BNPB Soroti Banjir Bengkulu: Tiga Wilayah Rawan, 20 Bencana dalam Lima Tahun
Banjir dan tanah longsor yang melanda tiga wilayah Provinsi Bengkulu dinilai BNPB patut mendapat perhatian serius. Rekam jejak bencana hidrometeorologi basah di daerah itu tergolong tinggi selama lima tahun terakhir, dengan 20 peristiwa tercatat sejak 2021 hingga 2025.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan hal itu melalui Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan di Jakarta, Rabu. Menurut dia, banjir dan longsor terbaru sempat merendam permukiman warga dan akses jalan di tiga kabupaten/kota.
Baca juga: Bantuan Pangan untuk Warga Terdampak Banjir Bengkulu Mulai Disalurkan
"Tentu kami tetap mengimbau agar masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya di tiga kabupaten/kota ini, mendapatkan perhatian atas potensi yang akan terjadi juga di masa yang akan datang," kata Berton.
Tiga Wilayah yang Terdampak Banjir dan Longsor
Berdasarkan laporan yang dihimpun BNPB, bencana hidrometeorologi basah terbaru melanda Kota Bengkulu, Kabupaten Lebong, serta Kabupaten Seluma. Ketiga wilayah itu mengalami banjir dan tanah longsor yang berdampak pada permukiman penduduk dan sejumlah akses jalan.
Berton menyebut kondisi banjir di wilayah tersebut saat ini telah surut. Cuaca di Kota Bengkulu juga terpantau cerah setelah peristiwa tersebut.
Meski demikian, BNPB tidak serta-merta mencabut kewaspadaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta mengerahkan tim reaksi cepat untuk menangani keadaan darurat, melakukan kaji cepat, berkoordinasi lintas instansi, dan memantau kondisi secara berkelanjutan.
Baca juga: Banjir Insentif, BI Pede Suku Bunga 6% Tak Langsung Tekan Ekonomi RI
Langkah itu diambil untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, banjir susulan, maupun tanah longsor yang bisa terjadi menyusul perubahan pola cuaca. Pemantauan berkelanjutan menjadi kunci karena kondisi lapangan bisa berubah cepat setelah banjir utama surut.
BNPB juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Penanganan darurat dinilai perlu berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
Rekam Jejak 20 Bencana Hidrometeorologi Basah di Bengkulu
Catatan historis BNPB selama lima tahun terakhir menjadi dasar peringatan itu. Sepanjang periode 2021 hingga 2025, tercatat 20 peristiwa bencana hidrometeorologi basah di Bengkulu, didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
"Secara tahunan, frekuensi kejadian terbanyak terjadi pada tahun 2021, 2022, dan 2024 dengan masing-masing lima kejadian, disusul tahun 2025 sebanyak tiga kejadian, serta tahun 2023 sebanyak dua kejadian," ujar Berton.
Data itu menunjukkan pola yang tidak merata antar tahun. Ada tahun dengan intensitas kejadian tinggi, ada pula tahun yang relatif lebih tenang. Namun secara keseluruhan, Bengkulu tetap masuk kategori daerah dengan rekam jejak bencana basah yang perlu diwaspadai.
Distribusi waktu triwulanan juga memberi gambaran menarik. Puncak kejadian bencana terjadi pada triwulan ketiga, yakni Juli hingga September, dengan delapan kejadian yang seluruhnya berupa banjir. Triwulan pertama, kedua, dan keempat masing-masing mencatat empat kejadian.
Secara bulanan, Agustus menjadi bulan paling rawan dengan enam kejadian atau sekitar 30 persen dari total. Sebaliknya, Maret dan November tercatat nihil kejadian selama rentang lima tahun tersebut.
Pola Cuaca Berubah, November Kini Jadi Bulan Banjir
Temuan yang paling disorot justru berkaitan dengan pergeseran pola cuaca. November yang dalam catatan lima tahun terakhir nihil kejadian, pada tahun ini justru memicu banjir di Bengkulu.
"Maka menyikapi dinamika perubahan pola cuaca yang memicu banjir pada November tahun ini, BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat di Bengkulu terus meningkatkan kesiapsiagaan dini menghadapi potensi bencana hidrometeorologi," kata Berton.
Pergeseran ini menjadi sinyal bahwa pola musiman tidak lagi bisa dijadikan satu-satunya acuan. Bulan yang sebelumnya dianggap relatif aman bisa berubah menjadi periode rawan ketika kondisi atmosfer bergeser.
Karena itu, kesiapsiagaan dini tidak cukup dibangun hanya menjelang musim hujan biasa. Pemerintah daerah diminta membaca ulang data historis dan menyesuaikannya dengan kondisi cuaca terkini.
Bagi masyarakat, imbauan itu berarti memperkuat kewaspadaan di tingkat lingkungan, mulai dari memantau kondisi sungai hingga mengenali tanda-tanda awal longsor di wilayah perbukitan.
Dampak Banjir bagi Warga dan Akses Jalan
Banjir dan longsor di tiga wilayah Bengkulu sempat merendam permukiman warga serta mengganggu akses jalan. Dampak pada akses jalan menjadi perhatian karena bisa menghambat mobilitas warga sekaligus memperlambat distribusi bantuan jika bencana berulang.
Berton tidak merinci jumlah korban maupun kerugian materiil dalam keterangannya. Namun ia memastikan tim reaksi cepat BPBD sudah diterjunkan untuk penanganan darurat dan kaji cepat di lapangan.
Kaji cepat itu penting untuk memetakan kebutuhan mendesak warga, menilai kerusakan infrastruktur, dan menentukan langkah lanjutan. Tanpa data lapangan yang akurat, penanganan darurat berisiko tidak tepat sasaran.
Koordinasi lintas instansi juga menjadi bagian dari respons yang dijalankan. Banjir dan longsor biasanya melibatkan banyak pihak, mulai dari BPBD, pemerintah daerah, hingga instansi teknis yang menangani jalan dan permukiman.
Pemantauan berkelanjutan tetap dilakukan meski banjir dilaporkan surut. Sebab, tanah yang jenuh air setelah hujan lebat masih menyimpan risiko longsor susulan di wilayah dengan kontur berbukit.
Langkah Selanjutnya: Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah
Ke depan, BNPB menempatkan kesiapsiagaan dini sebagai prioritas. Pemerintah daerah dan masyarakat di Bengkulu diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa datang kapan saja.
Langkah yang bisa dijalankan antara lain:
- Mengerahkan tim reaksi cepat BPBD untuk penanganan darurat dan kaji cepat di lokasi terdampak.
- Memantau kondisi cuaca dan daerah rawan longsor secara berkelanjutan, terutama setelah hujan lebat.
- Memperkuat koordinasi lintas instansi antara pemerintah daerah, BPBD, dan instansi teknis.
- Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lingkungan, termasuk mengenali tanda awal banjir dan longsor.
BNPB juga merujuk pada pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi secara umum, sebagaimana imbauan yang kerap disampaikan bersama BNPB dalam laporan Antara.
Bagi warga di tiga wilayah terdampak, masa tenang setelah banjir surut sebaiknya tidak dianggap sebagai akhir dari risiko. Perubahan pola cuaca membuat periode rawan tidak lagi selalu mengikuti kalender musim yang biasa.
Data BNPB yang menunjukkan puncak kejadian pada Agustus, tetapi kini bergeser ke November, menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus bersifat berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut menerjemahkan imbauan itu menjadi langkah konkret di lapangan.
Informasi resmi mengenai perkembangan penanganan dapat diakses melalui kanal BNPB. Warga diimbau mengikuti arahan BPBD setempat dan tidak mengabaikan peringatan dini cuaca ekstrem.
Analisis Redaksi
Peringatan BNPB soal Bengkulu bukan sekadar imbauan rutin menjelang musim hujan. Angka 20 kejadian dalam lima tahun, dengan puncak pada Agustus, menunjukkan bahwa wilayah ini punya pola risiko yang cukup jelas. Masalahnya, pola itu kini bergeser: November yang sebelumnya nihil kejadian justru memicu banjir tahun ini.
Pergeseran tersebut menuntut pembacaan ulang terhadap strategi kesiapsiagaan. Jika pemerintah daerah masih berpegang pada kalender musim lama, kesiapan akan selalu terlambat. Sumber daya BPBD, jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini seharusnya disesuaikan dengan dinamika cuaca terkini, bukan dengan catatan historis semata.
Yang juga perlu dicermati adalah posisi tiga wilayah terdampak: Kota Bengkulu, Lebong, dan Seluma. Ketiganya memiliki karakter geografis berbeda, dari perkotaan hingga perbukitan rawan longsor. Respons tidak bisa diseragamkan. Kaji cepat yang dilakukan tim BPBD seharusnya menjadi dasar pemetaan risiko yang lebih rinci per wilayah.
Di sisi lain, pernyataan BNPB bahwa banjir telah surut dan cuaca cerah jangan sampai menurunkan kewaspadaan. Justru fase setelah banjir adalah masa rawan longsor susulan, ketika tanah masih jenuh air. Pemantauan berkelanjutan yang disebut BNPB perlu dipastikan benar-benar berjalan, bukan hanya menjadi kalimat dalam siaran pers.
Pada akhirnya, rekam jejak bencana Bengkulu adalah cermin bagi daerah lain. Kesiapsiagaan bukan proyek musiman, melainkan kerja terus-menerus yang menuntut data, koordinasi, dan disiplin di lapangan.
Sumber: bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0