu berlaku adil," tegas UBN, mengingatkan agar majelis hakim memutus perkara secara adil berdasarkan fakta yuridis persidangan.

Pernyataan UBN ini menjadi penting karena ia tidak hanya berbicara sebagai pengamat, tetapi sebagai tokoh yang pernah berseberangan secara politik dengan Gus Yaqut. Sikapnya menunjukkan bahwa prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang politik seseorang.

Latar Belakang Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan

Perkara yang menjerat Gus Yaqut sendiri bermula dari kebijakan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 dengan komposisi pembagian 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler. Kebijakan ini kemudian diduga menimbulkan kerugian negara dan menjadi dasar penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam persidangan, beberapa saksi telah dihadirkan, termasuk Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan eks Ketua BPK. Mereka memberikan keterangan terkait penghitungan kerugian negara dan mekanisme pembagian kuota. Namun, hingga saat ini belum ada bukti yang secara langsung mengaitkan Gus Yaqut dengan aliran dana korupsi.

Kasus ini sendiri telah menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Agama dan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji, yang seharusnya menjadi hak umat Islam. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, termasuk Gus Yaqut, Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba. Mereka diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji tambahan yang tidak sesuai prosedur dan merugikan negara.

Dampak dan Reaksi Publik

Kehadiran UBN di sisi Gus Yaqut memberikan warna tersendiri dalam persidangan. Momen tersebut memperlihatkan rekonsiliasi kemanusiaan yang melampaui batas-batas perbedaan politik masa lampau. Publik pun bereaksi beragam, ada yang mengapresiasi sikap kenabian UBN, namun ada pula yang mempertanyakan konsistensi sikap politiknya.

Pengamat politik menilai momen ini sebagai cermin kedewasaan berdemokrasi, di mana perbedaan politik tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk menjunjung tinggi keadilan. Namun, mereka juga mengingatkan agar dukungan tersebut tidak diartikan sebagai intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Di sisi lain, kuasa hukum Gus Yaqut menyambut baik dukungan moral dari UBN. Mereka menilai kehadiran UBN memberikan semangat bagi kliennya untuk menghadapi proses hukum yang panjang.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya. Majelis hakim dijadwalkan memeriksa sejumlah pejabat Kemenag dan pihak swasta yang terkait dengan kebijakan kuota haji tambahan.

Langkah Selanjutnya: Sidang Lanjutan dan Harapan Keadilan

Persidangan kasus korupsi kuota haji tambahan akan terus bergulir. Setelah agenda pemeriksaan silang antar-terdakwa, majelis hakim akan mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi lainnya. Jaksa penuntut umum dijadwalkan menghadirkan beberapa saksi yang memberatkan, termasuk auditor BPK dan pejabat Kementerian Agama.

UBN berharap proses hukum ini dapat berjalan transparan dan adil. Ia menekankan pentingnya fakta yuridis sebagai dasar putusan, bukan opini publik atau tekanan politik. "Kita serahkan kepada majelis hakim untuk menilai berdasarkan fakta persidangan," ujarnya.

Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik. Publik akan terus mengawal jalannya persidangan hingga putusan akhir.

Sebagai warga negara, kita patut meneladani sikap UBN yang mengedepankan keadilan di atas kepentingan politik. Rekonsiliasi di ruang sidang Tipikor ini setidaknya memberikan harapan bahwa perbedaan politik dapat dijembatani demi kemanusiaan dan keadilan.

Analisis Redaksi

Momen UBN mendukung Gus Yaqut di ruang sidang Tipikor bukan sekadar cerita mengharukan. Ia adalah cermin bagaimana politik identitas yang tajam pada 2017-2019 perlahan luntur ketika berhadapan dengan realitas hukum. UBN, yang dulu menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintah, kini berdiri di sisi mantan menteri yang dulu menjadi lawan politiknya. Ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, tidak ada musuh abadi.

Namun, dukungan UBN juga menuai kritik. Sebagian pihak menilai sikapnya tidak konsisten dengan posisi politiknya dulu. Mereka mempertanyakan apakah dukungan ini murni moral atau ada kepentingan lain. UBN sendiri menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa kebencian. Pernyataan itu patut diuji dengan fakta persidangan.

Yang terpenting, proses hukum harus tetap berjalan independen. Dukungan moral dari tokoh agama tidak boleh mempengaruhi putusan hakim. Sebaliknya, hakim harus menggali fakta yuridis secara mendalam. Jika Gus Yaqut terbukti bersalah, ia harus dihukum. Jika tidak, ia harus dibebaskan. Itulah esensi keadilan yang sesungguhnya.

Sumber: afu.id, kemenag.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad