AFP Aceh Dukung FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI
Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Aceh resmi mendukung langkah Federasi Futsal Indonesia (FFI) mengadukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI. Laporan itu terkait penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Kronologi Laporan FFI ke Komite Etik PSSI
FFI lebih dulu mengumumkan langkah pelaporan ke Komite Etik PSSI. Keputusan itu diambil setelah SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 terbit pada 12 November 2026. SK tersebut menjadi pemicu utama perselisihan antara federasi futsal dan induk organisasi sepak bola nasional.
Baca juga: Yordania Bungkam Australia 2-0 di Qatar Usai Batal Uji Coba Lawan Timnas Indonesia
AFP Aceh lantas menyusul dengan pernyataan dukungan resmi. Plt Ketua AFP Aceh, Irwandi, menyampaikan sikap organisasinya melalui keterangan resmi yang dikutip Rabu (18/11/2026). Dukungan itu bukan tanpa alasan. AFP Aceh menilai pelaporan tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang sah.
"Kami memandang langkah FFI sebagai upaya menguji kepatuhan prosedur dan batas kewenangan menurut Statuta PSSI. Ini bukan serangan terhadap pribadi mana pun, dan bukan upaya menghalangi proses demokrasi organisasi," ujar Irwandi.
Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan bukan pada sosok Erick Thohir atau Yunus Nusi secara pribadi. Fokusnya ada pada prosedur dan kewenangan yang diatur dalam statuta. AFP Aceh ingin memastikan setiap keputusan organisasi mengikuti aturan yang berlaku.
Pihak yang Terlibat dan Sikap AFP Aceh
Ada beberapa nama yang muncul dalam perselisihan ini. Di jajaran PSSI, ada Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan Yunus Nusi sebagai Sekretaris Jenderal. Dari kubu FFI, ada Michael Victor Sianipar yang menjabat Ketua Umum. Sementara AFP Aceh diwakili Irwandi selaku Plt Ketua.
Baca juga: Daftar 13 Negara Lolos Piala Asia U-17 2027: Timnas Indonesia U-17 Susul Vietnam
AFP Aceh menilai Statuta PSSI dan AD/ART FFI menempatkan pemilihan serta pemberhentian Ketua Umum asosiasi anggota pada mekanisme Kongres. Karena itu, setiap penyelesaian persoalan organisasi diharapkan tetap menghormati ketentuan tersebut serta independensi asosiasi anggota.
Irwandi juga berharap terbuka ruang diskusi antara Erick Thohir dan Michael Victor Sianipar. Menurutnya, dialog langsung antara kedua pihak bisa menjadi jalan keluar atas persoalan futsal nasional saat ini. AFP Aceh tidak ingin konflik berkepanjangan mengganggu jalannya kompetisi dan pembinaan atlet.
"Kami berharap ada ruang diskusi antara Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum FFI untuk menyelesaikan persoalan futsal nasional," ujar Irwandi.
Latar Belakang SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026
SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 menjadi inti sengketa. Surat keputusan itu terbit pada 12 November 2026, hanya beberapa hari sebelum FFI melapor ke Komite Etik. Hingga berita ini diturunkan, isi lengkap SK tersebut belum diuraikan secara rinci dalam sumber.
Yang jelas, FFI menilai SK itu bermasalah. Dalam pemberitaan sebelumnya, FFI bahkan menyebutnya sebagai SK ilegal. Penilaian itu yang mendorong FFI membawa persoalan ke Komite Etik PSSI, bukan ke ranah lain.
AFP Aceh tidak merinci pasal mana yang dipersoalkan. Namun pernyataan Irwandi memberi petunjuk bahwa persoalannya menyangkut batas kewenangan. Menurut AFP Aceh, pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum asosiasi anggota harus melalui Kongres, bukan lewat keputusan sepihak.
PSSI dan FFI memiliki hubungan kelembagaan yang diatur dalam statuta masing-masing. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional menaungi asosiasi anggota, termasuk federasi futsal. Karena itu, setiap keputusan PSSI yang menyentuh FFI semestinya mengacu pada mekanisme yang disepakati bersama.
Dampak bagi Futsal Nasional dan Kompetisi
Konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas futsal nasional. FFI sebelumnya menegaskan komitmen menjaga prestasi atlet. Ketua Umum FFI Michael Sianipar bahkan menjamin Pro Futsal League (PFL) dan Timnas Futsal Indonesia tetap aman di tengah gejolak organisasi.
Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, juga ikut mengomentari gejolak di FFI. Ia mengingatkan pentingnya stabilitas menjelang agenda kompetisi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan pengurus, tetapi juga tim pelatih dan pemain.
AFP Aceh menilai independensi asosiasi anggota harus dijaga. Jika intervensi terhadap asosiasi anggota dibiarkan, dikhawatirkan menjadi presisi buruk bagi tata kelola olahraga nasional. Karena itu, AFP Aceh memilih bersikap meski konsekuensinya tidak ringan.
Dukungan AFP Aceh menambah tekanan publik terhadap PSSI. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Erick Thohir maupun Yunus Nusi terkait laporan ke Komite Etik tersebut. Begitu pula dari pihak FFI soal detail materi aduan yang diajukan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Komite Etik PSSI
Setelah laporan masuk, bola kini berada di tangan Komite Etik PSSI. Lembaga itu yang berwenang memeriksa apakah ada pelanggaran etik dalam penerbitan SK tersebut. Prosesnya bisa memakan waktu, tergantung kompleksitas aduan dan kelengkapan bukti.
AFP Aceh berharap mekanisme organisasi berjalan sesuai aturan. Irwandi menegaskan bahwa pelaporan ini bukan upaya menghalangi proses demokrasi. Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai cara menguji kepatuhan prosedur dan batas kewenangan.
Ada beberapa hal yang perlu dicermati ke depan:
- Respons resmi PSSI atas laporan FFI ke Komite Etik.
- Jadwal pemeriksaan dan agenda sidang Komite Etik PSSI.
- Terbukanya ruang dialog antara Erick Thohir dan Michael Victor Sianipar.
- Dampak konflik terhadap Pro Futsal League dan Timnas Futsal Indonesia.
- Posisi asosiasi anggota lain, apakah menyusul AFP Aceh atau tidak.
Jika Komite Etik menemukan pelanggaran, rekomendasi bisa diberikan kepada pihak berwenang di PSSI. Namun mekanisme dan sanksinya bergantung pada hasil pemeriksaan. Sampai saat itu, status SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 masih menjadi tanda tanya besar.
Untuk konteks lebih luas soal dinamika federasi, liputan Okezone Bola menjadi rujukan awal. Informasi resmi dari PSSI dan FFI bisa ditelusuri melalui kanal PSSI.
Analisis Redaksi
Langkah AFP Aceh memberi sinyal bahwa persoalan ini bukan sekadar benturan dua pengurus. Ada asosiasi anggota yang merasa kepentingannya terancam ketika PSSI menerbitkan SK yang menyentuh ranah FFI. Dalam tata kelola organisasi, dukungan dari daerah seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Pernyataan Irwandi terkesan hati-hati. Ia tidak menyerang pribadi Erick Thohir atau Yunus Nusi, tetapi menempatkan persoalan pada rel prosedur. Framing itu cerdas secara politis. Ia menghindari konflik personal sekaligus menegaskan bahwa yang dipersoalkan adalah kewenangan, bukan sosok.
Namun ada risiko yang mengintai. Jika Komite Etik PSSI dinilai tidak independen, kepercayaan publik terhadap mekanisme internal bisa runtuh. Sebaliknya, jika proses berjalan transparan, sengketa ini bisa menjadi preseden baik bagi tata kelola olahraga nasional. Semua mata kini tertuju pada Komite Etik.
Sumber: pssi.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0