2 Direksi dan Kepala Keuangan KBS Dipanggil Kejati Jatim Besok, Ini yang Perlu Diketahui

Nov 18, 2026 - 18:10
 0  1
2 Direksi dan Kepala Keuangan KBS Dipanggil Kejati Jatim Besok, Ini yang Perlu Diketahui

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat pegawai struktural Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya pada Kamis, 19 November 2026. Dua di antaranya adalah direksi dan satu kepala departemen keuangan.

Ad
Ad

Pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan anggaran badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Surabaya untuk periode 2025-2026. Keempat orang tersebut akan dimintai keterangan sebagai saksi di kantor Kejati Jatim.

Baca juga: Ustaz Bachtiar Nasir Dukung Yaqut di Sidang Korupsi Haji: Momen Rekonsiliasi di Ruang Tipikor

Siapa Saja yang Dipanggil Kejati Jatim

Kuasa hukum pegawai PDTS KBS, Masbuhin, merinci komposisi kliennya yang menerima panggilan penyidik. Ia menyebut ada satu anggota Badan Pengawas, dua orang direksi, dan satu kepala departemen keuangan.

"Dalam perkara ini, penyidik Pidana Khusus Kejati Jawa Timur pada Kamis 19 November 2026 besok akan memeriksa para klien kami yang terdiri dari 1 anggota Bawas, 2 Direksi dan 1 Kepala Departemen Keuangan KBS," kata Masbuhin saat jumpa pers di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Pemanggilan ini menandai babak baru penanganan perkara yang menyangkut pengelolaan keuangan kebun binatang tertua di Indonesia tersebut. Sebelumnya, penyidik sudah lebih dulu menetapkan eks Direktur Utama KBS sebagai tersangka dalam perkara korupsi pakan satwa yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

Masbuhin memastikan seluruh kliennya akan kooperatif mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Namun ia langsung menggarisbawahi rekam jejak Bawas dan Direksi selama memimpin PDTS KBS.

Baca juga: Irjen Arie Ardian Rishadi: Sosok Kakortas Tipidkor di Balik Pemecatan Irjen Eko Hadi

"Anggota Bawas dan kedua direksi ini mampu membawa perubahan nyata dengan menyetorkan dividen bernilai miliaran rupiah ke Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah, angka tepatnya adalah Rp 5 miliar," ujar Masbuhin.

Duduk Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran BUMD Surabaya

Perkara yang ditangani Kejati Jatim menyorot pengeluaran dana di lingkungan PDTS KBS sepanjang periode 2025-2026. Penyidik mendalami konstruksi pengeluaran tersebut, terutama mekanisme pencairan kas perusahaan yang dilakukan di tengah tekanan situasi keuangan.

Menurut Masbuhin, persoalan itu bukan kejahatan, melainkan upaya mencairkan kas perusahaan yang terjadi dalam tekanan krisis dan kekeliruan prosedur administratif. Ia menyebut langkah tersebut diambil demi menyelamatkan stabilitas operasional kebun binatang saat menghadapi persoalan hukum.

"Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi maupun Kabag Keuangan," tegas Masbuhin.

Ia tidak merinci nilai dana yang dipersoalkan penyidik, jenis pengeluaran, maupun dokumen apa yang menjadi dasar pendalaman. Begitu pula Kejati Jatim belum membeberkan pasal yang disangkakan kepada pihak-pihak yang diperiksa.

Yang jelas, perkara ini bukan yang pertama menyentuh KBS. Kejati Jatim sebelumnya menangani kasus korupsi pakan satwa dengan eks Dirut KBS sebagai tersangka. Perkara itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara penyidik disebut sedang membidik tersangka baru.

Bantahan Kuasa Hukum dan Klaim Dividen Rp 5 Miliar

Dalam jumpa pers, Masbuhin membangun pembelaan pada dua hal. Pertama, capaian kinerja berupa setoran dividen ke kas Pemkot Surabaya. Kedua, ketiadaan aliran dana ke rekening pribadi.

Klaim dividen Rp 5 miliar itu menjadi poin yang paling sering diulang. Bagi Masbuhin, angka tersebut membuktikan bahwa Bawas dan direksi bekerja untuk kepentingan daerah, bukan untuk memperkaya diri.

Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan besok tidak mengubah status kliennya. Posisi mereka adalah pihak yang dimintai keterangan, dan kuasa hukum akan mendampingi selama proses berlangsung.

Namun publik perlu menimbang klaim itu dengan hati-hati. Setoran dividen dan dugaan penyimpangan pengeluaran adalah dua hal berbeda dalam hukum keuangan negara. Keduanya bisa berdiri sendiri-sendiri, dan penyidik biasanya memisahkan keduanya dalam berkas perkara.

Berikut sejumlah poin yang sudah diketahui dari perkara ini:

  • Empat pegawai PDTS KBS dipanggil penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim pada Kamis, 19 November 2026.
  • Mereka terdiri dari satu anggota Bawas, dua direksi, dan satu kepala departemen keuangan.
  • Perkara menyangkut dugaan penyimpangan anggaran BUMD Pemkot Surabaya periode 2025-2026.
  • Kuasa hukum menyebut tidak ada dana yang mengalir ke kantong pribadi.
  • Bawas dan direksi disebut menyetorkan dividen Rp 5 miliar sebagai Pendapatan Asli Daerah.
  • Kejati Jatim sebelumnya menangani perkara korupsi pakan satwa dengan eks Dirut KBS sebagai tersangka.

Jejak Panjang Persoalan Hukum di Kebun Binatang Surabaya

KBS bukan nama baru di ruang pemberitaan hukum Jawa Timur. Kebun binatang yang berdiri sejak awal abad ke-20 ini berulang kali masuk sorotan, mulai dari persoalan kesejahteraan satwa hingga dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan.

Perkara pakan satwa menjadi salah satu yang paling menonjol. Dalam perkara itu, eks Direktur Utama KBS ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik disebut masih memburu tersangka lain.

Kini perhatian bergeser ke pengeluaran anggaran periode 2025-2026. Pemanggilan terhadap anggota Bawas dan direksi menunjukkan penyidik tidak hanya menyasar level pelaksana, tetapi juga lapisan pengambil keputusan.

Secara kelembagaan, PDTS KBS berada di bawah Pemerintah Kota Surabaya. Artinya, setiap rupiah yang dikelola masuk kategori keuangan daerah. Penyimpangan di BUMD berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah dan pada layanan publik yang seharusnya dibiayai dari sana.

Bagi warga Surabaya, KBS bukan sekadar objek wisata. Kebun binatang ini menyimpan koleksi satwa yang menjadi tanggung jawab bersama, dan biaya perawatan satwa bergantung pada sehatnya pengelolaan keuangan perusahaan daerah.

Karena itu, setiap perkara yang menyeret pengelola KBS selalu memicu pertanyaan soal dampaknya terhadap operasional harian, mulai dari pakan, perawatan kandang, hingga gaji karyawan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pemeriksaan besok akan menentukan arah perkara. Jika keterangan keempat saksi dianggap cukup, penyidik bisa menaikkan status penanganan ke tahap penyidikan dengan tersangka. Jika belum, penyidik akan menambah alat bukti dan memanggil saksi lain.

Kuasa hukum menyatakan kliennya siap hadir. Namun ia juga meminta penyidik mempertimbangkan prestasi Bawas dan direksi selama menjabat, termasuk setoran dividen Rp 5 miliar.

Dari sisi kelembagaan, Pemkot Surabaya belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan ini. Begitu pula Kejati Jatim belum merilis rincian materi pemeriksaan maupun nilai kerugian yang diduga timbul.

Yang bisa dipastikan, perkara ini akan berjalan paralel dengan penanganan kasus pakan satwa yang sudah lebih dulu bergulir. Dua perkara, satu institusi, dan satu pertanyaan yang sama: seberapa rapat pengawasan keuangan BUMD di Kota Surabaya.

Informasi lebih lanjut soal penanganan perkara korupsi di lingkungan BUMD bisa ditelusuri melalui pemberitaan detikJatim dan laman resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Analisis Redaksi

Ada satu hal yang membuat perkara ini layak diawasi ketat: pemanggilan menyasar Badan Pengawas, bukan hanya direksi. Bawas adalah organ yang seharusnya menjadi rem dan pengawas internal. Ketika Bawas ikut dimintai keterangan soal pengeluaran dana, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang menandatangani pencairan, tetapi siapa yang seharusnya mencegahnya sejak awal.

Pembelaan soal dividen Rp 5 miliar terdengar meyakinkan secara politik, tetapi lemah secara hukum. Dalam keuangan negara, prestasi setoran tidak menghapus dugaan pelanggaran prosedur. Keduanya dinilai terpisah. Penyidik bisa mengakui dividen sebagai fakta, sekaligus tetap mendalami apakah pengeluaran tertentu punya dasar dan dokumen yang sah.

Argumen bahwa pencairan dilakukan karena tekanan krisis juga perlu diuji. Prosedur keuangan daerah dibuat justru untuk situasi darurat, lengkap dengan mekanisme persetujuan dan pelaporan. Jika prosedur dilanggar, yang harus dibuktikan adalah seberapa besar pelanggaran itu dan apakah negara dirugikan. Bukan apakah niatnya baik.

Yang paling menonjol dari perkara ini adalah polanya. KBS berulang kali masuk ruang pemeriksaan, dari pakan satwa sampai anggaran operasional. Selama persoalan tata kelola tidak dibenahi di akarnya, pergantian orang tidak akan menyelesaikan apa pun. Pengawasan keuangan BUMD di Surabaya butuh mekanisme yang bekerja sebelum penyidik turun tangan, bukan sesudahnya.

Sumber: kejati-jatim.kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad