Kuasa Hukum Silmy Karim Tegaskan Tidak Ada Pemerasan di Sidang Tipikor Imigrasi
- Kronologi Penahanan Silmy Karim dan Tujuh Pejabat Imigrasi
- Modus "Setiap Klik Ada Harganya" dan Aliran Rp145,5 Miliar
- Keterangan Saksi Dinilai Hanya Menyentuh Level Bawah
- Latar Belakang Perkara dan Posisi Silmy Karim
- Agenda Sidang Berikutnya dan Rencana Saksi Ahli
- Analisis Redaksi: Pertarungan Antara Kebijakan dan Praktik Lapangan
Kuasa hukum terdakwa Silmy Karim, Benny Ponto, S.H., M.H., menegaskan kliennya tidak melakukan pemerasan dalam perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Ia menilai keterangan lima saksi yang dihadirkan di sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menyentuh pejabat di level bawah, tidak sampai ke mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) itu.
Pernyataan itu disampaikan Benny usai sidang lanjutan di ruang Prof. Dr. HM Hatta Ali, S.H., M.H., Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026). Agenda sidang kali ini menghadirkan lima saksi di hadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan tim kuasa hukum terdakwa.
Dalam persidangan, JPU mencecar para saksi soal modus "setiap klik ada harganya" yang disebut menjadi salah satu pintu masuk aliran dana ilegal di Direktorat Jenderal Imigrasi. Benny menilai jawaban para saksi justru meringankan posisi Silmy Karim.
Kronologi Penahanan Silmy Karim dan Tujuh Pejabat Imigrasi
Perkara ini bermula dari penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Silmy Karim dan tujuh pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Kamis (04/06/2026). Kedelapan orang itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
Selain Silmy, KPK menahan tujuh pejabat lain. Mereka adalah Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi periode 2024 hingga 2025 Saffar Muhammad Godam; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat sekaligus mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra; Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji; dan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo.
KPK juga menahan mantan Kepala Kantor (Kakan) Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024 hingga 2025 yang kemudian menjabat Kakan Imigrasi Jakarta Barat periode 2025 hingga 2026, Ronald Arman Abdullah. Dua tersangka lain adalah Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.
Baca juga: Polda dan Kemenkum Sumut Teken PKS, Sinergi Fungsi Hukum Diperkuat
Menurut penyidik, Silmy Karim yang menjabat Dirjen Imigrasi pada 2023 hingga 2024 bersama sejumlah pejabat lain diduga sengaja mempersulit permohonan yang masuk. Tujuannya meraup keuntungan pribadi dari pemohon izin tinggal WNA.
Praktik itu melibatkan Jaya Saputra yang diduga menjadi perpanjangan tangan Silmy. Jaya disebut memerintahkan Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo memungut biaya tambahan kepada pemohon.
Modus "Setiap Klik Ada Harganya" dan Aliran Rp145,5 Miliar
Dalam konstruksi perkara, Gusti Bernardiansyah bertugas menampung aliran dana ilegal melalui berbagai rekening nominee dari biro jasa maupun WNA terkait. Modus yang diusung adalah "setiap klik ada harganya".
Selama kurun 2022 hingga 2026, total aliran dana gelap yang berhasil dikantongi para oknum di Ditjen Imigrasi/Kementerian Imipas ditaksir mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar. Angka itu menjadi salah satu temuan terbesar dalam perkara ini.
Dana yang diterima, baik secara tunai, transfer, maupun lewat perantara, rutin dibagikan setiap hari Jumat. Khusus untuk Silmy Karim, ia disebut menikmati jatah bagian tetap sebesar Rp100 juta setiap minggunya.
Untuk mengelabui jejak pembagian uang haram tersebut, para tersangka diduga memakai sandi khusus. Salah satunya istilah "malaikat" untuk mendistribusikan dana kepada para pejabat tinggi di Ditjen Imigrasi/Kementerian Imipas.
Aliran dana rasuah itu diduga dialirkan untuk keperluan pribadi, pembelian aset, hingga modal usaha. Termasuk mendirikan perusahaan towing sebagai kedok untuk menyamarkan asal-usul uang.
Atas perbuatan tersebut, Silmy bersama tujuh tersangka lainnya dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Keterangan Saksi Dinilai Hanya Menyentuh Level Bawah
Benny Ponto menilai keterangan para saksi dalam sidang Selasa tidak mengarah ke kliennya. Menurut dia, rantai informasi berhenti di level Subdit dan tidak menjalar sampai ke kursi Dirjen Imigrasi.
"Keterangan saksi yang ada hanya antara dari bawah sampai ke Subdit tidak sampai ke terdakwa Silmy Karim, belum ada," ujar Benny kepada wartawan Madina Line.Com usai sidang.
Ia juga menyoroti sandi "malaikat" yang disebut dalam persidangan. Menurut Benny, para saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan istilah tersebut.
"Kata 'klik ada harganya' pun itu di bawah saja itu. Kebijakan dari atas itu tidak ada. Mereka yang di bawah itu," katanya.
Benny menegaskan tidak ada pemerasan yang dilakukan kliennya. Ia menilai dakwaan JPU soal pemerasan tidak memiliki dasar karena praktik yang terjadi dilakukan oleh pejabat di bawah.
"Dalam dakwaan JPU terdakwa Silmy Karim diduga memeras. Itu tidak ada karena yang bermain itu yang di bawah. Tidak ada kebijakan yang memerintahkan kebijakan itu," terangnya.
Latar Belakang Perkara dan Posisi Silmy Karim
Silmy Karim dikenal sebagai pejabat yang memimpin Ditjen Imigrasi pada 2023 hingga 2024 sebelum dilantik sebagai Wamen Imipas. Periode kepemimpinannya beririsan dengan rentang waktu dugaan pemerasan yang disidik KPK, yakni 2022 hingga 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menempatkan Silmy sebagai pihak yang disebut menikmati jatah tetap Rp100 juta per minggu. Tuduhan itu dibangun dari keterangan sejumlah pihak serta dokumen aliran dana yang ditelusuri penyidik.
Namun pembelaan tim kuasa hukum bergerak ke arah lain. Mereka mencoba memisahkan kebijakan di tingkat pimpinan dari praktik pungutan yang dilakukan pejabat pelaksana di lapangan.
Strategi itu terlihat dari cara Benny merangkum keterangan saksi. Menurut dia, para saksi hanya mengetahui praktik di lingkungan kerja mereka sendiri dan tidak pernah menerima instruksi langsung dari Silmy.
Peta perkara ini juga menunjukkan betapa berlapisnya struktur yang diduga terlibat. Mulai dari staf Subdit, Ketua Tim Alih Status ITAS, Kasubdit, Kepala Kanwil, hingga mantan Kakan Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
Agenda Sidang Berikutnya dan Rencana Saksi Ahli
Tim kuasa hukum Silmy Karim menyiapkan langkah pembelaan lanjutan. Benny menyatakan pihaknya akan menghadirkan ahli meringankan (ad charge) untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU, dan tim kuasa hukum terdakwa.
Keterangan ahli itu diharapkan memperkuat argumen bahwa tidak ada kebijakan pemerasan yang berasal dari pimpinan Ditjen Imigrasi. Tim pembela ingin menunjukkan bahwa praktik pungutan terjadi di luar kendali kliennya.
Di sisi lain, JPU masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghubungkan modus "setiap klik ada harganya" dengan peran Silmy Karim. Keterangan lima saksi yang dihadirkan belum menyentuh titik itu.
Majelis Hakim akan menilai sejauh mana keterangan saksi dan ahli saling menguatkan atau justru saling bertentangan. Sidang lanjutan diperkirakan masih bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli.
- Terdakwa: Silmy Karim, mantan Dirjen Imigrasi 2023-2024 dan Wamen Imipas.
- Tersangka lain: Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Bernardiansyah.
- Dugaan aliran dana: sedikitnya Rp145,5 miliar sepanjang 2022-2026.
- Jatah yang disebut untuk Silmy: Rp100 juta per minggu.
- Pasal yang dijerat: Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Publik dapat mengikuti perkembangan perkara ini melalui pemberitaan di Madina Line serta rilis resmi lembaga antikorupsi di situs KPK.
Analisis Redaksi: Pertarungan Antara Kebijakan dan Praktik Lapangan
Pembelaan Benny Ponto menyasar satu titik yang paling rawan dalam dakwaan: hubungan antara kebijakan di tingkat pimpinan dan praktik pungutan di lapangan. Jika JPU gagal membuktikan bahwa instruksi itu mengalir dari atas, konstruksi pemerasan terhadap Silmy Karim akan rapuh. Sebaliknya, jika keterangan saksi berikutnya bisa menarik garis dari "klik ada harganya" sampai ke meja Dirjen, pembelaan itu patah.
Yang menarik, tim pembela tidak membantah adanya praktik pungutan. Mereka hanya menempatkannya di level bawah. Pengakuan tidak langsung semacam ini sebenarnya memperkuat temuan penyidik soal adanya aliran dana ilegal di Ditjen Imigrasi, hanya saja soal siapa yang paling bertanggung jawab masih jadi perdebatan.
Angka Rp145,5 miliar dan jatah Rp100 juta per minggu adalah tuduhan yang terlalu besar untuk dibiarkan berdiri tanpa pembuktian rinci. KPK dan JPU perlu menghadirkan bukti aliran dana yang jelas, bukan sekadar rangkaian keterangan saksi yang berhenti di level Subdit. Publik menunggu apakah persidangan ini benar-benar membongkar siapa yang menikmati uang rakyat, atau justru berhenti pada pejabat kecil yang paling mudah dijangkau.
Sumber: kpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0