Irjen Arie Ardian Rishadi: Sosok Kakortas Tipidkor di Balik Pemecatan Irjen Eko Hadi

Nov 18, 2026 - 18:10
 0  1
Irjen Arie Ardian Rishadi: Sosok Kakortas Tipidkor di Balik Pemecatan Irjen Eko Hadi

Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri, menjadi anggota majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Sidang etik itu digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, dan berujung pada pemecatan perwira bintang dua tersebut.

Ad
Ad

Perkara yang menyeret Eko Hadi berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Majelis sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo, dengan Arie duduk sebagai salah satu anggotanya. Putusan dijatuhkan setelah majelis menilai pelanggaran yang dilakukan Eko Hadi masuk kategori perbuatan tercela.

Baca juga: Ustaz Bachtiar Nasir Dukung Yaqut di Sidang Korupsi Haji: Momen Rekonsiliasi di Ruang Tipikor

Kronologi Sidang Etik dan Putusan PTDH untuk Irjen Eko Hadi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil sidang kepada wartawan. Menurut dia, majelis menyatakan perilaku pelanggaran Eko Hadi sebagai perbuatan tercela.

"Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela," kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Putusan itu berujung pada sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Artinya, Eko Hadi dicopot dari statusnya sebagai anggota Polri, bukan sekadar dimutasi atau diberi sanksi disiplin ringan.

Eko Hadi tidak menerima putusan tersebut. Ia menyatakan banding. Langkah itu membuka babak baru dalam proses penegakan kode etik, karena banding akan membawa perkara ke tingkat pemeriksaan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di internal Polri.

Baca juga: 2 Direksi dan Kepala Keuangan KBS Dipanggil Kejati Jatim Besok, Ini yang Perlu Diketahui

Sidang yang berlangsung satu hari itu menjadi sorotan karena melibatkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang diduga menjadi korban penyadapan. Kasus ini juga menempatkan Divisi Propam dan jajaran pengawas internal Polri di garis depan pengujian integritas institusi.

Siapa Irjen Arie Ardian Rishadi, Anggota Majelis dari Korps Tipidkor

Arie Ardian Rishadi adalah perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Saat ini ia menyandang pangkat jenderal bintang dua sebagai Kakortas Tipidkor Polri, korps yang dibentuk untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kepolisian dan lintas lembaga.

Rekam jejaknya panjang dan berlapis. Pada 2010 ia bertugas di satuan Reskrim Polres Metro Tangerang. Setelah itu ia menjabat Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, lalu Kabagbinkar Ro SDM Polda Sulawesi Tengah.

Karier lapangan Arie berlanjut ketika ia dipercaya sebagai Kapolres Donggala pada periode 2016–2018. Berikutnya ia menjabat Wakapolres Metro Jakarta Pusat pada 2018, sebelum diangkat menjadi Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta pada 2019.

Pada tahun yang sama, Arie dimutasi sebagai Kapolres Metro Jakarta Timur. Setahun kemudian, 2020, ia menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Tertentu (Pidter) Bareskrim Polri. Pada 2021 ia ditugaskan sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jawa Timur, lalu ditarik kembali ke Mabes Polri sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana (Wadirtipid) Narkoba Bareskrim Polri pada 2024.

Jejak Arie juga merambah kementerian. Pada 2025 ia bertugas di Kementerian Hukum RI sebagai Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada 2026 ia menjabat Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Politik dan Keamanan, sebelum akhirnya kembali ke institusi Polri sebagai Kakortas Tipidkor.

Rekam Jejak Jabatan Arie Ardian Rishadi di Kepolisian

Perjalanan karier Arie memperlihatkan pola penugasan yang berpindah dari satuan reserse ke fungsi pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia. Berikut rangkuman posisi yang pernah diembannya berdasarkan data yang dihimpun dari pemberitaan:

  • Satuan Reskrim Polres Metro Tangerang (2010)
  • Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya
  • Kabagbinkar Ro SDM Polda Sulawesi Tengah
  • Kapolres Donggala (2016–2018)
  • Wakapolres Metro Jakarta Pusat (2018)
  • Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta (2019)
  • Kapolres Metro Jakarta Timur (2019)
  • Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri (2020)
  • Dirresnarkoba Polda Jawa Timur (2021)
  • Wadirtipid Narkoba Bareskrim Polri (2024)
  • Direktur Penegakan Hukum DJKI Kementerian Hukum (2025)
  • Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Politik dan Keamanan (2026)
  • Kakortas Tipidkor Polri

Kombinasi pengalaman di reserse umum, narkoba, dan penegakan hukum kekayaan intelektual membuat posisi Arie di majelis sidang etik terasa berbeda. Ia bukan sosok yang datang dari luar lingkaran penegakan hukum, melainkan perwira yang hampir seluruh kariernya bersinggungan dengan penyidikan.

Latar Belakang Kasus Dugaan Sadap Presiden Prabowo

Perkara yang menjerat Eko Hadi berpangkal pada dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tuduhan itu menempatkan kasus ini bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa, melainkan persoalan yang menyentuh keamanan negara dan martabat kepala negara.

Dalam struktur Polri, penyadapan hanya sah dilakukan dengan dasar hukum dan kewenangan tertentu. Karena itu, sidang KKEP menilai tindakan tersebut dari sisi kode etik profesi, terlepas dari proses pidana yang mungkin berjalan paralel.

Putusan sidang etik menyebut perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela. Istilah itu punya konsekuensi berat dalam sistem kode etik Polri, karena membuka jalan bagi sanksi pemberhentian. Hukuman PTDH umumnya dijatuhkan pada pelanggaran yang dinilai merusak citra institusi secara serius.

Publik bisa memantau dinamika perkara ini melalui pemberitaan media nasional, termasuk laporan AFU.ID yang memuat profil Arie Ardian Rishadi. Informasi sejenis juga tersedia di kanal resmi Polri untuk rujukan struktur organisasi dan kode etik profesi.

Dampak Putusan terhadap Internal Polri dan Publik

Pemecatan seorang perwira bintang dua tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan. Keputusan itu menjadi sinyal tentang seberapa jauh pengawas internal Polri berani menjangkau jajarannya sendiri, terutama pada kasus yang bersinggungan langsung dengan lingkaran kekuasaan.

Bagi Arie, keterlibatannya di majelis menambah bobot posisinya sebagai Kakortas Tipidkor. Korps yang ia pimpin dibentuk untuk memberantas korupsi, dan kehadirannya dalam sidang etik menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak berhenti pada urusan administratif.

Namun ada pula konsekuensi lain. Banding yang diajukan Eko Hadi berarti putusan itu belum final. Proses lanjutan akan menentukan apakah PTDH bertahan atau berubah. Setiap tahapan hampir pasti menarik perhatian publik yang ingin melihat konsistensi penegakan etik di tubuh Polri.

Bagi publik, kasus ini menjadi ujian transparansi. Penjelasan resmi lewat Karo Penmas menjadi satu-satunya pintu informasi yang terbuka, sementara detail perkara masih tertutup rapat.

Langkah Selanjutnya: Banding Eko Hadi dan Arah Penegakan Etik

Setelah putusan dibacakan, agenda berikutnya adalah memproses banding yang diajukan Eko Hadi. Mekanisme banding dalam sidang kode etik biasanya melibatkan pemeriksaan ulang oleh komisi di tingkat lebih tinggi, dengan tenggat dan prosedur yang diatur dalam peraturan internal Polri.

Hasil banding bisa menguatkan, meringankan, atau bahkan membatalkan putusan. Sampai proses itu selesai, status Eko Hadi masih dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum internal.

Di sisi lain, posisi Arie sebagai Kakortas Tipidkor akan terus disorot. Korps Tipidkor baru terbentuk dan publik menunggu bukti kinerjanya, terutama pada perkara korupsi yang melibatkan aparat. Keterlibatannya di majelis etik memberi gambaran awal tentang arah kepemimpinannya.

Yang jelas, sidang 17 November 2026 mencatat satu babak penting dalam sejarah penegakan kode etik Polri. Seorang jenderal dipecat karena dugaan menyadap presiden, dan seorang jenderal lain dari korps antikorupsi ikut menandatangani keputusan itu.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang layak dicermati dari perkara ini. Pertama, komposisi majelis yang menempatkan Kakortas Tipidkor sebagai anggota menunjukkan Polri mencoba mengaitkan penegakan etik dengan agenda pemberantasan korupsi. Itu langkah simbolik yang masuk akal, tetapi simbol saja tidak cukup. Publik akan menilai dari perkara-perkara besar yang benar-benar diusut Korps Tipidkor, bukan dari siapa yang duduk di kursi majelis.

Kedua, banding Eko Hadi membuat putusan ini belum tuntas. Proses banding adalah hak yang sah, tetapi ia juga menjadi ujian bagi transparansi institusi. Jika tahapan banding berjalan tertutup tanpa penjelasan yang memadai, kepercayaan publik terhadap sidang etik bisa tergerus. Sebaliknya, penjelasan yang terbuka akan memperkuat legitimasi putusan, apa pun hasil akhirnya.

Yang paling penting, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menyentuh isu yang jauh lebih besar dari sekadar disiplin internal. Ia menyangkut batas kewenangan aparat, pengawasan terhadap alat negara, dan akuntabilitas kekuasaan. Pemecatan satu jenderal tidak otomatis menyelesaikan persoalan itu. Tetapi ia setidaknya menunjukkan bahwa garis batas masih bisa ditegakkan, asalkan prosesnya dijalankan dengan konsisten sampai akhir.

Sumber: korlantas.polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad